Kuala Lumpur, EKOIN.CO – Pemerintah dan warga Malaysia menolak penunjukan Nick Adams sebagai calon Duta Besar Amerika Serikat untuk Malaysia. Penolakan ini mencuat sejak awal Juli 2025, menyusul keputusan pemerintahan Trump yang mengganti Edgard Kagan dengan Adams, yang dikenal sebagai loyalis ekstrem sayap kanan dan pendukung Israel.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Reaksi keras datang dari berbagai pihak, termasuk koalisi pemerintahan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Salah satu anggota Partai Amanah, Muzab Muzahar, menyebut penunjukan Adams sebagai bentuk penghinaan terhadap Malaysia, negara dengan mayoritas penduduk Muslim.
“Nick Adams bukan diplomat, bukan negarawan. Dia cuma propagandis sayap kanan ekstrem, loyalis Trump dan pendukung kuat rezim Zionis Israel,” ujar Muzahar, dikutip dari South China Morning Post (SCMP), Senin, 14 Juli 2025.
Muzahar juga menyampaikan keprihatinannya terhadap rekam jejak digital Adams. Ia menilai bahwa pernyataan Adams di media sosial sarat dengan ujaran kebencian, rasisme, serta Islamofobia, yang tidak mencerminkan semangat hubungan bilateral yang dewasa.
Gelombang penolakan dari masyarakat
Penolakan tidak hanya datang dari kalangan politisi. Sejumlah besar warga Malaysia juga menyuarakan keberatan mereka terhadap penunjukan Adams melalui media sosial. Mereka mengkritik sikap Adams yang dinilai misoginis, seksis, dan tidak sejalan dengan nilai-nilai masyarakat Malaysia.
Salah satu pengguna media sosial, Azril, mengkritisi tindakan Adams yang pernah meminta pemilik restoran Hooters memecat pegawai yang mengenakan pin bertuliskan “Free Palestine”. “Memecat pegawai yang memakai pin Free Palestine tak menunjukkan kekuatan, itu pengecut. Anda dan kebencian Anda tak diterima di sini Nick Adams,” tulisnya.
Beberapa warganet lainnya menanggapi dengan sarkastis, mengatakan bahwa Adams tidak akan betah di Malaysia karena ketiadaan restoran Hooters, yang dikenal mengandalkan daya tarik seksual pelayan perempuan dalam konsep bisnisnya.
Adams memang pernah secara terbuka mendukung eksistensi Hooters dan menyerukan agar restoran tersebut “diselamatkan” ketika menghadapi tekanan sosial dan ekonomi. Dukungan itu menambah daftar kontroversi publik yang menyertainya.
Kritik terhadap pendekatan luar negeri AS
Penunjukan Adams oleh pemerintah Trump dinilai melanggar norma diplomasi yang biasa berlaku dalam hubungan Amerika Serikat dengan Malaysia. Sebelumnya, posisi duta besar AS untuk Malaysia hampir selalu diisi oleh diplomat karier yang memahami nuansa sosial-politik di Asia Tenggara.
Malaysia dikenal memiliki pendekatan luar negeri yang hati-hati dan pragmatis, sehingga pengiriman sosok politikus kontroversial seperti Adams menimbulkan pertanyaan besar di kalangan pengamat kebijakan luar negeri.
Sejak agresi militer Israel ke Palestina pada Oktober 2023, Malaysia mengambil posisi tegas menolak tindakan Tel Aviv dan mengecam negara-negara pendukungnya, termasuk Amerika Serikat.
Penunjukan Adams, yang secara terbuka menunjukkan dukungan kepada Israel, memperkeruh hubungan diplomatik yang sudah renggang antara kedua negara. Hal ini memicu spekulasi bahwa penunjukan tersebut bersifat provokatif.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Malaysia terkait langkah selanjutnya terhadap pencalonan Adams. Namun desakan dari berbagai kalangan agar pemerintah menolak akreditasi diplomatiknya semakin menguat.
Beberapa organisasi masyarakat sipil juga mulai menyuarakan penolakan secara terbuka. Mereka menilai Adams akan membawa dampak buruk terhadap kerja sama antara kedua negara, khususnya dalam bidang sosial dan budaya.
Kritik juga diarahkan pada gaya komunikasi Adams yang disebut-sebut sebagai kasar dan penuh provokasi, sesuatu yang kontras dengan budaya diplomatik yang lebih santun dan dialogis di kawasan Asia.
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat belum memberikan tanggapan publik terhadap penolakan yang berkembang di Malaysia. Namun tekanan terhadap Washington diperkirakan akan meningkat jika protes terus membesar.
Pemerintah Anwar Ibrahim diharapkan bersikap tegas dan tetap menjaga kehormatan diplomatik Malaysia di tengah dinamika politik global yang semakin tajam dan terbuka.
Kalangan akademisi menilai bahwa penunjukan duta besar dengan latar belakang ideologis ekstrem dapat merusak proses dialog antarbangsa dan memperkeruh hubungan yang selama ini dijaga dengan hati-hati.
Sementara itu, sejumlah media regional mencatat bahwa ini bukan kali pertama seorang calon duta besar AS menuai kontroversi di negara tujuan. Namun intensitas penolakan di Malaysia kali ini terbilang tinggi dan masif.
Para pengamat menilai Malaysia perlu membuat kebijakan luar negeri yang lebih tangguh dan tidak mengabaikan sentimen publik dalam merespons tekanan dari kekuatan besar seperti Amerika Serikat.
Sikap penolakan terhadap Adams mencerminkan aspirasi masyarakat yang menginginkan representasi diplomatik yang mencerminkan kehormatan, toleransi, dan sensitivitas budaya.
penunjukan Nick Adams sebagai calon Duta Besar Amerika Serikat untuk Malaysia menimbulkan penolakan luas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari pejabat negara hingga warganet, suara penolakan didasarkan pada rekam jejak ekstrem dan retorika provokatif Adams yang bertentangan dengan nilai-nilai Malaysia.
Langkah pemerintah Trump menunjuk tokoh konservatif ini dianggap tidak peka terhadap dinamika politik di Asia Tenggara dan memperlemah peluang perbaikan hubungan bilateral. Ketidaksesuaian ini berpotensi memicu keretakan diplomatik lebih lanjut jika tidak segera dikoreksi.
Pemerintah Malaysia diharapkan segera mengambil langkah tegas untuk menyampaikan keberatan secara resmi, sekaligus menjaga hubungan bilateral dengan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan dan martabat nasional.
Situasi ini dapat menjadi pembelajaran penting bagi negara-negara besar dalam menunjuk utusan diplomatik, agar mempertimbangkan sensitivitas budaya dan geopolitik lokal secara mendalam.
Ke depan, dialog diplomatik yang bersifat membangun dan saling menghormati tetap menjadi kunci agar hubungan bilateral tidak terganggu oleh sosok-sosok yang menimbulkan polarisasi.(*)
