Paris, EKOIN.CO – Pemerintah Prancis secara tegas mengultimatum Iran untuk menunjukkan komitmen nyata dalam menyelesaikan persoalan nuklir. Pernyataan keras ini disampaikan Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, pada Senin, 15 Juli 2025, di Paris. Barrot mengancam bahwa Prancis bersama negara mitra siap menerapkan kembali embargo global terhadap Iran jika tidak ada kesepakatan konkret hingga akhir Agustus 2025.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Dalam pernyataannya, Barrot menyatakan bahwa Iran telah melanggar komitmen yang telah disepakati dalam perjanjian nuklir satu dekade silam. Ia menegaskan pelanggaran itu menjadi alasan kuat bagi negara-negara Barat untuk mencabut kembali relaksasi sanksi yang sebelumnya telah diberikan.
“Iran telah melanggar komitmen yang dibuatnya 10 tahun lalu selama negosiasi kesepakatan nuklir Iran,” ucap Barrot. Pernyataan ini mengindikasikan meningkatnya ketegangan antara negara-negara Barat dan Teheran dalam isu nuklir.
Barrot menambahkan, Prancis dan mitranya memiliki dasar hukum dan politik untuk menghidupkan kembali embargo terhadap sektor-sektor penting di Iran, termasuk senjata, perbankan, dan teknologi nuklir. Langkah ini dipandang sebagai upaya menekan Iran agar kembali ke jalur diplomatik.
“Oleh karena itu, Prancis dan mitranya dibenarkan untuk menerapkan kembali embargo global terhadap senjata, perbankan, dan peralatan nuklir yang telah dicabut 10 tahun lalu,” lanjutnya.
Barrot juga menekankan pentingnya langkah nyata dari pihak Iran. Ia mengatakan bahwa hanya melalui tindakan konkret dan dapat diverifikasi, embargo itu bisa dihindari. Jika tidak, sanksi akan diberlakukan kembali paling lambat akhir Agustus 2025.
Ultimatum kepada Iran dan ajakan diplomatik
“Tanpa komitmen yang tegas, konkret, dan dapat diverifikasi dari Iran, embargo akan diterapkan kembali paling lambat akhir Agustus,” katanya. Prancis tidak hanya mengancam, tetapi juga menawarkan solusi melalui jalur negosiasi.
Menurut Barrot, solusi yang ditawarkan adalah dimulainya proses diplomatik yang terstruktur. Tujuannya adalah untuk mencapai pengawasan yang sah dan disepakati terhadap seluruh aktivitas nuklir Iran, yang dinilai berpotensi memicu instabilitas kawasan.
“Kami menyerukan dimulainya proses diplomatik untuk menuju penyelesaian dan pengawasan yang dinegosiasikan atas aktivitas nuklir Iran,” tegasnya. Pernyataan ini mencerminkan pendekatan Prancis yang tetap terbuka terhadap jalan damai.
Di sisi lain, pernyataan Barrot juga memuat pesan kepada komunitas internasional agar mendukung upaya pengawasan terhadap pengembangan nuklir Iran, demi mencegah eskalasi lebih lanjut di Timur Tengah.
Seruan ini sekaligus menjadi pengingat kepada Iran bahwa dunia masih memantau dan tidak akan tinggal diam bila komitmen internasional diabaikan. Prancis mendorong kerja sama multilateral dalam menyelesaikan masalah ini.
Desakan terhadap Israel dan kritik untuk Amerika Serikat
Dalam pernyataan yang sama, Barrot menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi di Palestina. Ia menyerukan gencatan senjata segera tanpa syarat dan menuntut pembebasan sandera yang masih ditahan oleh kelompok Hamas.
“Kami terus menuntut gencatan senjata segera tanpa syarat dan pembebasan semua sandera yang ditawan Hamas, yang harus dilucuti senjatanya,” ujarnya. Seruan ini ditujukan untuk meredakan krisis kemanusiaan yang terus memburuk di wilayah Gaza.
Barrot juga menyampaikan desakan kepada pemerintah Israel untuk segera mencabut blokade finansial terhadap Otoritas Palestina. Ia menilai Israel harus membayar utang sebesar 2 miliar euro yang tertunda selama bertahun-tahun.
