Jakarta, Ekoin.co — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memasang target ambisius: inflasi 2026 dipatok lebih rendah dari kisaran nasional 2,5 persen plus minus 1 persen.
Target ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 H di Menteng, Jumat (6/2).
Di atas kertas, optimisme itu terdengar meyakinkan namun publik tentu menunggu bukti konkret, bukan sekadar retorika angka.
Pramono menegaskan pengendalian inflasi akan dicapai melalui kolaborasi lintas sektor. Ia merujuk data BPS yang mencatat pertumbuhan ekonomi Jakarta mencapai 5,21 persen, sedikit di atas rata-rata nasional 5,11 persen.
Bahkan pada kuartal IV 2025, ekonomi ibu kota disebut melonjak hingga 5,71 persen.
Lonjakan tersebut diklaim didorong kebijakan peningkatan daya beli selama periode Natal dan Tahun Baru, yang menghasilkan transaksi sekitar Rp15,25 triliun.
Pemerintah daerah juga menyoroti pertumbuhan sektor akomodasi, makanan-minuman, transportasi, dan pergudangan sebagian dipacu oleh insentif pajak daerah.
Meski angka-angka itu terlihat impresif, tantangan stabilitas harga tetap tidak sederhana. Inflasi Jakarta sangat sensitif terhadap pasokan pangan, distribusi logistik, serta dinamika konsumsi musiman.
Target inflasi rendah bukan hanya soal menjaga statistik, melainkan memastikan daya beli warga benar-benar terlindungi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta, Iwan Setiawan, menyebut pemulihan ekonomi Jakarta sebagai momentum penting setelah perlambatan pada kuartal sebelumnya.
Ia menilai kolaborasi TPID menjadi kunci menjaga stabilitas harga sekaligus pertumbuhan ekonomi di 2026.
Dengan kontribusi Jakarta terhadap PDB nasional mencapai 16,61 persen, keberhasilan pengendalian inflasi ibu kota akan berdampak luas.
Namun publik tentu berharap strategi yang dijalankan tidak berhenti pada pertemuan formal, melainkan diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang terasa di pasar tempat inflasi sesungguhnya diuji setiap hari.
