JAKARTA EKOIN.CO – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan telah melakukan percakapan langsung dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk membahas hubungan perdagangan kedua negara. Lewat unggahan di akun Instagram resminya, @prabowo, Presiden RI menyebut kesepakatan ini menguntungkan kedua belah pihak. Namun, publik dikejutkan dengan rincian kebijakan tarif yang diumumkan oleh Trump, yakni Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 19 persen, sementara produk asal Amerika Serikat akan bebas bea masuk ke Indonesia.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Dalam unggahannya, Prabowo menampilkan dua potret dirinya sedang menelepon Trump. Salah satu foto memperlihatkan ekspresi tertawa, menandakan suasana hangat dan bersahabat selama percakapan. Unggahan ini memicu perhatian publik serta spekulasi tentang isi kesepakatan yang dibahas.
“Saya baru saja melakukan pembicaraan yang sangat baik dengan Presiden Donald Trump,” tulis Prabowo dalam keterangan unggahannya, yang disajikan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Ia menambahkan bahwa perbincangan tersebut mencakup pembaruan hubungan perdagangan.
“Kami sepakat untuk membawa hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat ke era baru yang saling menguntungkan bagi kedua negara kita yang besar,” ujar Prabowo, tanpa menyebut detail mengenai isi perjanjian.
Trump sendiri memberikan konfirmasi melalui akun media sosialnya di platform Truth Social pada Selasa, 15 Juli 2025 waktu setempat. Ia menyampaikan bahwa Indonesia akan dikenakan tarif impor sebesar 19 persen, sementara Amerika Serikat tidak akan membayar bea masuk apa pun terhadap barang masuk dari AS ke Indonesia.
Pengumuman Tarif dari AS Kejutkan Publik
Pernyataan Trump yang mengeklaim kesepakatan tersebut sebagai pencapaian besar memunculkan tanda tanya besar di kalangan pengamat perdagangan dan publik. Dalam unggahan tersebut, Trump menyebut, “Mereka (Indonesia) akan membayar 19 persen, dan kami (AS) tidak akan membayar apa pun.”
Trump menekankan bahwa perjanjian ini membuka akses lebih luas bagi produk Amerika ke pasar Indonesia. Ia bahkan mengklaim telah berbicara langsung dengan Presiden Indonesia, meskipun tidak menyebut nama Prabowo Subianto secara langsung.
“Kesepakatan hebat, untuk semua pihak, baru saja dibuat dengan Indonesia. Saya berhubungan langsung dengan Presiden mereka yang sangat dihormati. DETAILNYA AKAN SEGERA DIUMUMKAN!!!” tulis Trump dalam pernyataannya, seperti dikutip dari Reuters, Rabu, 16 Juli 2025.
Pernyataan ini menjadi sorotan karena belum ada penjelasan resmi mengenai keuntungan nyata yang diperoleh Indonesia dari kesepakatan tersebut. Sementara itu, netizen dan pengamat mempertanyakan bagaimana pengenaan tarif 19 persen dianggap “saling menguntungkan”.
Sampai saat ini, belum ada pernyataan tambahan dari Kementerian Perdagangan atau lembaga terkait lainnya di Indonesia mengenai rincian teknis dari perjanjian yang disebut oleh kedua pemimpin negara tersebut.
Respons Publik dan Belum Jelasnya Manfaat Perjanjian
Respons dari masyarakat pun beragam, sebagian mempertanyakan kebijakan perdagangan yang tampaknya berat sebelah, mengingat produk Indonesia dikenakan tarif sementara produk AS bebas masuk. Namun demikian, Prabowo tetap menyampaikan bahwa hubungan perdagangan akan terus diperkuat atas dasar saling percaya dan keuntungan bersama.
Dalam narasi unggahannya, Prabowo juga menyebut bahwa Trump menitipkan salam hangat kepada seluruh rakyat Indonesia. Hal ini disampaikan untuk menegaskan keharmonisan hubungan antara kedua kepala negara.
Namun, publik menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai implementasi tarif yang disebutkan Trump. Apakah benar kesepakatan itu telah difinalisasi, atau masih dalam tahap negosiasi, belum dijelaskan secara rinci oleh kedua belah pihak.
Sejumlah ekonom dan pelaku usaha mendesak agar pemerintah segera memberikan klarifikasi. Sebab, kenaikan tarif 19 persen berpotensi memengaruhi daya saing produk ekspor Indonesia di pasar Amerika Serikat.
Sementara itu, pengamat perdagangan menilai perlu ada transparansi mengenai hasil perjanjian yang disebutkan kedua pemimpin. Apabila benar terjadi kesepakatan perdagangan baru, dampaknya terhadap neraca ekspor-impor Indonesia harus dikaji secara menyeluruh.
Prabowo belum memberikan keterangan tambahan di luar unggahan Instagram tersebut. Namun, publik menanti tindak lanjut resmi dari pemerintah mengenai langkah strategis yang akan diambil dalam menghadapi kebijakan tarif ini.
Sampai berita ini diturunkan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri belum memberikan pernyataan resmi atau keterangan pers. Proses klarifikasi diyakini tengah berlangsung di tingkat kementerian teknis.
Kedua negara sebelumnya telah menjalin hubungan dagang dengan berbagai perjanjian multilateral dan bilateral. Namun, tarif sepihak seperti ini dinilai dapat menimbulkan ketegangan, meskipun dibungkus dengan narasi kerja sama saling menguntungkan.
Langkah selanjutnya yang akan diambil Indonesia menjadi sorotan. Apakah pemerintah akan menerima kebijakan tarif tersebut atau mengajukan negosiasi ulang, menjadi pertanyaan yang kini banyak ditunggu jawabannya.
Kehadiran Prabowo di kancah diplomasi global dinilai aktif dan dinamis, tetapi setiap keputusan perdagangan yang diambil tetap harus mencerminkan kepentingan nasional. Kesepakatan tarif impor akan berpengaruh langsung terhadap pelaku industri dan masyarakat luas.
Masyarakat berharap pemerintah segera menyampaikan detail kebijakan dan argumentasi mengenai manfaat ekonomi dari perjanjian tersebut. Penjelasan terbuka akan membantu menghindari spekulasi negatif yang dapat berdampak pada stabilitas perdagangan.
publik membutuhkan kepastian atas dampak dari tarif impor ini terhadap perekonomian nasional. Pemerintah didorong untuk menjabarkan strategi penguatan ekspor dan perlindungan pasar domestik dalam konteks kerja sama bilateral ini.
Komunikasi terbuka dan partisipasi publik sangat penting dalam menilai kebijakan luar negeri yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Pemerintah perlu merancang komunikasi yang jelas kepada masyarakat dan dunia usaha.
Jika kesepakatan ini benar-benar menguntungkan Indonesia, maka manfaatnya harus terukur dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Transparansi adalah kunci dalam menjaga kepercayaan publik.
Kedepannya, setiap kesepakatan internasional hendaknya melalui mekanisme pertimbangan lintas kementerian dan pemangku kepentingan terkait. Ini demi menjaga keseimbangan antara diplomasi dan kepentingan nasional.
Langkah cepat dan tegas dari pemerintah akan menjadi indikator penting dalam membuktikan bahwa kerja sama ini tidak merugikan Indonesia. Sementara publik masih menanti penjelasan lebih lanjut, kredibilitas pemerintah dipertaruhkan dalam hal ini. (*)
