Jakarta, EKOIN.CO – Bank pelat merah, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) resmi memasuki umur ke-79 bulan ini. Bank berlogo 46 itu merupakan bank pertama milik RI pasca kemerdekaan, dan kini menjadi salah satu big banks di Indonesia.
BNI kini memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp152,87 triliun, menjadi bank nasional terbesar keempat. Mengutip laman resmi BNI, bank ini pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama “Bank Negara Indonesia” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946 oleh R.M. Margono Djojohadikoesoemo yang merupakan Kakek dari Presiden Prabowo Subianto.
Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946”, dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara.
Peran Kakek Prabowo
Margono, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung, berpendapat kalau Indonesia perlu mendirikan bank sentral dari jerih payah bangsa Indonesia sendiri, bukan warisan bank asing.
Pemikiran ini didasari permasalahan sejak masa kolonial Indonesia tidak memiliki bank nasional buatan rakyat Indonesia. Dengan semangat nasionalisme, kemerdekaan momentum tepat untuk mendirikan bank sentral baru.
Di sisi lain, Menteri Kemakmuran Soerachman, tidak setuju. Pandangannya lebih praktis. Menurutnya, dikutip dari buku Dari De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia (2014), Indonesia hanya perlu menghidupkan kembali De Javasche Bank (DJB) buatan Belanda.
Ia menganggap, bank itu sudah lama mengawal ekonomi negara dan sudah banyak memiliki tenaga mumpuni. Jadi, tidak perlu susah payah membangun dari nol.
Di tengah perdebatan itu, kabar mengejutkan datang dari Belanda yang kembali ke Indonesia untuk menjajah kedua kalinya.
“Belanda ingin menghidupkan kembali DJB sebagai bank sentral berdasarkan izin Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 2 Januari 1946,” tulis penyusun buku Semarang Sebagai Simpul Ekonomi (2022).
Keberadaan DJB jelas mengancam kedaulatan ekonomi negara. Terlebih, DJB hendak mencetak dan mengedarkan uang buatan kompeni untuk mengacaukan ekonomi Indonesia. Akibatnya upaya pendirian bank sentral baru semakin tinggi.
Situasi ini membuat pendapat Margono semakin logis. Pada saat bersamaan, kakek dari Prabowo Subianto ini memang sudah gerak cepat untuk merealisasikan gagasannya.
Dia dikabarkan sudah mendapat restu dari Soekarno dan Hatta untuk mendirikan bank nasional bernama Bank Negara Indonesia sejak September 1945. Sekaligus sudah mengurusi yayasan perbankan milik negara bernama Yayasan Poesat Bank Indonesia.
Pada 5 Juli 1946 pemerintah resmi mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai bank sentral berdasarkan Perpu No.2 tahun 1946. Selain tugasnya sebagai bank sentral, BNI juga diberi wewenang untuk melakukan kegiatan sebagai bank umum, seperti pemberian kredit, pengeluaran obligasi, dan penerimaan simpanan giro, deposito, atau tabungan.
Pemimpin awal BNI adalah Margono sendiri. Modal awalnya didapat dari patungan rakyat Indonesia.
Saat itu BNI juga harus ikut bertempur melawan Belanda di bidang ekonomi yang semakin menggila dengan ekspansi DJB-nya. Jadi, bisa dikatakan, BNI saat itu difungsikan sebagai ujung tombak pertempuran di sektor ekonomi: BNI Vs De Javasche Bank.
“Perang” keduanya ini membuat terjadinya dualisme bank sentral di Indonesia. Hal ini kian panas ketika BNI menerbitkan uang dengan nama Oeang Republik Indonesia (ORI) untuk menyaingi uang buatan DJB, yang mengeluarkan uang NICA. Alhasil, timbul peperangan mata uang atau currency war.
Di lapangan, pertempuran melawan Belanda semakin panas. Banyak wilayah yang dijajah kembali Belanda. Akibatnya, tugas BNI sebagai bank sentral tidak optimal. BNI tidak mampu berbuat apa-apa karena operasionalnya mandek.
Di daerah banyak cabang BNI yang tutup dan kekayaannya dirampas Belanda. Namun, kegagalan ini tak bisa dilimpahkan ke manajemen BNI karena murni disebabkan oleh faktor eksternal, yakni Belanda.
Seiring berjalannya waktu, situasi berubah. Perang melawan Belanda sudah selesai tahun 1949. BNI mulai aktif kembali. Namun, pada tahun 1953 tugas BNI sebagai bank sentral memudar usai pemerintah mengambil alih DJB dan mengubahnya menjadi Bank Indonesia. Bank Indonesia kemudian ditugasi sebagai bank sentral. Puncaknya terjadi pada 1968 ketika status BNI sebagai bank sentral resmi dicabut dan diubah menjadi bank pelat merah.
BNI Jadi BUMN
BNI kemudian diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional, yang dikukuhkan oleh UU No. 17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946. Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero).
Tak sekadar menghimpun dan menyalurkan dana, BNI juga memegang peranan strategis dalam sejarah keuangan bangsa dengan menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai alat pembayaran resmi pertama negara.
Tidak hanya merupakan bank nasional pertama RI, BNI juga merupakan bank badan usaha milik negara (BUMN) pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996.
Guna mendukung posisinya di industri perbankan nasional, BNI melakukan sejumlah aksi korporasi, antara lain proses rekapitalisasi oleh pemerintah di tahun 1999, divestasi saham Pemerintah di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010.
Transformasi Terkini
BNI kini juga memiliki sejumlah entitas anak, yakni BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, BNI Ventures, BNI Remittance dan PT Bank Hibank Indonesia (hibank).
Dalam beberapa tahun terakhir, BNI juga terus melakukan transformasi digital. Salah satunya super app “wondr by BNI”, yang dirancang untuk menjawab kebutuhan layanan keuangan digital secara inklusif. Platform ini menjadi bagian dari strategi BNI dalam menjangkau lebih banyak segmen masyarakat dengan layanan yang cepat, efisien, dan aman.
