Jakarta EKOIN.CO – Pemerintah Indonesia akan menerima investasi besar senilai US$ 100 miliar atau sekitar Rp 1.600 triliun untuk proyek hilirisasi yang akan dimulai pada November 2025. Informasi ini disampaikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pernyataannya pada Senin, 21 Juli 2025.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Menurut Bahlil, investasi tersebut akan digunakan untuk membangun fasilitas hilirisasi, khususnya dalam sektor pengolahan nikel menjadi cell battery. Beberapa negara yang telah menyatakan komitmennya dalam investasi ini adalah China dan Korea Selatan, dengan nilai awal mencapai US$ 8 miliar.
Proyek ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mendorong swasembada energi melalui kebijakan hilirisasi dan transisi energi. Fokus utama dari proyek ini adalah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri dan mendorong industrialisasi berkelanjutan.
Proyek Hilirisasi Dorong Ekonomi dan Energi Nasional
Bahlil menyampaikan bahwa hilirisasi bukan hanya berorientasi pada nilai ekonomi, tetapi juga pada upaya menjaga kedaulatan energi dan sumber daya nasional. Menurutnya, pembangunan industri berbasis hilirisasi adalah langkah penting agar Indonesia tidak lagi tergantung pada ekspor bahan mentah.
“Jangan lagi mengirim bahan mentah, nilai tambahnya di luar, kita cuma main ekspor material bahan baku. Kalau seperti itu apa bedanya kita dengan zaman VOC. VOC itu 390 tahun mengirim bahan baku yang membuat negara-negara lain candu terhadap sumber daya kita,” tegas Bahlil.
Ia juga menambahkan bahwa proyek hilirisasi ini menjadi kelanjutan dari kesuksesan Indonesia dalam membangun ekosistem baterai kendaraan listrik dengan total investasi mencapai US$ 20 miliar. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai produsen baterai terbesar kedua di dunia setelah China.
Presiden Prabowo Subianto, menurut Bahlil, telah memberikan arahan agar hilirisasi tidak berhenti pada tahap cell battery, namun dilanjutkan hingga produksi kendaraan listrik secara utuh di dalam negeri. Hal ini untuk memastikan kedaulatan industri strategis tetap berada di tangan Indonesia.
Investasi Energi Strategis dan Infrastruktur Penunjang
Selain proyek nikel dan baterai, pemerintah juga terus mengembangkan sektor energi lain. Beberapa langkah yang sedang dijalankan adalah reaktivasi sumur migas yang tidak aktif, pembangunan infrastruktur gas, serta percepatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
Bahlil menekankan bahwa inovasi teknologi akan memainkan peran penting dalam mendukung transformasi energi ini. Menurutnya, keberhasilan proyek hilirisasi sangat ditentukan oleh kesiapan teknologi dan kualitas sumber daya manusia di dalam negeri.
Komitmen untuk tidak lagi mengekspor bahan mentah terus diperkuat pemerintah melalui berbagai regulasi dan kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan industri dalam negeri. Pemerintah juga mendorong kemitraan dengan sektor swasta nasional dan internasional.
Pada kesempatan tersebut, Bahlil juga menekankan pentingnya pembangunan ekosistem industri yang terintegrasi. Dengan membangun dari hulu ke hilir, Indonesia bisa mendapatkan manfaat maksimal dari kekayaan sumber daya alamnya.
Menurut data Kementerian ESDM, proyek ini akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menciptakan multiplier effect terhadap perekonomian lokal dan nasional. Kawasan-kawasan industri baru juga akan dikembangkan untuk menunjang aktivitas hilirisasi.
Bahlil menyebutkan, kerja sama dengan mitra internasional tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh proses investasi berjalan sesuai kepentingan nasional dan tidak merugikan kedaulatan ekonomi Indonesia.
Proyek hilirisasi ini juga akan disinergikan dengan agenda transisi energi nasional. Penggunaan energi fosil secara bertahap akan dikurangi, seiring dengan meningkatnya kontribusi energi terbarukan dan teknologi hijau dalam sistem energi nasional.
Pemerintah memastikan bahwa kebijakan hilirisasi akan menjadi prioritas jangka panjang. Presiden Prabowo bahkan meminta agar target-target industri strategis dijaga ketat dan dicapai secara konsisten dalam kurun waktu lima tahun mendatang.
Sebagai bentuk pengawasan, pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus untuk memantau realisasi investasi, pelaksanaan proyek, serta pencapaian target hilirisasi di setiap sektor strategis, terutama nikel, baterai, dan kendaraan listrik.
Dengan berbagai langkah ini, Indonesia berambisi tidak hanya menjadi pemain regional, tetapi juga global dalam industri energi masa depan. Proyek hilirisasi ini menjadi tonggak penting menuju ekonomi nasional yang berdaya saing tinggi dan mandiri secara energi.
Kesuksesan proyek hilirisasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengelola tata kelola industri, transparansi investasi, serta dukungan dari masyarakat dan dunia usaha. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Ke depan, Indonesia juga akan terus memperkuat kerja sama dengan negara-negara mitra yang memiliki komitmen serupa dalam pengembangan energi hijau dan transisi energi. Bahlil menegaskan bahwa kerja sama ini akan tetap dalam kerangka saling menguntungkan.
Pemerintah juga menekankan pentingnya membangun industri lokal yang tangguh. Tidak hanya dengan investasi asing, tetapi juga dengan penguatan pelaku industri dalam negeri melalui pelatihan, teknologi, dan dukungan modal.
Indonesia kini berada di jalur strategis menuju transformasi ekonomi. Dengan memanfaatkan momentum ini, pemerintah berharap dapat mempercepat tercapainya visi Indonesia sebagai negara industri maju berbasis sumber daya berkelanjutan.
Proyek hilirisasi yang akan dimulai pada November 2025 bukan sekadar investasi, tetapi bagian dari strategi nasional membangun kedaulatan dan ketahanan energi jangka panjang.
Pemerintah perlu menjaga akuntabilitas dan konsistensi pelaksanaan proyek ini, agar tidak hanya menjadi janji investasi semata. Fokus pada hilirisasi juga harus diimbangi dengan penguatan kapasitas industri domestik dan perlindungan lingkungan.
Dengan memastikan investasi berjalan sesuai rencana dan menjamin nilai tambah maksimal di dalam negeri, proyek ini akan menjadi salah satu pencapaian penting dalam sejarah industrialisasi Indonesia.
Keterlibatan sektor pendidikan dan riset dalam mendukung proyek hilirisasi akan menjadi krusial. Inovasi dan teknologi dari dalam negeri harus diberi tempat yang utama dalam proyek ini.
Kebijakan ini berpotensi besar memperkuat daya saing nasional dan menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas tinggi. Oleh karena itu, partisipasi aktif seluruh elemen bangsa sangat diperlukan untuk mewujudkan visi besar ini.(*)
