Bandung EKOIN.CO – Harga minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita mengalami lonjakan signifikan di berbagai pasar tradisional di Bandung sejak 26 Juli 2025. Harga jual produk tersebut tercatat mencapai Rp17.000 hingga Rp19.000 per liter, melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) pemerintah yang ditetapkan sebesar Rp14.000 per liter.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa kondisi kenaikan harga terjadi hampir merata di seluruh pasar utama Kota Bandung, seperti Pasar Kosambi, Pasar Sederhana, Pasar Ciroyom, dan Pasar Andir. Para pedagang mengungkapkan bahwa sejak awal pekan mereka kesulitan mendapatkan pasokan Minyak Kita dari distributor resmi.
Seorang pedagang di Pasar Kosambi, Tuti (45), menyatakan bahwa pengiriman dari distributor berkurang drastis dalam beberapa hari terakhir. “Biasanya saya mendapat 30 liter per minggu, tapi sekarang hanya 10 liter, itu pun datang terlambat,” ujar Tuti pada Jumat, 26 Juli 2025.
Pedagang kesulitan pasokan, stok terbatas
Para pedagang yang masih memiliki stok minyak mengaku memilih menjual dalam jumlah terbatas. Hal ini untuk menjaga agar stok tetap tersedia dalam beberapa hari ke depan, meskipun permintaan dari konsumen terus meningkat.
Di Pasar Ciroyom, salah satu pedagang bernama Dadan (38) menuturkan bahwa stok yang ia miliki kemungkinan hanya cukup hingga dua hari ke depan. “Kalau pasokan tidak datang lagi, saya tidak bisa jual sama sekali. Sekarang saya jual Rp18.000 per liter karena harga dari distributor juga naik,” katanya.
Kondisi serupa terjadi di toko-toko kelontong sekitar Bandung. Banyak pemilik toko menyatakan belum mengetahui kapan pasokan baru akan datang. Beberapa bahkan mulai membatasi pembelian hanya satu liter per orang agar persediaan tidak langsung habis.
Menurut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, pihaknya telah menerima laporan terkait kenaikan harga Minyak Kita tersebut. Kepala Dinas, Ahmad Syahrial, menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan inspeksi ke sejumlah distributor untuk memastikan tidak terjadi penimbunan.
“Kami akan tindak lanjuti laporan ini. Kenaikan harga di atas HET tidak boleh dibiarkan. Akan kami telusuri apakah ini disebabkan oleh gangguan distribusi atau ada pelanggaran dari oknum tertentu,” ujar Ahmad.
Dinas lakukan pengawasan distribusi minyak
Ahmad menambahkan bahwa dalam waktu dekat dinasnya akan menggandeng Satgas Pangan untuk melakukan pengecekan stok di tingkat distributor dan agen. Langkah ini diambil sebagai bentuk pengawasan untuk melindungi konsumen dari praktik dagang yang tidak adil.
Kementerian Perdagangan RI juga telah memberikan instruksi kepada pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan terhadap distribusi Minyak Kita. Dalam keterangan resminya, Kemendag menegaskan bahwa Minyak Kita merupakan barang bersubsidi yang harus dijual sesuai HET.
Dikutip dari laman resmi Kemendag, pemerintah juga berencana melakukan operasi pasar jika harga Minyak Kita di lapangan tetap tinggi. Operasi pasar ini bertujuan menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan produk di masyarakat.
Sementara itu, masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying. Pemerintah menjamin bahwa distribusi Minyak Kita akan tetap berlangsung dan pihak berwenang tengah bekerja untuk memperbaiki distribusi yang terganggu.
Di sisi lain, Lembaga Perlindungan Konsumen Bandung mendesak pemerintah daerah bertindak cepat. Ketua lembaga tersebut, Lilis Mulyani, mengatakan bahwa warga rentan terdampak jika harga terus naik. “Minyak goreng adalah kebutuhan pokok. Kenaikan harga ini bisa memberatkan masyarakat kecil,” ujar Lilis.
Kondisi ini membuat warga Bandung harus lebih berhati-hati dalam merencanakan kebutuhan sehari-hari. Beberapa warga mengaku mulai beralih ke minyak goreng kemasan lain, meskipun harganya relatif lebih mahal, namun pasokannya lebih stabil.
Dari pantauan di lapangan, sebagian warga masih mencoba mencari Minyak Kita di pasar-pasar kecil atau toko kelontong yang belum menaikkan harga secara drastis. Namun, jumlah tempat yang menjual dengan harga di bawah Rp15.000 per liter semakin sedikit.
Dinas Perdagangan juga meminta warga untuk melaporkan jika menemukan penjualan Minyak Kita di atas HET yang tidak wajar. Laporan dapat disampaikan melalui call center dinas ataupun melalui layanan online yang telah disediakan.
Langkah lain yang akan ditempuh adalah mempercepat koordinasi dengan produsen dan distributor. Pemerintah berharap dalam waktu dekat stok Minyak Kita bisa kembali normal dan harga dapat ditekan sesuai HET.
Sementara itu, para pedagang berharap agar distribusi segera kembali lancar. “Kami hanya ingin dagangan bisa kembali normal. Kalau stok aman, harga pun pasti turun,” kata Dadan di Pasar Ciroyom.
Pemerintah pusat dan daerah akan terus melakukan evaluasi berkala terkait distribusi minyak goreng subsidi. Upaya ini diharapkan mampu menghindari gejolak harga serupa di masa mendatang, khususnya menjelang perayaan besar atau akhir tahun.
Kenaikan harga Minyak Kita di Bandung telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Pemerintah daerah dan pusat saat ini tengah berupaya mencari solusi cepat atas permasalahan distribusi dan pengawasan harga.
Masyarakat Bandung diimbau untuk tetap tenang dan membeli sesuai kebutuhan. Pemerintah menjamin bahwa stok Minyak Kita akan kembali tersedia secara merata dalam waktu dekat. Penindakan terhadap pihak-pihak yang menaikkan harga secara tidak wajar juga akan dilakukan secara tegas.
Langkah pengawasan distribusi yang diperketat menjadi harapan masyarakat agar tidak terjadi lagi lonjakan harga mendadak. Selain itu, pemerintah diharapkan memperkuat sistem distribusi agar tidak mudah terganggu oleh kondisi tertentu.
Dinas Perdagangan diharapkan dapat segera melakukan koordinasi efektif dengan pihak terkait. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Bandung, termasuk minyak goreng bersubsidi.
Operasi pasar menjadi langkah konkret yang dinantikan warga Bandung agar harga Minyak Kita kembali terjangkau. Kolaborasi semua pihak diharapkan mampu mempercepat pemulihan harga sesuai ketentuan pemerintah.
(*)
