Jakarta, EKOIN.CO – Proyek pembangunan Jalan Trans Papua yang telah dimulai sejak tahun 2014 masih belum terselesaikan sepenuhnya hingga pertengahan 2025. Untuk mempercepat penyelesaiannya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan dilibatkan secara aktif dalam pengamanan dan percepatan proyek yang telah lama dinanti masyarakat Papua ini.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi dalam keterangannya di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, pada Senin, 21 Juli 2025. Ia mengungkapkan bahwa masalah utama yang menghambat proyek ini adalah faktor keamanan, terutama serangan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
“Pembangunan Trans Papua itu kan, memang kesulitannya adalah masalah pengamanan. Yang sudah sering terjadi, sudah disampaikan oleh media juga, bahwa ada misalnya pembangunan jalan Istaka Karya, menimbulkan korban,” ujar Kristomei.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa TNI akan turut serta membantu pengamanan jalannya pembangunan, bekerja sama dengan Kementerian PU dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dianggap penting untuk menjamin keselamatan para pekerja dan kelancaran proses konstruksi.
Sinergi TNI dan Kementerian PU Percepat Proyek
Direktur Jenderal Bina Marga, Roy Rizali Anwar, menegaskan bahwa Kementerian PU telah menjalin kesepakatan kerja sama dengan TNI. Fokus kerja sama ini adalah pembangunan akses jalan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk di Papua dan Kalimantan.
“Pembangunan jalan itu ada 11 lokasi yang akan kita lakukan kerja sama, sambil kita identifikasi lagi proyek-proyek lain yang berada di daerah 3T, kemudian di daerah yang rawan, dan sebagainya,” ungkap Roy.
Pemerintah akan melakukan survei dan perhitungan bersama guna menentukan kebutuhan anggaran. Setelah itu, pendanaan proyek akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai kapasitas fiskal yang tersedia.
Proyek Jalan Trans Papua merupakan bagian dari program strategis nasional dan didukung oleh Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Pembangunan jalan sepanjang 3.535 kilometer ini mencakup wilayah Papua sepanjang 2.465 km dan Papua Barat sepanjang 1.070 km. Hingga kini, masih tersisa sekitar 16 km ruas jalan yang belum selesai dibangun.
Target Rampung di Era Pemerintahan Prabowo
Proyek ini merupakan pekerjaan rumah besar yang diwariskan dari era Presiden Joko Widodo. Target penyelesaiannya sempat dijadwalkan rampung pada 2017, kemudian molor ke 2019, 2024, dan belum juga selesai hingga 2025.
Kristomei menegaskan bahwa TNI tetap optimis proyek ini bisa rampung dalam waktu dekat. “Ya pasti dong, optimis doang. Kalau yang melalui perencanaan itu, kalau tidak optimis ya nggak selesai,” tegasnya.
Jalan Trans Papua, khususnya ruas Jayapura-Wamena, menghadapi tantangan berat dari segi medan dan keamanan. Medan yang terjal serta cuaca ekstrem menjadi kendala teknis utama selain intervensi KKB yang sering menimbulkan gangguan keamanan.
Pemerintah berharap kehadiran TNI dalam proyek ini tidak hanya memperkuat sisi keamanan, tetapi juga mempercepat proses konstruksi yang sempat tertunda berkali-kali.
Dalam pelaksanaan di lapangan, TNI akan berperan dalam pengamanan dan logistik, memastikan distribusi material pembangunan dapat dilakukan secara lancar dan aman.
Roy menambahkan bahwa pemerintah tengah merinci alokasi anggaran untuk 11 titik pembangunan yang jadi prioritas. Ini dilakukan agar pembangunan dapat segera dimulai tanpa terganggu oleh kendala anggaran.
Kementerian PU dan TNI terus menjalin koordinasi intensif, termasuk melakukan survei ke lokasi-lokasi yang dianggap prioritas, terutama wilayah yang terisolasi dan berisiko tinggi dari sisi keamanan.
Proyek ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Papua dan mendorong pemerataan pembangunan nasional.
Meski menghadapi tantangan besar, pemerintah menyatakan komitmennya tetap kuat untuk menyelesaikan pembangunan Jalan Trans Papua sebagai wujud kehadiran negara di wilayah timur Indonesia.
Dengan kerangka kerja sama lintas lembaga dan pendekatan terpadu, proyek ini diharapkan bisa membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat Papua.
Dalam beberapa bulan ke depan, pengawasan terhadap proyek ini juga akan ditingkatkan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran dan pelaksanaan tepat waktu.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat Papua untuk mendukung proses pembangunan ini dan menjaga kondusivitas di daerah masing-masing agar proyek bisa berjalan lancar.
Kristomei berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam menyukseskan proyek ini, termasuk aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar.
Langkah pelibatan TNI dalam pembangunan bukan hanya soal keamanan, tetapi juga menjadi bentuk nyata sinergi antarlembaga demi menyelesaikan proyek nasional yang strategis dan penting ini.
Pemerintah meyakini bahwa penyelesaian Jalan Trans Papua akan berdampak besar pada mobilitas, ekonomi lokal, serta pemerataan pembangunan di Indonesia bagian timur.
Penting bagi pemerintah untuk menjadikan proyek ini sebagai simbol keberhasilan pembangunan nasional yang inklusif, adil, dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
dari perkembangan ini menunjukkan bahwa proyek Jalan Trans Papua masih menjadi prioritas utama pemerintah, meski penuh tantangan. Diperlukan kerja keras dan kolaborasi nyata dari semua pihak untuk menyelesaikannya sesuai target. Dukungan dari TNI menjadi faktor penting agar keamanan pembangunan tetap terjaga.
Untuk mencapai target tersebut, perencanaan yang matang dan koordinasi lintas kementerian harus dilakukan secara intensif. Pemerintah juga perlu menyiapkan cadangan anggaran guna mengantisipasi kendala tak terduga. Upaya ini sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen negara.
Namun demikian, tantangan medan dan cuaca tetap menjadi hambatan utama yang harus diperhitungkan dalam strategi pembangunan. Oleh karena itu, inovasi teknologi dan strategi konstruksi yang adaptif perlu diterapkan di setiap tahap proyek.
Sementara dari sisi sosial, pendekatan persuasif terhadap masyarakat lokal dan kelompok yang berpotensi mengganggu harus dilakukan dengan bijak. Pendekatan budaya serta pemberdayaan ekonomi lokal dapat menjadi kunci keberhasilan proyek ini.
Pemerintah juga diharapkan membuka ruang komunikasi yang luas, transparan, dan dialogis dalam pelaksanaan proyek, agar kepercayaan masyarakat Papua terhadap negara semakin tumbuh dan tidak lagi memandang pembangunan dengan curiga. (*)
.
