Jakarta EKOIN.CO – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memastikan proyek eksplorasi gas di Laut Natuna Utara, tepatnya Blok Tuna, tetap dilanjutkan oleh perusahaan asal Rusia, Zarubezhneft. Kepastian ini muncul setelah Harbour Energy, perusahaan migas asal Inggris sekaligus operator wilayah kerja tersebut, menyatakan pengunduran diri dari proyek karena alasan sanksi Amerika Serikat terhadap mitra asal Rusia.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Harbour Energy sebelumnya bertindak sebagai operator utama melalui Premier Oil Tuna B.V. Namun, dengan adanya kebijakan sanksi dari AS yang membatasi kerja sama perusahaan Inggris dengan entitas Rusia, Harbour memutuskan menghentikan partisipasi mereka dalam proyek ini.
Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas, Rikky Rahmat Firdaus, mengungkapkan bahwa keputusan tersebut telah dikomunikasikan dan dimengerti oleh pihaknya. Ia mengatakan, “Jadi untuk yang POD 1 Tuna ini kan memang ada posisi dari KKKS Harbor sebelumnya bahwa dia gak bisa lanjut kalau ada sanction US gitu ya di mitra sebelahnya.”
Lebih lanjut, Rikky menjelaskan bahwa meskipun Harbour mundur, pihaknya tetap berkomitmen agar Blok Tuna dapat tetap berjalan dan mulai berproduksi sesuai rencana awal. Untuk itu, SKK Migas sedang menjajaki kemungkinan penunjukan operator baru yang akan menggantikan Harbour Energy.
Zarubezhneft tetap lanjutkan investasi
Dalam perkembangan terkini, Zarubezhneft selaku mitra asal Rusia dinyatakan tetap melanjutkan keterlibatannya dalam proyek. Namun, perusahaan tersebut sebelumnya bukan operator dan perlu menggandeng mitra baru agar proses desain rekayasa rinci (FEED) dapat berlanjut secara efektif.
Rikky menambahkan, “Harbour selaku operator bersedia untuk menyerahkan data-datanya kepada next operator berikutnya. Zarubezhneft perlu menggandeng investor-investor baru yang bisa operasi ya karena Zarubezhneft kan sebelumnya juga non-operator gitu di sini.”
SKK Migas menyampaikan bahwa data teknis dan informasi proyek akan diserahkan dari Harbour ke operator pengganti agar transisi berjalan lancar. Tujuan akhirnya adalah agar target produksi gas dari Blok Tuna tidak mengalami keterlambatan signifikan.
Blok Tuna sendiri telah diidentifikasi memiliki potensi gas yang signifikan dan selama ini menjadi bagian dari strategi Indonesia dalam meningkatkan produksi gas nasional. Keberlanjutan proyek ini sangat penting untuk mendukung pasokan energi dan ketahanan energi nasional.
Transisi operator ditargetkan rampung pertengahan tahun
Pemerintah Indonesia berharap proses transisi operator dan hak partisipasi di Blok Tuna bisa selesai sebelum pertengahan tahun 2025. Ini memungkinkan proyek tetap sesuai dengan jadwal produksi yang telah dirancang sebelumnya.
“Berharap di mid years bisa ditunjuk pengganti perusahaan Rusia tersebut,” ujar Rikky. Harapan ini menjadi penting mengingat posisi Zarubezhneft hanya sebagai pemegang partisipasi, bukan operator utama.
Zarubezhneft diketahui memegang 50% hak partisipasi di Blok Tuna melalui anak perusahaannya, ZN Asia Ltd. Meski perusahaan tersebut tetap berkomitmen terhadap proyek, peran operator tetap harus dipegang oleh pihak lain yang tidak terkena dampak sanksi internasional.
Blok Tuna berada di perairan Laut Natuna Utara, wilayah yang berbatasan langsung dengan zona ekonomi eksklusif Vietnam. Wilayah ini memiliki tantangan teknis dan geopolitik yang tinggi sehingga memerlukan kehadiran operator berpengalaman.
