Jakarta, EKOIN.CO – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk penanganan banjir yang menjadi persoalan tahunan di ibu kota. Anggaran itu diumumkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Pernyataan tersebut disampaikan Pramono di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/7). Ia menekankan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk program penanggulangan banjir jangka menengah dan panjang, bukan hanya solusi sementara.
“Kita sudah memutuskan untuk mengatasi banjir di Jakarta tidak hanya yang bersifat jangka pendek. Dananya cukup besar, hampir 4 triliun rupiah kita sudah alokasikan,” ujar Pramono dalam keterangannya di hadapan awak media.
Rencana penggunaan anggaran ini meliputi normalisasi Sungai Ciliwung, pembebasan lahan di bantaran sungai, serta pengadaan pompa air berkapasitas besar. Program akan dilaksanakan selama dua tahun hingga tahun 2026.
Penanganan tidak hanya fokus pada infrastruktur teknis, tetapi juga pada pemukiman warga yang berada di daerah rawan banjir. Pemprov DKI berkomitmen merelokasi warga ke tempat yang lebih aman dan layak.
Relokasi Warga dan Komitmen Jangka Panjang
“Untuk membenahi pasti akan ada yang mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa itu memang bukan tempat untuk ditinggali ya. Kami akan pindahkan, kami akan siapkan untuk tempat tinggal itu,” jelas Pramono.
Proses relokasi ini menurutnya akan dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan warga terdampak. Pemprov DKI akan menyiapkan hunian yang bisa ditempati kembali oleh masyarakat yang direlokasi dari bantaran sungai.
Sementara itu, pelaksanaan normalisasi sungai akan difokuskan di wilayah yang selama ini mengalami genangan rutin, seperti Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Sungai yang menyempit akibat pemukiman akan dilebarkan kembali.
Langkah lain yang dilakukan adalah memperbarui sistem pompa air dan saluran drainase. Beberapa pompa akan diganti dan ditambah di titik-titik genangan yang sulit surut saat hujan deras.
Selain kegiatan fisik, Pemprov DKI juga akan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup untuk menjaga kualitas sungai. Sampah dan limbah yang memperparah banjir akan ditangani secara terintegrasi.
Program Dijalankan Hingga 2026
“Kami ingin menyelesaikan banjir tidak secara pendek, tetapi menengah panjang. Dan untuk itu akan segera dimulai,” tandas Pramono dalam keterangan penutupnya di Balai Kota.
Program ini merupakan salah satu prioritas dalam rencana pembangunan daerah. Evaluasi kinerja dilakukan setiap triwulan agar dana yang digunakan dapat dipantau dengan akurat dan tepat sasaran.
Pemprov DKI Jakarta juga bekerja sama dengan instansi pusat seperti Kementerian PUPR dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane. Kolaborasi ini bertujuan menyinkronkan pekerjaan di lapangan.
Selain itu, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) akan mengawasi penggunaan anggaran. Pramono menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan proyek bernilai besar ini.
Jakarta yang kerap dilanda banjir setiap musim hujan diharapkan perlahan bisa bebas dari genangan melalui program ini. Pemerintah mengajak masyarakat turut menjaga lingkungan agar penanganan banjir berjalan maksimal.
Langkah Pemprov DKI menggelontorkan Rp4 triliun untuk penanganan banjir menjadi salah satu bentuk keseriusan menyelesaikan persoalan lingkungan yang krusial di Jakarta. Strategi ini tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik, tapi juga penataan sosial melalui relokasi warga.
Dengan pendekatan jangka menengah hingga 2026, pemerintah berharap solusi yang diterapkan akan berdampak signifikan dan berkelanjutan. Relokasi warga di bantaran sungai serta pengadaan pompa air menjadi elemen penting dalam skema ini.
Pramono Anung menyampaikan bahwa penanganan banjir bukan lagi sekadar rutinitas tahunan, melainkan upaya jangka panjang untuk membentuk kota yang lebih siap menghadapi perubahan iklim dan curah hujan ekstrem.(*)
