Los Angeles EKOIN.CO – Sebuah pengadilan federal di California mengeluarkan perintah sementara yang melarang operasi razia imigran tanpa dasar hukum, termasuk tindakan profiling berdasarkan ras, bahasa, pekerjaan, atau lokasi. Keputusan ini diumumkan pada Jumat, 11 Juli 2025, oleh Hakim Maame Ewusi‑Mensah Frimpong dari Distrik California Tengah di Los Angeles .
Dalam putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa patroli ICE yang tanpa kecurigaan yang wajar—seperti dakwaan terhadap pekerja cuci mobil, buruh harian, atau penutur bahasa Spanyol—melanggar Amandemen Keempat dan kelalaian akses hukum mencederai Amandemen Kelima (The Washington Post). Operasi ini juga menutup akses hukum bagi tahanan, termasuk panggilan sipir tidak terpantau ke pengacara .
Profiling dan Penahanan Berdasar Identitas
Razia ICE Juni di Los Angeles, Ventura, dan tujuh county lainnya sempat menewaskan satu pekerja pondok ganja di Ventura—Jaime Alanís terjatuh dari atap setinggi 9 meter dan meninggal (Reuters). Dalam penjelasan hukumnya Frimpong melarang petugas bergantung semata pada “ras, dialek, lokasi seperti tempat buruh harian, atau jenis pekerjaan” sebagai alasan penahanan (The Washington Post).
Pasal putusan mencakup langkah melarang penggunaan bahasa dengan aksen sebagai dasar mencurigai status imigrasi ilegal. Selain itu, tahanan wajib mendapat akses harian ke pengacara—8 jam kerja pada hari kerja dan 4 jam di akhir pekan—ditambah telepon tanpa dikenakan biaya .
Protes dan Reaksi Publik
Operasi ini memicu rangkaian protes, termasuk di tambak ganja Ventura dan MacArthur Park, Los Angeles, yang menimbulkan bentrokan antara warga dan aparat (TIME). Wali kota Los Angeles, Karen Bass, menyebutnya bagian “serangan total” pemerintah federal atas kota dan masyarakat imigran (TIME).
Gubernur California, Gavin Newsom, memprotes keras aksi pengiriman garnisun Nasional ke Los Angeles, menyebutnya “a disgrace” dan menuntut penghentian penggunaan kekuatan militer dalam razia imigran (TIME). Sebaliknya, pemerintah Trump bersikeras bahwa semua tindakan dilakukan sesuai hukum dan konstitusi (The Washington Post).
Dampak Ekonomi dan Sosial
Razia menyasar tempat kerja seperti cuci mobil, packing house, pertanian, restoran, dan pondok ganja. Banyak dari mereka tidak memiliki catatan kriminal, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan buruh dan kelompok sosial imigran . Kelompok buruh menunjukkan bahwa pelanggaran ini membuat pekerja enggan keluar rumah dan sementara waktu menghilang dari tempat kerja .
Tindakan Hukum dan Advokasi
Kelompok advokasi seperti ACLU dan Public Counsel menggugat pemerintah federal pada 2 Juli lalu, menuduh adanya penahanan tanpa surat perintah dan diskriminatif terhadap imigran berdasar profil ras atau etnis . Mohammad Tajsar, pengacara ACLU, menyatakan bahwa tidak ada orang boleh dihentikan “tidak peduli warna kulit, bahasa, atau tempat kerja mereka” (ABC7 Los Angeles).
Pemerintah, melalui U.S. Attorney Bill Essayli dan DHS Tricia McLaughlin, membantah semua tuduhan dan menegaskan operasi tetap sesuai konstitusi (ABC7 Los Angeles). Mereka menekankan bahwa tindakan adalah berdasarkan “totalitas keadaan” dan bukti individual, bukan profil demografis saja (ABC7 Los Angeles).
Rencana Selanjutnya
Putusan sementara ini akan berlangsung selama proses hukum. Sidang lanjutan dipastikan akan membahas bukti yang dihadirkan dan menentukan status operasional ICE ke depan . Pemerintah kota LA juga telah mengeluarkan perintah eksekutif untuk melindungi komunitas imigran, termasuk melarang koordinasi aparat setempat dalam razia federal .
Relevansi Politik Nasional
Kebijakan deportasi massal Trump yang dikritik sebagian menyangkut banyak imigran tanpa catatan kriminal. Para analis menyebut ini bisa memicu backlash politik, khususnya dari komunitas Latin yang saat ini berkembang pesat secara demografis dan politik .
Kondisi ini memaksa Trump membalik sebagian kebijakan razia tempat kerja karena tekanan dari sektor pertanian dan hospitality, meski penegakannya masih dilanjutkan .
Implementasi dan Tanggung Jawab
Putusan ini menjadi tolok ukur penting mengenai hukum dan hak dasar imigran. Pertama, memberikan lampu hijau bagi penegakan hukum yang lebih adil. Kedua, menetapkan perlindungan akses hukum bagi tahanan imigran. Ketiga, mencegah penggunaan taktik razia militer di kota sipil. Keempat, memperkuat sinyal bagi kota-kota lain yang menghadapi operasi serupa. Kelima, menguji keseimbangan antara keamanan nasional dan hak konstitusional individu.
Pemerintah federal dan lokal hendaknya mempertahankan kehati-hatian dalam operasi imigrasi agar tidak melanggar hak asasi dan konstitusi. Penegakan hukum sebaiknya didasari bukti individual, bukan stereotip atau profil demografis. Akses hukum dan pendampingan pengacara wajib disediakan bagi setiap individu yang ditahan, demi menjaga keadilan hukum. Komunitas dan advokat dianjurkan terus memantau dan mendokumentasikan jalannya operasi, sekaligus memberi edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka. Ke depan, dialog antarinstansi dan peninjauan kebijakan imigrasi mesti dijalin agar tercipta kebijakan yang manusiawi, adil, dan bermartabat bagi semua pihak.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
