WASHINGTON, EKOIN.CO – Lebih dari 1.350 pegawai Departemen Luar Negeri Amerika Serikat diberhentikan secara resmi pada Jumat, 11 Juli 2025, sebagai bagian dari kebijakan perombakan birokrasi besar-besaran oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut merupakan bagian dari upaya restrukturisasi internal yang disebut untuk mendukung agenda kebijakan luar negeri “America First”.
Pemangkasan ini melibatkan 1.107 pegawai negeri sipil dan 246 pejabat dinas luar negeri yang seluruhnya berbasis di Amerika Serikat. Menurut Departemen Luar Negeri AS, pengurangan tenaga kerja itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dengan mengeliminasi posisi-posisi yang dianggap duplikatif dan tidak berkontribusi langsung terhadap prioritas diplomatik utama negara.
Dalam sebuah pernyataan resmi yang dikutip dari Reuters pada Sabtu, 12 Juli 2025, departemen tersebut menjelaskan bahwa proses penyusutan personel dilakukan secara hati-hati. “Pengurangan jumlah pegawai telah dirancang dengan cermat untuk memengaruhi fungsi-fungsi non-inti, kantor-kantor yang duplikasi atau redundan, dan kantor-kantor yang mungkin memiliki efisiensi yang cukup besar,” ungkap pernyataan itu.
Secara total, restrukturisasi ini akan berdampak pada hampir 3.000 pegawai dari sekitar 18.000 staf Departemen Luar Negeri yang bertugas di dalam negeri. Angka itu termasuk pegawai yang memilih mengundurkan diri secara sukarela setelah mengetahui rencana pemangkasan.
PHK massal picu tangis dan perpisahan emosional
Pada hari pemecatan berlangsung, suasana di markas besar Departemen Luar Negeri AS di Washington sangat emosional. Puluhan pegawai berkumpul di lobi gedung, memberikan penghormatan terakhir kepada rekan-rekan mereka yang terdampak. Beberapa terlihat menangis sambil memeluk teman sekerja dan membawa kotak berisi barang pribadi mereka.
Langkah ini menandai dimulainya implementasi kebijakan yang telah diumumkan Presiden Trump sejak Februari 2025, ketika ia memerintahkan Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk melakukan reorganisasi total di kementerian tersebut. Trump menekankan bahwa perubahan ini penting demi mendukung pelaksanaan kebijakan luar negeri versinya.
Trump sebelumnya juga menyatakan niatnya untuk memecat birokrat-birokrat federal yang dianggap tidak setia terhadap pemerintahannya. Dalam pandangannya, keberadaan birokrasi yang besar merupakan beban fiskal yang harus segera dikurangi demi efisiensi penggunaan pajak rakyat.
Langkah pemecatan ini mendapatkan kecaman dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan senator Demokrat. Tim Kaine, senator dari Virginia, mengatakan bahwa tindakan ini merupakan salah satu keputusan paling ceroboh yang diambil di tengah meningkatnya ancaman global.
“Presiden Trump dan Menteri Luar Negeri Rubio sekali lagi membuat Amerika semakin tidak aman,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa langkah tersebut sangat kontraproduktif, mengingat saat ini China dan Rusia sedang memperluas pengaruh globalnya, sementara Timur Tengah terus berada dalam ketegangan.
Restrukturisasi diplomatik untuk selaraskan dengan agenda politik
Langkah PHK ini juga diikuti dengan pembubaran Badan Bantuan Internasional AS (USAID), lembaga utama penyalur bantuan luar negeri Amerika. Selanjutnya, fungsi-fungsi USAID akan digabungkan ke dalam struktur Departemen Luar Negeri. Pemerintah menyebut langkah ini sebagai cara untuk menghapus birokrasi ganda dan memperkuat koordinasi.
Rencana perombakan ini pertama kali diuraikan oleh Marco Rubio pada April 2025. Saat itu, Rubio menyebut Departemen Luar Negeri sebagai lembaga yang terlalu gemuk dan tidak mampu mengikuti dinamika baru dalam persaingan antarnegara besar.
Sementara itu, jadwal awal yang ditetapkan untuk selesainya reorganisasi adalah 1 Juli 2025. Namun pelaksanaannya tertunda akibat adanya gugatan hukum yang dilayangkan oleh berbagai organisasi dan individu terkait dampak sosial dari PHK massal ini.
Baru pada Selasa sebelumnya, Mahkamah Agung AS memberikan lampu hijau bagi pemerintahan Trump untuk melanjutkan rencana tersebut. Keputusan pengadilan ini membuka jalan bagi perampingan besar-besaran yang kini sedang berlangsung di berbagai instansi federal.
Dalam implementasinya, Kantor Penasihat Gedung Putih dan Kantor Manajemen Personalia AS terus berkoordinasi untuk memastikan bahwa proses reorganisasi tidak melanggar hukum dan tetap sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung.