Menurut SKK Migas, kerja sama internasional tetap menjadi pilihan strategis meski harus disesuaikan dengan kondisi politik global. Mereka menyatakan bahwa proses seleksi operator baru telah dimulai dan sedang dalam tahap penilaian internal.
Proyek FEED yang menjadi kunci produksi komersial diharapkan dapat dilanjutkan secepatnya, agar tidak berdampak pada investasi dan pengembangan lapangan. SKK Migas menilai komitmen Zarubezhneft menjadi hal positif bagi kelanjutan proyek secara keseluruhan.
SKK Migas juga memastikan bahwa proses legal dan administratif dalam pengalihan hak partisipasi tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Prosedur ini dipantau agar tidak terjadi konflik kepentingan maupun pelanggaran terhadap kebijakan internasional.
Rikky menegaskan bahwa Indonesia tetap membuka pintu bagi investor yang memenuhi kriteria teknis dan hukum untuk bergabung dalam pengelolaan Blok Tuna. “Kita ingin proyek ini tetap berjalan karena potensinya sangat besar untuk gas nasional,” ujarnya.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) turut mendukung langkah SKK Migas dalam menjaga kesinambungan proyek-proyek strategis nasional, termasuk di Blok Tuna. Mereka juga melakukan koordinasi dengan lembaga lain untuk memastikan aspek keamanan investasi.
Dalam beberapa bulan ke depan, pemerintah diharapkan dapat mengumumkan secara resmi operator pengganti yang akan berkolaborasi dengan Zarubezhneft. Kejelasan ini diperlukan untuk mempercepat realisasi produksi gas dari wilayah tersebut.
Proses eksplorasi dan pengembangan Blok Tuna menjadi perhatian banyak pihak karena lokasinya yang strategis serta potensinya dalam mendukung diversifikasi sumber energi nasional. Keberhasilan proyek ini diharapkan turut mengurangi ketergantungan pada sumber energi impor.
SKK Migas menyatakan bahwa segala dinamika yang terjadi dalam kerja sama migas tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan solusi yang cepat dan tepat. Mereka menegaskan komitmen terhadap kelangsungan proyek yang telah direncanakan sejak beberapa tahun terakhir.
Pemerintah dan SKK Migas diminta terus menjaga komunikasi dengan investor dan mitra strategis demi menjaga kepercayaan dan iklim investasi di sektor energi nasional. Termasuk dalam menjaga keberlanjutan proyek Blok Tuna di tengah tekanan geopolitik global.
dari perkembangan ini menunjukkan bahwa proyek Blok Tuna memiliki daya tarik investasi yang tinggi meskipun dalam situasi geopolitik yang tidak menentu. Komitmen Zarubezhneft menjadi indikator bahwa proyek ini tetap dianggap penting dan layak secara bisnis.
Proses transisi operator menjadi hal krusial yang menentukan kelanjutan produksi. Penunjukan operator baru harus dilakukan secara hati-hati namun tetap cepat untuk menghindari stagnasi investasi. Proyek ini membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah dan dunia usaha.
Keberhasilan proyek Blok Tuna akan memberikan kontribusi signifikan bagi pasokan gas dalam negeri, khususnya dalam mengantisipasi kebutuhan energi jangka panjang. Oleh karena itu, percepatan tahapan teknis harus menjadi prioritas.
Dalam konteks yang lebih luas, kejadian ini menjadi pelajaran penting tentang bagaimana kebijakan luar negeri dan geopolitik dapat berdampak pada sektor energi nasional. Oleh sebab itu, strategi mitigasi risiko harus dirancang sejak dini oleh para pemangku kepentingan.
Diperlukan keselarasan kebijakan antara sektor energi dan hubungan luar negeri agar proyek-proyek strategis tidak terganggu oleh dinamika eksternal. Pendekatan diplomatik dan hukum menjadi kunci untuk memastikan kelangsungan investasi dalam jangka panjang. (*)
