Jakarta, EKOIN.CO – Kementerian Agama (Kemenag) terus memperkuat sistem penilaian kompetensi aparatur sipil negara (ASN) melalui peningkatan akreditasi Unit Penilaian Kompetensi. Saat ini, unit tersebut telah berstatus akreditasi B dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Akreditasi B memberikan kewenangan bagi Kemenag untuk melaksanakan uji kompetensi ASN hingga jenjang jabatan administrator atau fungsional setara. Namun, untuk memperluas kewenangan tersebut, Kemenag menargetkan peningkatan ke akreditasi A.
Tujuan dari akreditasi A adalah agar Kemenag dapat menggelar uji kompetensi untuk jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) dan setara. Upaya ini menjadi bagian penting dari agenda reformasi birokrasi nasional.
“Kementerian Agama harus terus mendorong peningkatan mutu, baik dari aspek organisasi, sumber daya manusia, maupun metode pelaksanaan uji kompetensi,” ujar Asesor SDM Aparatur Ahli Madya Syahrudin, Selasa (15/7/2025) di Jakarta.
“Tujuannya jelas: menciptakan sistem pengelolaan SDM yang transparan, objektif, dan akuntabel,” sambungnya dalam keterangan resmi.
Proses Panjang Menuju Standar Nasional
Pembangunan Assessment Center Kemenag telah berlangsung sejak 2012. Empat pilar pengembangan meliputi komitmen, regulasi, SDM, dan infrastruktur menjadi dasar arah kebijakan yang dijalankan.
Langkah awal berupa studi banding dilakukan ke lembaga seperti BKN, Kementerian Keuangan, ITB, serta PT Telkom Bandung. Setelah itu, lahir regulasi pendukung melalui KMA Nomor 207 Tahun 2013 sebagai landasan hukum.
Ruang Assessment Center pertama kali dibuka di Gedung Utama Kemenag, Jalan Lapangan Banteng Barat lantai tiga. Dari sana, penguatan fasilitas terus dilakukan secara bertahap dan sistematis.
Pada tahun 2020, Kemenag menerima dukungan berupa hibah gedung eks Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) dari Sekretariat Jenderal. Proses ini disertai alokasi anggaran pembangunan dari Biro Umum hingga 2021.
“Dukungan ini menjadi titik tolak percepatan pembangunan assessment center yang memenuhi standar nasional,” ucap Syahrudin.
Strategi Menuju Akreditasi A
Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 menjadi acuan utama dalam penilaian akreditasi. Terdapat tiga komponen utama, yaitu organisasi (20%), SDM (40%), serta metode pelaksanaan (40%).
Kemenag pun menyiapkan tiga strategi utama. Pertama, memastikan metode pelaksanaan sesuai regulasi teknis yang berlaku. Standar berasal dari Peraturan BKN dan PMA No. 1 Tahun 2020.
Kedua, peningkatan kompetensi asesor dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan. Tujuannya agar tim memiliki kualifikasi tinggi dan mampu menjalankan penilaian secara profesional.
Ketiga, penguatan kelembagaan dilakukan dengan mendorong Unit Penilaian Kompetensi menjadi Pusat Penilaian Kompetensi setingkat eselon II. Hal ini diharapkan memperkuat independensi pelaksanaan.
“Dengan ketiga langkah tersebut, Kemenag menargetkan memperoleh akreditasi A,” sebut Syahrudin. Ia menambahkan, peningkatan akreditasi akan memperluas kewenangan asesmen jabatan tinggi.
“Selain itu, langkah ini juga akan menjadikan Kemenag sebagai rujukan praktik terbaik penilaian kompetensi ASN di lingkup kementerian dan lembaga negara,” lanjutnya.
Kementerian Agama menunjukkan komitmen kuat dalam peningkatan kualitas pengelolaan ASN melalui asesmen berbasis standar nasional. Upaya sistematis telah ditempuh sejak 2012 hingga kini.
Dengan dukungan regulasi, peningkatan SDM, serta pembangunan infrastruktur, Kemenag menargetkan status akreditasi A. Status ini akan membuka ruang lebih besar dalam pelaksanaan asesmen jabatan strategis.
Melalui strategi yang terukur dan terarah, Kemenag optimistis membangun sistem seleksi ASN yang adil, akuntabel, dan profesional. Ini menjadi kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola birokrasi yang meritokratis.(*)
