Jakarta, EKOIN.CO – Pemerintah terus menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam pernyataan resminya pada Senin (28/7/2025) di Jakarta.
Widiyanti menyatakan, komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sangat jelas dalam menjadikan pariwisata sebagai kekuatan penggerak kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan ini menurutnya bersifat berkelanjutan.
“Pariwisata nasional yang ditunjang oleh kekuatan sumber daya alam, budaya, dan masyarakat merupakan modal besar yang harus dimaksimalkan dengan berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Widiyanti.
Dia menambahkan, program stimulus wisata yang dilakukan pemerintah pada momentum libur nasional menjadi bukti nyata fokus dan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Tujuannya meningkatkan pergerakan wisatawan domestik secara signifikan.
Salah satu stimulus terbesar diberikan saat libur sekolah, dengan nilai mencapai Rp24,4 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai insentif transportasi dan tarif tol demi mempercepat perputaran ekonomi sektor wisata.
Stimulus Dorong Wisata Domestik dan Mancanegara
Rincian insentif meliputi diskon tiket kereta api sebesar 30% untuk 2,8 juta penumpang, potongan tiket pesawat ekonomi sebesar 6%, serta angkutan laut sebesar 50%. Anggaran untuk sektor ini mencapai Rp940 miliar.
Pemerintah juga memberikan diskon tarif tol sebesar 20% selama masa liburan sekolah, menyasar 110 juta pengguna jalan tol. Stimulus ini menelan anggaran sebesar Rp650 miliar dan diharapkan berdampak langsung ke ekonomi masyarakat lokal.
Sektor pariwisata menunjukkan pertumbuhan positif. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kunjungan wisatawan mancanegara pada Januari–Mei 2025 mencapai 5,63 juta orang, meningkat 7,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Wisatawan domestik juga mencatatkan 508,67 juta perjalanan pada periode yang sama. Ini menunjukkan peningkatan sebesar 16,13 persen dari tahun sebelumnya, menandai pulihnya gairah pariwisata nasional secara keseluruhan.
Menteri Widiyanti menyebut pertumbuhan ini menjadi indikator kuat bahwa program-program pemerintah telah memberikan hasil yang konkret di lapangan.
Kolaborasi Kementerian Pariwisata dan Program Prioritas Nasional
Kementerian Pariwisata juga dilibatkan dalam mendukung sejumlah program prioritas nasional. Salah satu yang disorot adalah kerja sama dalam program Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian Koperasi di Desa Widosari, Yogyakarta pada Jumat (9/5/2025), dalam rangka memperkuat sektor pariwisata desa.
Kerja sama mencakup pelatihan dan penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) untuk menjadi pengelola koperasi. Hal ini sejalan dengan tujuan pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan di desa-desa wisata.
Langkah strategis ini diperkuat dengan peluncuran 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Klaten, Jawa Tengah pada Senin (21/7/2025), sebagai bagian dari revitalisasi ekonomi desa melalui sektor pariwisata.
Tiga dari 80 desa wisata yang terlibat akan menjadi bagian dari 103 proyek percontohan koperasi desa/koperasi kelurahan yang dijalankan secara nasional.
Pelatihan Sarjana Penggerak dan Komitmen Jangka Panjang
Dalam program MBG, Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Politeknik Pariwisata NHI Bandung dan Universitas Pertahanan (Unhan). Pelatihan digelar pada 11–24 Juni 2025 untuk 1.600 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Program pelatihan ini bertujuan membentuk pengelola dapur profesional yang mendukung program ketahanan pangan dan gizi sehat untuk 82,9 juta penerima manfaat hingga tahun 2029.
Menurut Widiyanti, seluruh strategi pariwisata juga didesain agar sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam pelaksanaan delapan program prioritas Asta Cita.
“Presiden Prabowo Subianto memiliki visi besar terhadap pariwisata dalam mendukung ekonomi nasional,” ujarnya. Ia mengajak semua pemangku kepentingan ikut serta memperkuat dampak pariwisata terhadap pengurangan kemiskinan.
Kementerian Pariwisata terus membangun kemitraan bersama pelaku industri dan komunitas lokal untuk memastikan pariwisata menjadi sektor inklusif dan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Sektor pariwisata di bawah kepemimpinan Menteri Widiyanti Putri Wardhana mengalami kemajuan signifikan, baik dari sisi kebijakan, kolaborasi, hingga dampak ekonomi. Pemerintah menetapkan langkah konkret seperti stimulus transportasi dan program komunitas untuk mendukung peningkatan kunjungan wisatawan.
Peningkatan signifikan jumlah wisatawan domestik dan mancanegara sepanjang 2025 menandakan bahwa sektor ini memiliki daya dorong kuat bagi perekonomian Indonesia. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan kementerian lain menjadi kunci pembangunan berkelanjutan.
Komitmen pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto ditunjukkan dengan program-program konkret yang menyentuh masyarakat akar rumput. Visi ini diharapkan mampu memperkuat peran pariwisata sebagai fondasi ekonomi nasional.(*)
