New York,EKOIN.CO – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri pembukaan High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) yang digelar di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, pada Senin, 14 Juli 2025. Momen ini menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya Gubernur Jakarta diundang secara resmi oleh Kantor Pusat PBB dalam forum politik pembangunan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Gubernur Pramono Anung didampingi oleh Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arrmanatha Nasir. Kehadiran keduanya menegaskan keterlibatan aktif Indonesia dalam diplomasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Pengakuan Global terhadap Transformasi Jakarta
Forum HLPF menjadi wadah strategis bagi para pemimpin dunia dan kepala daerah dalam membahas pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) serta berbagai tantangan global, seperti krisis iklim, kesenjangan sosial, dan urbanisasi.
Kehadiran Jakarta dalam forum ini mencerminkan pengakuan internasional terhadap transformasi ibu kota Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan mendorong agenda kota berkelanjutan.
Dalam pidatonya, Pramono menegaskan bahwa Jakarta kini tengah menjalani perubahan besar menuju kota global yang resilien dan inklusif. “Jakarta bukan lagi hanya ibu kota administratif, tapi harus naik kelas sebagai kota global, sehingga penting bagi kami untuk aktif dalam diplomasi global,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia memaparkan berbagai inisiatif strategis yang tengah dilakukan Jakarta, antara lain transisi menuju energi bersih, digitalisasi layanan publik, serta penguatan ekonomi hijau berbasis komunitas. Langkah-langkah ini sejalan dengan semangat SDGs yang mengedepankan keseimbangan pembangunan.
Pramono juga menekankan pentingnya kerja sama antarnegara dan antarkota. Ia menyebut bahwa tantangan global seperti krisis iklim tidak bisa diselesaikan secara sektoral atau lokal saja, tetapi membutuhkan pendekatan terintegrasi.
“Upaya ini menegaskan peran diplomasi Jakarta menuju kota global yang tangguh dan adaptif,” tambahnya, seraya menjelaskan bahwa keikutsertaan ini memperkuat posisi Jakarta sebagai ASEAN Hub.
Gubernur Jakarta Memperkuat Posisi Indonesia
Wakil Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, menyampaikan apresiasinya terhadap keterlibatan kepala daerah dalam forum global seperti HLPF. Menurutnya, ini merupakan langkah strategis dalam memperluas jangkauan diplomasi Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa partisipasi Gubernur Jakarta memperkuat posisi Indonesia dalam menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai agenda utama, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga melalui pemerintah daerah.
Arrmanatha menyebut, keikutsertaan ini membuka jalan bagi kota-kota lain di Indonesia untuk lebih aktif dalam jaringan kota dunia seperti C40, UCLG, dan ICLEI. Jaringan ini berperan penting dalam pertukaran praktik terbaik antarkota dalam menjalankan program SDGs.
Menurut informasi dari PBB, forum HLPF 2025 diselenggarakan pada 14 hingga 23 Juli 2025 dengan tema “Advancing Sustainable, Inclusive and Evidence-Based Solutions for the 2030 Agenda with No One Left Behind”.
Sebanyak 37 negara, termasuk Indonesia, dijadwalkan menyampaikan Voluntary National Reviews (VNRs) atau Tinjauan Nasional Sukarela, yang memuat capaian, tantangan, dan praktik baik dalam implementasi SDGs.
Gubernur : Jakarta Menuju Kota Global yang Diplomatis dan Inklusif
Dalam forum ini, kehadiran para kepala daerah menjadi sinyal kuat bahwa agenda pembangunan berkelanjutan membutuhkan keterlibatan multipihak, termasuk dari pemerintah daerah yang menjadi garda terdepan pelayanan publik.
Keterlibatan Gubernur Jakarta juga menjadi bagian dari pendekatan diplomasi sub-nasional yang kini diadopsi oleh banyak negara untuk memperkuat kolaborasi lintas wilayah dan sektor.
Keikutsertaan Jakarta di forum tingkat tinggi PBB menandai babak baru diplomasi kota, di mana daerah tidak lagi hanya menunggu kebijakan dari pusat, melainkan aktif menjalin hubungan global.
Jakarta kini dinilai telah memenuhi kriteria sebagai kota global, tidak hanya dari segi ukuran dan jumlah penduduk, namun juga dari komitmen terhadap agenda pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
PBB mencatat, partisipasi aktif pemerintah daerah menjadi faktor kunci keberhasilan SDGs, karena banyak target pembangunan berkaitan langsung dengan tata kelola perkotaan dan kesejahteraan warga di tingkat lokal.
Dengan tampil di forum internasional ini, Jakarta membuka peluang untuk menjalin kerja sama lebih luas dalam bidang inovasi, lingkungan, dan transformasi digital, sebagai bagian dari strategi jangka panjang.
Selain membawa nama Indonesia, kehadiran Gubernur Pramono juga membawa harapan agar kota-kota di Asia Tenggara bisa bersatu dalam mengembangkan pendekatan berbasis komunitas yang adil dan berkelanjutan.
Sebagai bentuk kesinambungan, Jakarta diharapkan aktif berkontribusi dalam forum-forum internasional lainnya yang relevan dengan isu lingkungan, sosial, dan pembangunan ekonomi hijau.
Langkah Jakarta menjadi contoh bahwa kota dapat menjadi aktor penting dalam diplomasi pembangunan global, tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai inovator dan mitra internasional.
Partisipasi Jakarta dalam HLPF 2025 menunjukkan bahwa peran daerah dalam diplomasi pembangunan semakin signifikan. Melalui forum ini, Jakarta berhasil menyuarakan pentingnya kolaborasi lintas batas untuk masa depan yang berkelanjutan. Pemerintah pusat pun diharapkan terus mendukung langkah daerah agar dapat lebih aktif dalam jejaring global.
Keikutsertaan Jakarta juga menegaskan pentingnya penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip SDGs. Program pelatihan, akses data, dan kerja sama teknis akan membantu daerah lain mengikuti jejak Jakarta dalam menjawab tantangan global.
Dengan membawa agenda transisi energi bersih, digitalisasi layanan publik, dan ekonomi hijau berbasis komunitas, Jakarta memberi inspirasi bagi kota-kota lain di Indonesia untuk turut membangun masa depan yang tangguh dan adaptif. Pemerintah daerah perlu menyiapkan strategi inovatif yang sejalan dengan karakteristik lokal.
Pengakuan dari PBB terhadap Jakarta sebagai kota global membuka peluang kerja sama internasional yang lebih luas. Kota ini diharapkan dapat menjadi pusat pertukaran ilmu, teknologi, dan kebijakan yang mendorong pembangunan inklusif.
Jakarta harus menjaga momentum ini dengan tetap aktif di panggung global dan memanfaatkan berbagai forum internasional sebagai ajang untuk membangun reputasi serta memperluas jaringan. Keberhasilan ini bukan hanya pencapaian Jakarta, tapi juga pembuka jalan bagi diplomasi daerah Indonesia menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
