Jakarta, EKOIN.CO – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempererat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali guna memastikan pariwisata Bali terus berkembang secara berkualitas dan berkelanjutan. Pertemuan resmi berlangsung pada Jumat, 28 Juli 2025, di Denpasar, Bali.
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dan Gubernur Bali Wayan Koster. Dalam pertemuan itu, sejumlah isu krusial dibahas, terutama terkait akomodasi ilegal, kemacetan, dan tata ruang.
“Bali adalah destinasi yang sangat strategis dan memiliki posisi krusial dalam peta pariwisata Indonesia,” ujar Menteri Widiyanti di Gedung Kertha Saba, Denpasar. Ia menambahkan bahwa perhatian khusus terhadap Bali sangat diperlukan.
Menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah menjamurnya vila tanpa izin resmi. Hal ini dinilai bisa merusak ekosistem dan kualitas pelayanan pariwisata di Bali secara keseluruhan.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali menyambut baik langkah cepat Kementerian Pariwisata. “Apa yang dipaparkan Ibu Menteri sangat tepat dan menjawab berbagai isu krusial di Bali,” tutur Wayan Koster.
Tantangan Tata Ruang dan Edukasi Wisatawan
Menteri Widiyanti juga menyinggung persoalan tata ruang dan fungsi lahan produktif yang perlu dijaga. Pemerataan pengembangan pariwisata di wilayah Bali Utara dan Barat menjadi salah satu fokus penting.
Selain itu, pihaknya mengaku khawatir dengan perilaku sebagian wisatawan asing. Ia menegaskan perlunya edukasi melalui kerja sama dengan perwakilan RI di luar negeri dan jalur promosi yang lebih luas.
“Kami akan terus mendorong edukasi wisatawan dengan menyosialisasikan Dos and Don’ts yang sesuai dengan nilai dan ketentuan lokal,” kata Menteri Widiyanti.
Ia juga menyampaikan bahwa promosi Bali tetap menjadi prioritas meski pulau ini telah menjadi top of mind wisata global. Konsistensi promosi harus dijaga agar tak terjadi penurunan kunjungan.
Widiyanti menegaskan bahwa kementeriannya siap menyerap aspirasi dan menyesuaikan strategi promosi agar sejalan dengan visi pembangunan pariwisata Bali hingga 100 tahun mendatang.
Langkah Konkret dalam Penanganan Akomodasi
Deputi Bidang Industri dan Investasi Rizki Handayani menuturkan bahwa penanganan akomodasi tanpa izin telah dilakukan bersama kementerian dan lembaga lainnya.
“Kami sudah memiliki data yang telah ditindaklanjuti teman-teman dinas dalam melakukan pengawasan,” jelas Rizki. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi.
Sementara itu, Deputi Bidang Pemasaran Ni Made Ayu Marthini menyebut pihaknya telah menyiapkan calendar of promotion Wonderful Indonesia 2026 sebagai bagian dari sinergi promosi dengan Pemprov Bali.
“Kami juga akan bekerja sama dengan airlines dan Kemenhub untuk menayangkan Dos and Don’ts kepada wisatawan sebelum mereka mendarat di Bali,” ujarnya.
Langkah ini dianggap penting untuk membentuk perilaku wisatawan sejak awal kedatangan dan memastikan pengalaman wisata yang positif serta berkelanjutan.
Pertemuan dengan Pelaku Industri
Setelah bertemu Gubernur, Menteri Widiyanti juga menggelar pertemuan dengan pelaku industri pariwisata Bali di The Tugu, Canggu. Pertemuan ini menjadi sarana dialog terbuka mengenai tantangan lapangan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah terbuka atas semua masukan pelaku industri yang bersinggungan langsung dengan wisatawan. Kehadiran pemerintah harus memperkuat posisi pelaku lokal.
Turut mendampingi Menteri Widiyanti dalam kunjungan ini adalah Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar, Hariyanto, yang mencatat berbagai rekomendasi dari lapangan.
Kementerian menegaskan bahwa seluruh isu yang teridentifikasi akan dikaji dan dikoordinasikan lintas kementerian untuk menghasilkan kebijakan konkret dan aplikatif.
Langkah Kementerian Pariwisata memperkuat sinergi dengan Pemprov Bali menunjukkan komitmen tinggi terhadap keberlangsungan industri pariwisata nasional. Pendekatan lintas sektor dan pelibatan pelaku lokal menandai arah baru pengelolaan destinasi unggulan.
Berbagai tantangan, mulai dari akomodasi ilegal hingga edukasi wisatawan, mendapat perhatian serius pemerintah pusat. Dialog terbuka yang dilakukan langsung oleh Menteri Pariwisata menjadi ruang solusi yang konkret dan responsif.
Kehadiran para deputi dan langkah teknis seperti pengawasan, promosi terpadu, serta kolaborasi dengan maskapai menandai upaya sistematis menuju pariwisata yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan di Bali.(*)