Departemen Luar Negeri mengonfirmasi bahwa prioritas utama mereka tetap pada efisiensi dan kemampuan dalam menjalankan misi diplomatik. Namun banyak kalangan meragukan apakah pengurangan personel justru tidak akan melemahkan fungsi tersebut.
Beberapa mantan diplomat menyuarakan keprihatinan bahwa dengan berkurangnya staf berpengalaman, kemampuan Amerika untuk merespons dinamika global akan mengalami kemunduran. Mereka juga mengingatkan bahwa diplomasi bukan semata soal efisiensi, tetapi juga hubungan antar manusia dan pengalaman.
Sejumlah analis kebijakan luar negeri menilai bahwa langkah ini bisa mempersempit ruang diplomasi AS dalam isu-isu penting seperti perubahan iklim, keamanan regional, serta kerja sama ekonomi internasional. Reorganisasi besar-besaran ini dinilai akan membawa dampak jangka panjang yang belum bisa sepenuhnya diprediksi saat ini.
Sementara sebagian pihak di lingkaran pemerintahan Trump menyebut bahwa langkah ini merupakan koreksi terhadap birokrasi yang dinilai lamban dan tidak sejalan dengan agenda politik negara. Reorganisasi dianggap sebagai keharusan untuk mengantisipasi tantangan geopolitik yang semakin kompleks.
Meskipun Departemen Luar Negeri menyatakan bahwa posisi-posisi strategis tetap dipertahankan, kalangan pengamat menyoroti tidak adanya jaminan bahwa posisi penting tidak ikut terdampak pemangkasan. Kekhawatiran ini terus bergema dari internal lembaga hingga ke forum-forum kebijakan luar negeri.
Kebijakan ini juga dianggap bisa menurunkan moral kerja di lingkungan kementerian. Banyak pegawai menyatakan ketidakpastian terhadap masa depan mereka, bahkan setelah gelombang PHK pertama ini berakhir.
Di sisi lain, proses transisi penggabungan fungsi USAID ke dalam Departemen Luar Negeri dipandang sebagai tantangan administratif yang besar. Hal ini membutuhkan penyesuaian struktur, sistem, dan koordinasi lintas lembaga yang tidak sederhana.
Seiring waktu berjalan, dampak dari kebijakan ini akan terlihat pada respons diplomatik Amerika di berbagai wilayah konflik serta dalam perundingan-perundingan strategis internasional. Kalangan profesional mengingatkan bahwa efektivitas diplomasi bukan hanya ditentukan oleh anggaran dan efisiensi, tetapi juga oleh kehadiran sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman.
Ke depan, eksekusi dari reorganisasi ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintahan Trump dalam menyelaraskan birokrasi dengan kepentingan politik luar negerinya. Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya dari Departemen Luar Negeri dan apakah reformasi ini benar-benar membawa hasil yang diinginkan.
Kebijakan pemangkasan pegawai yang besar ini telah memunculkan gelombang kecaman, kesedihan, dan ketidakpastian di kalangan pegawai federal. Banyak dari mereka berharap ada kejelasan atas masa depan mereka, sementara publik menanti dampak jangka panjang dari keputusan ini terhadap posisi Amerika di panggung global.
Langkah pemangkasan pegawai oleh pemerintahan Trump telah menimbulkan gejolak di lingkungan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Dengan menyasar ribuan pekerja, kebijakan ini menjadi yang terbesar dalam sejarah reformasi birokrasi diplomatik negara itu. Proses reorganisasi yang menyertai langkah tersebut juga menandai perubahan besar dalam struktur dan prioritas kebijakan luar negeri AS.
Dampak dari pengurangan personel ini kemungkinan tidak hanya dirasakan secara internal, tetapi juga dalam posisi dan kemampuan AS menghadapi berbagai tantangan global. Penilaian terhadap keberhasilan kebijakan ini baru bisa dilakukan setelah jangka waktu tertentu dan akan sangat ditentukan oleh dinamika geopolitik ke depan.
Sementara kritik dari dalam dan luar lembaga terus mengalir, pemerintah tetap berpegang pada narasi efisiensi dan penyesuaian terhadap era persaingan global. Namun konsistensi implementasi dan hasil yang terukur tetap menjadi tantangan besar di tengah sorotan publik dan pengamat kebijakan luar negeri.
Situasi ini menjadi pengingat bahwa perubahan besar dalam sistem birokrasi selalu membawa konsekuensi, baik yang diharapkan maupun yang tak terduga. Terlebih lagi dalam konteks diplomasi, di mana relasi personal dan jaringan kerja memainkan peran penting dalam menjalankan misi internasional negara.
Perlu adanya evaluasi berkala dari kebijakan ini agar tidak menjadi preseden yang mengganggu kestabilan dan efektivitas lembaga negara. Pemerintah dan masyarakat sipil harus bersinergi dalam mengawasi arah kebijakan reformasi birokrasi ini, agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional jangka panjang.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
