JAKARTA PUSAT, EKOIN.CO- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, menyoroti penggunaan bantuan sosial (bansos) oleh ratusan ribu warga yang terindikasi bermain judi online (judol).
Pernyataan tersebut disampaikan Muzani saat menghadiri acara di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, pada Jumat, 11 Juli 2025. Ia mengungkapkan keprihatinannya atas temuan mengejutkan tersebut.
“Bansos itu diberikan untuk meningkatkan posisinya dari penerima menjadi tidak penerima,” ucap Muzani di hadapan wartawan.
Menurutnya, bantuan sosial yang diberikan pemerintah semestinya berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan, bukan justru disalahgunakan untuk praktik ilegal.
“Ya itu bagian dari pelajaran dan pendidikan kita kepada masyarakat, sebagai proses pengentasan kemiskinan,” imbuh Muzani.
Temuan PPATK yang Mengejutkan
Pernyataan Muzani tersebut menanggapi laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
PPATK sebelumnya mengungkap bahwa lebih dari 500 ribu penerima bansos terindikasi bermain judi online.
Nilai transaksi dari aktivitas ilegal itu disebut-sebut mencapai hampir Rp 1 triliun.
Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, menjelaskan bahwa analisis dilakukan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diterima dari satu bank.
“Ya kita masih, baru satu bank ya, baru satu bank. Jadi kita cocokan NIK-nya,” ujar Ivan kepada awak media di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).
Keterkaitan dengan Kejahatan Lain
Ivan mengungkap bahwa selain bermain judol, NIK milik penerima bansos juga terkait dengan tindak pidana lainnya.
Menurutnya, ada indikasi kuat bahwa sebagian penerima bansos juga terlibat dalam korupsi.
Tidak hanya itu, terdapat pula penerima bansos yang diduga berkaitan dengan pendanaan terorisme.
“Ternyata memang ada NIK yang penerima bansos yang juga menjadi pemain judol,” jelas Ivan.
Ia menambahkan, “Bahkan ada yang pendanaan terorisme ada.”
Pemerintah Diminta Bertindak Tegas
Temuan tersebut mendorong berbagai pihak untuk mendesak pemerintah melakukan evaluasi mendalam terhadap penyaluran bansos.
Proses verifikasi dan validasi data penerima bansos menjadi sorotan utama dalam upaya pembenahan sistem.
Ahmad Muzani menegaskan pentingnya ketelitian dalam menyalurkan bantuan agar tidak salah sasaran.
Ia juga menyarankan agar pemerintah memperkuat edukasi kepada masyarakat penerima bansos.
“Pendidikan masyarakat penting agar bantuan digunakan tepat sasaran,” ujarnya.
Pentingnya Kolaborasi Lintas Lembaga
Masalah ini menunjukkan perlunya kerja sama lintas lembaga dalam mengawasi distribusi bansos.
Keterlibatan PPATK dalam menganalisis aliran dana dari rekening penerima bansos menjadi sangat vital.
Lembaga lain seperti Kementerian Sosial dan perbankan diharapkan mendukung penuh proses tersebut.
Ahmad Muzani menyebutkan bahwa pengawasan ini tidak bisa dilakukan sepihak.
“Ini harus menjadi upaya bersama, bukan hanya tanggung jawab satu institusi,” katanya.
Komentar Publik dan Tuntutan Keadilan
Temuan ini memicu reaksi keras dari masyarakat luas yang mengandalkan bansos secara sah.
Banyak yang merasa kecewa karena ulah oknum merusak kepercayaan terhadap sistem bantuan negara.
Masyarakat mendesak adanya tindakan hukum tegas terhadap penyalahguna bansos untuk judol.
Beberapa kelompok masyarakat sipil juga menuntut transparansi lebih tinggi dalam penyaluran bansos.
Mereka berharap pemerintah memperbaiki sistem agar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.
Berlangganan gratis WANEWS EKOIN lewat saluran WhatsUp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
