Bekasi,EKOIN.CO – Wali Kota Bekasi, Dr. Tri Adhianto, melakukan kunjungan resmi ke Balai Kota Provinsi DKI Jakarta pada Selasa, 8 Juli 2025. Dalam pertemuan tersebut, ia bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk membahas sejumlah isu strategis lintas wilayah yang berdampak langsung terhadap masyarakat Jabodetabek, terutama Kota Bekasi.
Pertemuan ini menekankan tiga agenda utama, yakni penguatan sistem transportasi, peningkatan pasokan air bersih, serta kelanjutan pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Ketiga hal tersebut dinilai sangat vital dalam menunjang kualitas hidup masyarakat di wilayah perbatasan Jakarta-Bekasi.
Khusus dalam sektor transportasi, kedua kepala daerah menyepakati pentingnya membangun sistem park and ride terintegrasi. Lokasi-lokasi strategis akan dipetakan sebagai bagian dari skema besar konektivitas antarkota. Tim gabungan juga akan dibentuk untuk menyusun rencana teknis serta pembagian peran.
“Park and ride bukan hanya lahan parkir, tapi bisa dikembangkan menjadi hunian dan kawasan produktif ada aktivitas kuliner, UMKM, dan layanan penunjang lainnya. Kita dorong ini menjadi titik simpul mobilitas perkotaan,” ungkap Tri Adhianto.
Lebih lanjut, Gubernur DKI Jakarta menyatakan kesediaan pihaknya mendukung distribusi air bersih ke Bekasi. Melalui sinergi antara PAM Jaya dan Perumda Tirta Patriot, Jakarta akan menyuplai air baku guna menjamin kebutuhan warga Bekasi.
“Kita menyambut baik langkah DKI Jakarta yang tidak hanya mengelola sendiri, tapi mau berbagi air baku dengan daerah tetangga. Ini bentuk solidaritas antardaerah metropolitan,” sambung Tri.
Gubernur Pramono menegaskan pentingnya perpanjangan kerja sama pengelolaan TPST Bantargebang, mengingat masa kontrak saat ini akan berakhir pada 2026. Ia menilai, pengelolaan sampah merupakan isu bersama yang memerlukan sinergi berkelanjutan.
“Bantargebang adalah tanggung jawab bersama. Kota Bekasi dan DKI Jakarta harus terus bersinergi agar pengelolaannya semakin baik dan memberi manfaat bagi kedua wilayah,” kata Pramono.
Sebagai bagian dari upaya memperlancar distribusi sampah, Pemerintah Kota Bekasi mengusulkan pembangunan dua flyover tambahan di wilayah Kemang Pratama dan Pasar Bantargebang. Rencana ini diharapkan akan mempermudah akses kendaraan pengangkut sampah dari Jakarta ke lokasi TPST.
Flyover tersebut juga diyakini dapat menekan dampak lalu lintas dan potensi gangguan kesehatan yang kerap dirasakan masyarakat di sepanjang jalur pengangkutan sampah. Pengurangan kemacetan di jalur utama menuju TPST menjadi prioritas lain yang turut dikaji.
Di sisi lain, Wali Kota Bekasi juga memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan permohonan pembangunan dua rumah susun (rusun) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lokasi yang diusulkan yakni di sekitar Stasiun Bekasi dan Stasiun Cakung.
Rusun tersebut akan diperuntukkan bagi warga yang tinggal di wilayah perbatasan Jakarta-Bekasi, sebagai bagian dari strategi penyediaan hunian layak dan terjangkau. Tri menyebut pembangunan rusun akan mendukung konsep kawasan transit oriented development (TOD).
“Bekasi dan Jakarta adalah satu kesatuan dalam hal kebutuhan dasar warganya. Kita harus saling menopang,” tegas Tri.
Pertemuan ini berlangsung dalam suasana konstruktif, dengan kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan komunikasi secara berkala dalam membahas isu-isu lintas batas lainnya yang berkaitan dengan infrastruktur dan pelayanan publik.
Kesepakatan yang dihasilkan diharapkan mampu menjadi model kolaborasi antardaerah metropolitan lainnya di Indonesia, khususnya di wilayah yang memiliki keterkaitan geografis dan sosial seperti Jabodetabek.
Kerja sama ini tidak hanya mengedepankan pembangunan fisik, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan. Dengan demikian, keseimbangan pembangunan antardaerah dapat tercapai secara berkelanjutan.
Tri dan Pramono menyatakan komitmen mereka untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusun akan berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas, dengan pelibatan berbagai unsur pemangku kepentingan.
Langkah konkret seperti pembentukan tim teknis lintas instansi dan monitoring berkala juga akan diterapkan demi menghindari stagnasi program yang telah disepakati bersama.
Inisiatif ini mencerminkan semangat kolaboratif dan keberanian kedua daerah dalam menembus sekat-sekat administratif demi kesejahteraan warga. Proyeksi dampak positif dari sinergi ini pun diharapkan mulai terasa dalam waktu dekat.
Sebagai bentuk keterbukaan, kedua kepala daerah juga menyatakan kesiapan mereka menerima masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lokal terkait implementasi kebijakan gabungan ini.
Perlu adanya keterlibatan komunitas dan transparansi dalam implementasi program lintas batas agar masyarakat ikut merasa memiliki dan turut mengawal keberhasilan program tersebut.
Integrasi yang dibangun antara Bekasi dan DKI Jakarta mencerminkan semangat keberlanjutan dan gotong royong yang sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan perkotaan kompleks seperti transportasi, air bersih, dan pengelolaan sampah.
Kolaborasi antarpemerintah daerah seperti ini diharapkan dapat menjadi acuan positif di daerah lain, mengingat banyak wilayah urban Indonesia juga menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan sumber daya dan infrastruktur.
Masyarakat perlu diberdayakan melalui sosialisasi yang masif dan edukatif mengenai manfaat kerja sama ini agar dukungan publik dapat maksimal. Diperlukan komunikasi yang terbuka dan inklusif agar setiap langkah kebijakan berjalan efektif dan efisien.
Ke depan, penting bagi kedua daerah menjaga konsistensi implementasi dan pengawasan terhadap kesepakatan bersama agar tidak hanya berhenti pada tataran seremoni. Pemerintah pusat juga diharapkan memberi dukungan kebijakan dan pembiayaan yang memadai.
Dengan terciptanya sinergi yang kuat antarwilayah, berbagai persoalan yang selama ini muncul akibat tumpang tindih kewenangan atau keterbatasan sumber daya dapat ditangani dengan lebih efektif dan berkeadilan.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