“Namun, kami juga menuntut agar pemerintah Israel mencabut blokade keuangan terhadap Otoritas Palestina dengan membayar utang sebesar 2 miliar euro kepada Otoritas Palestina,” ucapnya. Pernyataan ini menunjukkan perhatian Prancis terhadap keadilan fiskal dalam konflik tersebut.
Barrot secara khusus menyoroti proyek permukiman E1 di Tepi Barat. Ia menganggap pembangunan tersebut sebagai hambatan besar bagi upaya perdamaian dan solusi dua negara yang selama ini didorong komunitas internasional.
“Kolonisasi di Tepi Barat, terutama proyek permukiman E1 yang berbahaya, mengancam akan membelah Tepi Barat menjadi dua dan memberikan pukulan telak bagi solusi dua negara,” jelasnya. Ia menyarankan agar Uni Eropa mengambil sikap lebih tegas.
Salah satu sikap yang diusulkan Barrot adalah penerapan sanksi terhadap individu dan entitas yang terlibat dalam aktivitas kolonisasi ilegal. Ia menyerukan agar segala bentuk dukungan keuangan bagi kolonisasi dihentikan.
“Saya yakin Uni Eropa akan mendapat manfaat bila mengikuti arahan yang telah kami usulkan: memberikan sanksi kepada individu dan entitas yang bertanggung jawab atas kolonisasi yang kejam dan ekstremisme,” tegas Barrot.
Barrot juga tidak melewatkan kritik terhadap kebijakan tarif tinggi yang diterapkan Amerika Serikat terhadap barang-barang Uni Eropa. Ia menyebut tindakan Washington itu sebagai bentuk pemerasan yang tidak mencerminkan kerja sama antar mitra.
“Ancaman Amerika Serikat untuk mengenakan tarif 30 persen terhadap Uni Eropa merupakan tindakan tidak bersahabat yang menyerupai pemerasan dan tidak mencerminkan hubungan istimewa antara AS dan Uni Eropa,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa ekonomi Amerika sangat tergantung pada kelangsungan hubungan ekonomi dengan kawasan Eropa. Menurutnya, tanpa sinergi ini, kedua belah pihak akan mengalami kerugian yang signifikan.
“Ekonomi AS sangat membutuhkan ekonomi Eropa untuk berfungsi,” tutupnya. Dengan demikian, Prancis menyampaikan posisi tegas dan menyeluruh terhadap sejumlah isu internasional yang kini menjadi perhatian dunia.
Prancis mengambil posisi tegas dalam isu-isu global, mulai dari program nuklir Iran hingga konflik Palestina-Israel. Ultimatum kepada Iran merupakan langkah serius demi mendorong kembalinya kesepakatan internasional yang telah lama macet. Pemerintah Prancis juga menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan krisis di Timur Tengah melalui pendekatan diplomatik dan tekanan multilateral.
Seruan gencatan senjata serta pembebasan sandera oleh Hamas mencerminkan keprihatinan atas situasi kemanusiaan di Gaza. Di sisi lain, tekanan terhadap Israel agar mencabut blokade dan menghentikan proyek permukiman menunjukkan bahwa Prancis ingin mendorong solusi dua negara secara nyata.
Kritik terhadap tarif tinggi dari Amerika Serikat mengungkapkan ketegangan perdagangan yang meningkat antara kedua mitra tradisional. Dalam konteks ini, Prancis berupaya melindungi integritas ekonomi Uni Eropa dari tekanan eksternal.
Langkah-langkah yang diajukan Prancis juga memperlihatkan dorongan untuk reformasi internal di dalam kebijakan luar negeri Uni Eropa. Seruan untuk sanksi terhadap pelaku kolonisasi merupakan sinyal bagi penguatan peran Eropa di panggung internasional.
Secara keseluruhan, pernyataan Menlu Jean-Noel Barrot menunjukkan bahwa Prancis tidak hanya mengkritik, tetapi juga menawarkan pendekatan yang bersifat konstruktif dan berbasis pada prinsip hukum internasional. (*)
