IKN, Kalimantan Timur EKOIN.CO – Komisi XIII DPR RI menyoroti progres signifikan pembangunan infrastruktur di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kunjungan kerja dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas negara serta mendorong pemanfaatan bertahap sejumlah aset strategis. Kunjungan ini berlangsung pada Sabtu, 26 Juli 2025, dengan anggota Komisi XIII DPR RI, Franky Sibarani, menyampaikan apresiasi atas kemajuan fisik IKN serta usulan operasionalisasi awal beberapa kementerian.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Menurut Franky, beberapa fasilitas di IKN telah siap digunakan, termasuk untuk aktivitas kementerian tertentu. “Menurut saya, saya lihat dari beberapa fasilitas yang ada ini sudah bisa dioperasionalkan,” ujarnya dalam keterangan resmi. Ia menambahkan, Komisi XIII DPR mendukung Kementerian Sekretariat Negara untuk mengawali operasional kementerian di IKN.
Ia merekomendasikan kementerian-kementerian yang strategis dalam pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur agar menjadi prioritas. “Misalnya Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, atau Kementerian ATR/BPN itu bisa disisir dulu,” katanya. Usulan ini dinilai penting untuk menunjukkan keseriusan pemindahan pusat pemerintahan.
Peninjauan Infrastruktur dan Aset Negara
Peninjauan meliputi sejumlah infrastruktur utama di kawasan inti IKN. Di antaranya adalah Istana Negara, Istana Garuda, dan Kantor Kementerian Sekretariat Negara. Selain itu, rombongan juga mengunjungi Plaza Legislatif, Istana Wakil Presiden, serta Rumah Sakit Umum Pusat IKN. Semua bangunan tersebut sudah tampak berdiri kokoh dan menunjukkan kesiapan untuk segera difungsikan.
“Tujuan kami melihat sejauh mana progresnya dan menurut saya kemajuannya sangat luar biasa,” ungkap Franky. Ia menilai, penyerapan anggaran serta tata kelola pembangunan hingga kini berjalan sesuai rencana.
Pembangunan Memasuki Fase Kedua
Seiring itu, pembangunan IKN telah masuk tahap II, ditandai dengan pre-construction meeting (PCM) sebagai persiapan kontrak fisik baru. Pertemuan ini menjadi langkah awal pelaksanaan fase dua pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Proses pelelangan untuk proyek-proyek fisik besar juga akan segera dimulai akhir bulan ini.
“Kita akan memulai pekerjaan fase kedua pembangunan IKN. Akhir bulan ini akan diumumkan pelelangan untuk pembangunan yang jauh lebih besar,” ujar Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, pada Kamis, 19 Juni 2025.
Basuki menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam proyek ini. “Saya membayangkan pasti akan sangat padat. Kita harus bekerja sebagai satu tim, berkolaborasi, dan bersinergi,” ujarnya. Ia menekankan bahwa semua aspek harus dijalankan dengan standar tinggi, khususnya pada kualitas dan keberlanjutan lingkungan.
Tantangan Pembangunan dan Komitmen Integritas
Basuki juga mengingatkan tentang tantangan waktu pelaksanaan yang singkat, karena proyek dimulai saat musim hujan dan ditargetkan selesai Desember 2025. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya disiplin dalam pengelolaan waktu dan risiko banjir, serta perhatian terhadap kawasan sempadan sungai (riparian).
Selain aspek teknis, Basuki menggarisbawahi tata kelola pembangunan yang transparan. Ia menegaskan bahwa integritas harus dijaga agar pembangunan IKN bebas dari praktik korupsi. “Jangan ada mark up progress, suap-menyuap, atau praktik tidak etis lainnya. Mari kita jaga bersama integritas pembangunan IKN,” tegasnya.
Basuki mengajak seluruh pihak menjaga disiplin kerja dan semangat baru dalam pembangunan tahap kedua ini. Ia juga berharap tidak ada penyimpangan dari perencanaan maupun pelaksanaan teknis di lapangan.
Dalam peninjauan ini, DPR berharap pemerintah dapat memprioritaskan percepatan pemanfaatan fasilitas yang sudah dibangun. Hal ini dianggap strategis untuk mempercepat proses pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap aset negara dan penggunaan anggaran. Hasil pengamatan lapangan akan menjadi masukan untuk evaluasi selanjutnya.
Pembangunan IKN merupakan salah satu proyek strategis nasional dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan. Pemerintah ingin IKN menjadi simbol peradaban baru Indonesia, dengan infrastruktur modern dan tata kelola yang bersih.
Dengan dimulainya fase kedua, total investasi dan keterlibatan berbagai pihak akan semakin meningkat. Hal ini diharapkan membawa dampak ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat sekitar.
dari peninjauan DPR menunjukkan bahwa proyek IKN berjalan sesuai rencana. Namun, percepatan dan efisiensi masih diperlukan agar target Desember 2025 dapat tercapai.
Dari hasil pengamatan di lapangan, pembangunan IKN mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memindahkan ibu kota. Namun, pelibatan masyarakat lokal serta perlindungan lingkungan tetap menjadi perhatian utama.
Pengelolaan aset negara di IKN juga menjadi indikator penting dalam penilaian tata kelola proyek secara keseluruhan. Transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi komitmen bersama.
Keberhasilan proyek ini bergantung pada kolaborasi semua pihak dan komitmen menjaga integritas. Perencanaan yang matang harus dibarengi pelaksanaan disiplin dan tepat waktu.
Pemerintah didorong untuk lebih terbuka dalam pelaporan progres IKN kepada publik. Partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan dalam pengawasan pembangunan.
bagi pemerintah agar segera menyusun jadwal operasionalisasi kementerian di IKN secara bertahap. Ini bertujuan memastikan kelancaran transisi dan menghindari penumpukan beban administratif.
Penting bagi seluruh pihak untuk menjaga kualitas lingkungan dalam pembangunan IKN. Area sempadan sungai harus dijaga agar tidak menimbulkan risiko bencana.
Pemerintah juga sebaiknya memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat sekitar agar ikut merasakan manfaat ekonomi dari pembangunan IKN.
Transparansi anggaran dan pengawasan publik harus diperkuat, sehingga risiko penyimpangan dapat ditekan sejak dini. Laporan berkala menjadi sarana evaluasi yang efektif.
Pemerintah dan DPR dapat bersinergi dalam pengawasan lanjutan agar seluruh target pembangunan IKN tercapai tepat waktu dan memberi manfaat jangka panjang bagi negara. (*)
