Budapest ,EKOIN.CO – Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menyerukan agar Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen segera mundur dari jabatannya. Pernyataan tersebut disampaikan melalui unggahan di akun media sosial X miliknya pada Rabu, 9 Juli 2025, yang memicu reaksi luas di lingkup politik Eropa.
Dalam unggahan itu, Orban membagikan gambar parodi yang menyerupai sampul majalah Time. Gambar tersebut menampilkan Ursula von der Leyen dengan latar belakang merah dan tulisan “waktunya pergi”, yang menggambarkan seolah dirinya tengah meninggalkan panggung kekuasaan.
Gambar itu merupakan sindiran terhadap von der Leyen dan parodi dari sampul majalah Time edisi 2024 yang memuat keputusan Joe Biden untuk tidak melanjutkan kampanye pemilu. Visual ini mengandung pesan politis kuat yang ditujukan kepada pemimpin Komisi Eropa.
Seruan pengunduran diri ini semakin memperjelas posisi Orban sebagai salah satu penentang utama von der Leyen. Ia sebelumnya telah menyampaikan kritik keras terhadap kepemimpinan dan kebijakan yang ditempuh oleh Komisi Eropa.
Menurut Orban, von der Leyen telah mencampuri urusan dalam negeri negara-negara anggota Uni Eropa dan melemahkan lembaga-lembaga demokratis di dalam blok tersebut. Sikap ini dinilai mengancam kedaulatan negara-negara anggota seperti Hungaria.
Kritik Meluas terhadap Von der Leyen
Selain dari Orban, von der Leyen juga menerima tekanan dari berbagai pihak di dalam Uni Eropa. Kritikus dari sayap kiri, kanan, hingga kelompok Euroskeptis mempertanyakan kepemimpinannya yang dinilai terlalu sentralistik.
Von der Leyen dituding telah memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri dan mengabaikan mekanisme pengawasan serta prosedur internal Komisi Eropa. Ia juga dianggap telah menyampingkan kedaulatan nasional dalam isu-isu krusial seperti pengadaan vaksin dan kebijakan energi.
Salah satu kontroversi terbesar yang menyeret namanya adalah kasus pesan teks yang dikirimkan antara dirinya dan CEO Pfizer, Albert Bourla, selama pembicaraan pengadaan vaksin Covid-19. Pengadilan Eropa menyatakan bahwa kantor von der Leyen tidak memberikan alasan sah untuk menyembunyikan pesan tersebut.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan akuntabilitas lembaga tertinggi di Uni Eropa. Hingga kini, von der Leyen belum secara terbuka menjelaskan isi komunikasi tersebut.
Reaksi dari parlemen Eropa pun bermunculan. Beberapa anggota mendesak adanya penyelidikan lebih lanjut dan menilai bahwa transparansi adalah syarat utama dalam pemerintahan Eropa yang demokratis.
Hubungan Rumit dengan Rusia dan Tanggapan Keras
Dalam menanggapi berbagai tuduhan, Ursula von der Leyen melontarkan pernyataan yang menegaskan bahwa kritik terhadap dirinya berasal dari pihak-pihak yang menyebarkan teori konspirasi. Ia bahkan menyebut sebagian di antara mereka terafiliasi dengan Rusia.
“Beberapa kritikus bertindak atas nama dalang mereka di Rusia,” ujar von der Leyen, merespons tekanan yang meningkat dari berbagai pihak di Eropa.
Pernyataan tersebut menambah panas hubungan diplomatik antara Uni Eropa dan Rusia. Pemerintah Moskow telah lama menganggap von der Leyen sebagai tokoh anti-Rusia dan menyebutnya pemicu utama ketegangan dengan negara tersebut.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov bahkan menjuluki von der Leyen sebagai “Führer Ursula.” Ia menuduh von der Leyen mendorong proses militerisasi di kawasan Eropa sambil mengabaikan penanganan ekonomi era pandemi.
Kritik dari Kremlin juga menyoroti peran von der Leyen dalam memperluas sanksi terhadap Rusia serta dukungannya terhadap Ukraina. Kebijakan tersebut dinilai memperburuk konfrontasi antara Uni Eropa dan Rusia.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari Ursula von der Leyen atas unggahan Viktor Orban. Namun, ketegangan antara Brussel dan Budapest diperkirakan akan terus meningkat dalam waktu dekat.
Ketegangan politik yang dipicu oleh seruan Viktor Orban ini menandai babak baru dalam dinamika internal Uni Eropa. Tuntutan agar von der Leyen mundur menunjukkan adanya perpecahan tajam di antara para pemimpin negara anggota terhadap arah kepemimpinan saat ini.
Sementara von der Leyen masih didukung oleh sejumlah negara besar seperti Jerman dan Prancis, tekanan dari negara-negara Eropa Timur seperti Hungaria dan Slovakia tak bisa diabaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kepercayaan terhadap Komisi Eropa mengalami erosi di beberapa kalangan.
Polemik seputar transparansi, supremasi hukum, serta kebijakan luar negeri akan menjadi tantangan utama von der Leyen jika ia ingin melanjutkan masa jabatan keduanya. Isu-isu tersebut telah menjadi sorotan publik dan parlemen secara luas.
Melihat dinamika yang ada, Uni Eropa perlu segera melakukan evaluasi internal terhadap mekanisme pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga utamanya. Keterbukaan informasi dan keterlibatan negara anggota dalam proses pengambilan keputusan akan menjadi kunci menjaga stabilitas.
Langkah penyatuan kembali kepercayaan politik antarnegara anggota harus segera ditempuh. Ketegangan yang dibiarkan berlarut dapat mengganggu fungsi kelembagaan Uni Eropa dan memperlemah posisi blok tersebut di panggung global.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
