Jakarta EKOIN.CO – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bertolak ke Washington DC, Amerika Serikat, pada Selasa, 8 Juli 2025, untuk melakukan negosiasi langsung terkait kenaikan tarif impor yang dikenakan pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Indonesia.
Langkah cepat itu dilakukan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan tarif impor sebesar 32 persen untuk produk dari Indonesia. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi ekonomi “America First” yang kembali digencarkan menjelang pemilu AS.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa tim negosiasi Indonesia telah lebih dahulu berada di Washington DC. “Pagi ini tim negosiasi kita yang akan melanjutkan diskusi itu sudah berada di DC. Dan Bapak Menko Perekonomian sedang dalam perjalanan dari Rio menuju DC,” ujarnya di Kantor PCO Jakarta.
Menurut Hasan, masih ada peluang bagi Indonesia untuk menurunkan atau menghindari tarif tersebut. Pemerintah AS disebut masih membuka ruang negosiasi hingga batas waktu yang ditentukan pada 9 Juli 2025.
Hasan menambahkan bahwa Presiden Trump telah menyampaikan surat resmi kepada pemerintah Indonesia, di mana tercantum bahwa penerapan tarif 32 persen baru akan berlaku mulai 1 Agustus 2025. Hal itu membuka kemungkinan bagi diplomasi lanjutan.
Trump Undur Waktu Penerapan Tarif
“Dalam keterangan terbaru yang diberikan oleh Presiden Trump, itu kan dimulainya 1 Agustus. Itu artinya dia mundurkan waktu untuk memberikan ruang untuk perpanjangan diskusi dan negosiasi,” kata Hasan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam surat tersebut, Trump juga menyatakan kesiapan untuk membuka jalur komunikasi dan diskusi lebih lanjut dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia kini berupaya maksimal memanfaatkan waktu yang tersisa.
“Dan dalam surat itu juga Presiden Trump juga nyatakan masih ada peluang untuk bicarakan ini untuk diturunkan,” tambahnya.
Sebelumnya, Trump menyampaikan kebijakan tersebut pada Senin, 7 Juli 2025 waktu setempat. Ada 14 negara yang terkena dampak kebijakan baru itu, termasuk negara-negara BRICS seperti Indonesia, China, dan India.
Menurut pernyataan resmi dari Gedung Putih, tarif tinggi ini merupakan bagian dari langkah pemerintah AS untuk melindungi industri dalam negerinya dari praktik perdagangan tidak adil yang diklaim dilakukan oleh negara-negara BRICS.
Strategi Trump Jelang Pemilu
Trump bahkan menyertakan ancaman tambahan bahwa negara-negara yang secara terbuka mendukung BRICS dapat dikenakan tarif tambahan sebesar 10 persen. Ini mengindikasikan bahwa kebijakan tarif tidak hanya bersifat ekonomi, melainkan juga strategi geopolitik.
Langkah ini menuai tanggapan dari sejumlah negara yang terdampak. Sejumlah pemerintah, termasuk Indonesia, merespons cepat dengan mengirimkan perwakilan tingkat tinggi untuk negosiasi langsung di AS.
Airlangga Hartarto diketahui baru saja menyelesaikan agenda di Rio de Janeiro, Brasil, dan segera berangkat ke Washington DC setelah mendapatkan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo.
Negosiasi ini dinilai sangat krusial bagi Indonesia, mengingat ekspor ke AS menyumbang sebagian besar pemasukan negara, khususnya dari sektor tekstil, elektronik, dan komoditas pertanian.
Pemerintah berharap, melalui jalur diplomasi ini, Indonesia bisa mendapatkan pengecualian atau setidaknya penurunan tarif dari kebijakan yang diberlakukan secara sepihak oleh Presiden Trump tersebut.
Sebagai bagian dari strategi diplomasi ekonomi, pemerintah juga membuka komunikasi intensif dengan perwakilan dagang AS dan perwakilan dari Kongres yang berpengaruh terhadap kebijakan tarif.
Langkah Airlangga menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menghadapi dinamika perdagangan global, serta menjaga kestabilan ekspor nasional di tengah tekanan geopolitik dan ekonomi.
Pemerintah Indonesia juga menjajaki peluang untuk menyampaikan keberatan melalui jalur WTO, jika negosiasi bilateral menemui jalan buntu. Namun, saat ini pendekatan diplomatik masih menjadi prioritas utama.
Sementara itu, pelaku usaha di dalam negeri diimbau tetap tenang dan menunggu hasil negosiasi. Kementerian Perdagangan menyatakan akan terus memperbarui perkembangan situasi.
Langkah diplomasi ini juga didukung oleh kementerian terkait lainnya, termasuk Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan, yang memantau dampak jangka pendek dari potensi kenaikan tarif ini.
Di saat yang sama, beberapa asosiasi industri telah menyampaikan masukan kepada pemerintah mengenai produk-produk yang paling terdampak, untuk dijadikan bahan dalam negosiasi dengan AS.
Sebagian pengamat menilai, keberhasilan negosiasi akan sangat tergantung pada pendekatan personal dan argumentasi ekonomi yang kuat dari pihak Indonesia dalam meyakinkan pemerintah AS.
Indonesia kini berpacu dengan waktu, mengingat tenggat waktu yang diberikan Presiden Trump untuk negosiasi hanya sampai 9 Juli 2025, sehari setelah kedatangan Airlangga di Washington DC.
Langkah cepat pemerintah dalam menyikapi isu ini mendapat perhatian dari komunitas bisnis internasional, yang mengamati bagaimana Indonesia merespons kebijakan proteksionis dari AS.
Sebagai negara berkembang dengan ketergantungan ekspor yang tinggi, Indonesia dituntut lebih aktif dalam memperjuangkan haknya di forum perdagangan global seperti WTO dan G20.
Untuk menghadapi situasi ini, diperlukan sinergi lintas sektor, serta dukungan dari pelaku usaha dalam memberikan data konkret dan strategi dagang yang lebih adaptif terhadap tantangan global.
Pemerintah perlu menguatkan posisi tawar dalam negosiasi dengan menyodorkan argumentasi ekonomi, data ekspor, serta nilai strategis hubungan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Indonesia perlu memperluas pasar ekspor ke negara-negara nontradisional untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS. Langkah diversifikasi ini penting sebagai strategi jangka panjang.
Dalam jangka pendek, pemerintah dapat menyiapkan paket stimulus untuk pelaku usaha yang terdampak potensi kenaikan tarif, guna menjaga daya saing dan kesinambungan produksi nasional.
Upaya diplomatik sebaiknya juga dilengkapi dengan advokasi melalui jaringan internasional, termasuk think tank dan mitra strategis AS yang bersimpati terhadap perdagangan adil.
Kesiapan teknis dari tim negosiasi juga harus diperkuat dengan data akurat dan pendekatan komunikasi yang tepat, sehingga posisi Indonesia dapat diterima secara logis dan objektif.
situasi ini menjadi ujian bagi diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi kebijakan proteksionis global. Langkah cepat Airlangga menjadi cerminan komitmen pemerintah menjaga stabilitas perdagangan nasional. Harapannya, negosiasi ini dapat membuahkan hasil yang positif sebelum tenggat waktu berakhir. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di :
https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
