Kuala Lumpur – EKOIN.CO – Ribuan warga Malaysia memadati jalan-jalan utama di ibu kota pada Sabtu, 27 Juli 2025, untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Aksi unjuk rasa massal itu difokuskan pada isu kenaikan biaya hidup serta kekecewaan terhadap lambannya reformasi pemerintahan. Protes ini menjadi demonstrasi besar pertama sejak Anwar dilantik melalui pemilu nasional pada tahun 2022.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Para demonstran, yang sebagian besar digerakkan oleh partai-partai oposisi, memusatkan aksinya di Lapangan Kemerdekaan, Kuala Lumpur, setelah sebelumnya berkumpul di beberapa titik strategis kota. Mereka membawa spanduk bertuliskan tuntutan mundur kepada Anwar Ibrahim, sementara aparat keamanan berjaga ketat di lokasi.
Fauzi Mahmud, seorang warga dari Selangor, menyampaikan kekecewaannya terhadap janji-janji kampanye Anwar yang belum terpenuhi. “Dia telah memerintah negara ini selama tiga tahun dan belum memenuhi janji-janji yang dibuatnya,” ujarnya kepada kantor berita AFP.
Ketidakpuasan atas Ekonomi dan Janji Reformasi
Demonstrasi tersebut mencerminkan kemarahan masyarakat atas belum terealisasinya reformasi yang dijanjikan, termasuk dalam pemberantasan korupsi dan perbaikan sistem ekonomi. Anwar Ibrahim, yang naik ke kursi perdana menteri dengan membawa agenda reformasi, dianggap belum memberikan dampak nyata terhadap kondisi ekonomi rakyat.
Dalam beberapa bulan terakhir, Anwar gencar melakukan kunjungan luar negeri untuk menarik investasi. Namun, warga menilai langkah tersebut belum membawa hasil signifikan. “Dia telah mengunjungi banyak negara untuk mendatangkan investasi, tetapi kami belum melihat hasilnya. Biaya hidup masih tinggi,” tambah Fauzi.
Pemerintah sempat meluncurkan bantuan tunai bagi warga dewasa dan menjanjikan penurunan harga bahan bakar, tetapi kebijakan tersebut dianggap bersifat sementara dan tidak menyentuh akar persoalan.
Akar Masalah dan Respons Pemerintah
Protes ini juga dipicu oleh persepsi bahwa Anwar Ibrahim belum mengambil langkah nyata untuk memberantas nepotisme dan kronisme, dua isu yang sudah lama mengakar dalam politik Malaysia. Para demonstran menilai bahwa pemerintah hanya fokus pada langkah populis yang tidak membawa perubahan jangka panjang.
Dalam beberapa hari menjelang aksi, Anwar mengumumkan kebijakan bantuan langsung tunai dan rencana penurunan harga bahan bakar sebagai upaya menenangkan keresahan publik. Namun, para pengunjuk rasa menilai solusi tersebut tidak menyelesaikan tekanan ekonomi yang mereka hadapi sehari-hari.
Tidak hanya di ibu kota, protes serupa juga dilaporkan terjadi di beberapa kota besar lain, meski dalam skala lebih kecil. Pemerintah belum memberikan tanggapan resmi atas aksi unjuk rasa ini.
Hingga sore hari, situasi di Kuala Lumpur masih terpantau terkendali meski diwarnai kemacetan di sejumlah ruas jalan utama. Aparat kepolisian meminta massa untuk membubarkan diri secara tertib, dan tidak ada laporan kekerasan selama demonstrasi berlangsung.
Para pengamat politik menyebut demonstrasi ini sebagai ujian besar bagi stabilitas pemerintahan Anwar, terutama jelang pemilu daerah yang dijadwalkan akhir tahun ini. Ketidakpuasan publik diperkirakan akan berdampak pada dukungan politik terhadap koalisi pemerintah.
Sementara itu, kelompok oposisi menyatakan akan terus menggalang aksi serupa jika pemerintah tidak menunjukkan komitmen serius terhadap tuntutan reformasi dan perbaikan ekonomi. Mereka mendesak Anwar untuk mengundurkan diri jika tidak mampu memenuhi janjinya.
Aksi protes ini menjadi simbol meningkatnya ketegangan politik di Malaysia, yang selama ini dikenal relatif stabil secara politik. Masyarakat menilai perubahan nyata sangat mendesak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Keamanan nasional menjadi perhatian utama pemerintah dalam menyikapi gelombang protes ini. Meski tidak terjadi bentrokan, aparat keamanan terus melakukan pengawasan intensif terhadap kelompok-kelompok yang mengorganisasi unjuk rasa.
Sementara itu, media lokal dan internasional terus menyoroti perkembangan situasi di Malaysia. Protes ini mendapatkan liputan luas karena menjadi representasi ketidakpuasan rakyat terhadap elite politik dan lambannya perubahan struktural.
Banyak pengunjuk rasa juga mengkritik komunikasi pemerintah yang dinilai kurang terbuka dan minim transparansi dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal kebijakan ekonomi.
Situasi ekonomi global yang menantang turut memperburuk kondisi domestik. Tingginya inflasi dan melemahnya mata uang nasional memperbesar beban ekonomi masyarakat kelas menengah dan bawah.
Ke depannya, protes ini diperkirakan akan menjadi tekanan politik berkelanjutan bagi Anwar Ibrahim, yang dituntut menunjukkan keberhasilan konkret dalam waktu dekat.
Sebagai bagian dari tuntutan masyarakat, berbagai kelompok sipil mendesak pemerintah membuka dialog nasional untuk merumuskan solusi jangka panjang atas krisis ekonomi dan ketidakpuasan publik.
Sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi menyarankan perlunya reformasi institusional yang menyeluruh untuk mengatasi krisis kepercayaan terhadap pemerintah.
Dalam jangka pendek, langkah konkret yang ditunggu publik termasuk penurunan harga bahan pokok, peningkatan kesejahteraan, serta pemberantasan korupsi yang nyata.
Tanpa perubahan yang signifikan, kemungkinan aksi protes akan terus berlanjut dan mengganggu stabilitas pemerintahan.
aksi protes besar di Kuala Lumpur menjadi cerminan ketidakpuasan publik terhadap janji reformasi Anwar Ibrahim. Demonstrasi ini menyoroti isu kenaikan biaya hidup dan minimnya realisasi investasi. Respon pemerintah sejauh ini dinilai belum memadai untuk meredakan ketegangan sosial. Stabilitas politik Malaysia kini tergantung pada kemampuan pemerintah memenuhi tuntutan masyarakat. Ketidakpuasan rakyat menjadi indikator penting bagi arah politik nasional ke depan.
pemerintah Malaysia sebaiknya segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi. Langkah-langkah jangka pendek seperti bantuan tunai perlu diimbangi dengan reformasi struktural. Dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat sipil sangat diperlukan guna membangun kembali kepercayaan publik. Penegakan hukum atas korupsi harus diprioritaskan untuk menunjukkan keseriusan reformasi. Akhirnya, stabilitas sosial hanya dapat tercapai bila pemerintah menunjukkan kepemimpinan yang transparan dan bertanggung jawab. (*)
