Jakarta, EKOIN.CO – Kejaksaan Agung kembali memeriksa empat orang saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), yang terjadi dalam rentang waktu 2018 hingga 2023. Pemeriksaan dilakukan pada Jumat, 25 Juli 2025, di Gedung Bundar, Jakarta Selatan.
Empat saksi yang diperiksa terdiri dari pejabat dan pegawai di lingkungan PT Pertamina International Shipping dan pihak terkait lainnya. Mereka adalah MR yang menjabat Direktur Management Risiko PT Pertamina International Shipping, BP sebagai Director of Crude and Petroleum Tanker, AS selaku VP Tonnage Management & Services, serta RJAH dari Pokja Harga EDM.
Dalam keterangan resmi yang diterima redaksi, disebutkan bahwa pemeriksaan terhadap para saksi bertujuan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara atas nama tersangka HW dan kawan-kawan. Kasus ini termasuk dalam pengembangan penyidikan besar yang tengah ditangani Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS).
Pemeriksaan Kunci Dalam Kasus Minyak Mentah
Keempat saksi tersebut diperiksa secara terpisah oleh Tim Jaksa Penyidik. Penelusuran dokumen dan proses tanya jawab dilakukan dengan memperhatikan peran masing-masing saksi dalam proses tata kelola minyak mentah, baik dalam kegiatan pengadaan, pengangkutan, maupun pengolahan di kilang.
Kasus ini diduga melibatkan berbagai pihak internal di Pertamina dan rekanan dari kontraktor kontrak kerjasama (KKKS), yang merupakan bagian dari sub-holding dalam struktur organisasi Pertamina. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting untuk menyingkap dugaan penyimpangan yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Dalam siaran pers Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung bernomor PR – 652/079/K.3/Kph.3/07/2025, disampaikan bahwa para saksi memberikan keterangan sesuai kapasitas masing-masing, guna mengungkap peran dari pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung.
Tersangka HW dan Penelusuran Bukti Tambahan
Perkara ini menempatkan HW sebagai salah satu tersangka utama. Ia diduga memiliki peran sentral dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kerugian negara. Nama HW telah beberapa kali disebut dalam proses penyidikan sejak awal tahun ini.
Pemeriksaan terhadap keempat saksi hari ini dinilai sebagai bagian penting dalam membongkar pola korupsi sistemik dalam tata kelola komoditas strategis milik negara. Tim penyidik juga terus melengkapi alat bukti lainnya yang relevan.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menyita sejumlah dokumen dan melakukan audit internal terhadap transaksi yang mencurigakan. Penelusuran aliran dana juga menjadi fokus dari upaya pengembangan perkara ini.
Langkah hukum ini menunjukkan keseriusan Kejaksaan dalam mengungkap praktik manipulasi data, mark-up, atau penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Kepala Pusat Penerangan Hukum, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap para saksi dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. “Semua saksi hadir memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Proses pemeriksaan juga disesuaikan dengan kebutuhan pembuktian perkara, termasuk pencocokan dokumen dan klarifikasi peran masing-masing pihak dalam lingkup kegiatan pengelolaan minyak mentah dan produk kilang.
Sejauh ini, penyidik belum mengumumkan apakah keempat saksi tersebut akan dinaikkan statusnya sebagai tersangka. Namun, keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan menjadi fokus utama dari pertanyaan yang diajukan penyidik.
Tim penyidik JAM PIDSUS masih mendalami hubungan struktural antara tersangka HW dan para saksi yang diperiksa, terutama dalam kaitannya dengan posisi jabatan mereka pada rentang waktu 2018 hingga 2023.
Perkembangan perkara ini menjadi perhatian publik mengingat dampaknya terhadap keuangan negara dan tata kelola energi nasional. Kasus ini juga menjadi salah satu prioritas dalam program pemberantasan korupsi Kejaksaan Agung.
Sementara itu, masyarakat dan sejumlah kalangan pengamat hukum mendorong agar proses hukum berlangsung transparan, cepat, dan tanpa intervensi pihak manapun.
Dengan telah dimintainya keterangan dari sejumlah saksi, Kejaksaan Agung diharapkan mampu mengurai secara menyeluruh benang kusut dalam pengelolaan komoditas penting seperti minyak mentah.
Jika terbukti bersalah, para pihak yang terlibat dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Tipikor dan regulasi lainnya yang berlaku. Langkah ini sekaligus memberi pesan kuat kepada BUMN dan lembaga negara lain untuk berhati-hati dalam mengelola aset publik.
Perkembangan berikutnya akan terus dipantau, termasuk potensi penambahan saksi maupun penguatan bukti tambahan. Kejaksaan Agung memastikan proses penyidikan tidak berhenti sampai pada level permukaan.
Publik menantikan komitmen penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya. Keterlibatan sub-holding dan kontraktor menandakan bahwa praktik dugaan korupsi tidak dilakukan secara individu, namun melalui jaringan yang kompleks.
Penuntasan perkara ini diharapkan menjadi momentum penting untuk reformasi menyeluruh dalam pengelolaan sumber daya energi nasional. BUMN seperti Pertamina perlu menerapkan sistem pengawasan dan transparansi yang ketat.
Sebagai kesimpulan, kasus ini menandai pentingnya penguatan sistem kontrol internal dalam BUMN agar tidak mudah disusupi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pengawasan eksternal dari lembaga negara juga harus lebih aktif dan tajam.
Pemeriksaan terhadap keempat saksi merupakan langkah konkret dalam upaya penegakan hukum yang adil. Kejaksaan telah menunjukkan komitmen untuk membawa semua yang terlibat ke hadapan hukum, tanpa pandang bulu.
Dukungan publik, media, dan lembaga pengawasan turut dibutuhkan agar proses penyidikan berjalan lancar dan tidak diganggu oleh tekanan politik atau ekonomi.
Penting bagi masyarakat untuk tetap kritis dan mengikuti perkembangan kasus ini, karena menyangkut kepentingan publik yang lebih luas. Transparansi informasi akan mencegah berkembangnya spekulasi yang tidak berdasar.
Kasus minyak mentah PT Pertamina adalah pengingat bahwa tata kelola energi harus dikawal secara konsisten dan profesional. Perbaikan sistem sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. (*)
