Canberra EKOIN.CO – Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menyampaikan kecaman terhadap pernyataan Israel yang membantah adanya kelaparan di Jalur Gaza. Dalam pertemuan Partai Buruh yang digelar di Canberra pada Selasa, 29 Juli 2025, Albanese menyebut klaim tersebut sebagai sesuatu yang “tidak masuk akal”.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Dalam pidatonya di forum internal tersebut, Albanese menyoroti tanggung jawab Israel terhadap kondisi kemanusiaan di Gaza, termasuk keterbatasan informasi yang keluar dari wilayah itu. Ia menegaskan bahwa Israel melarang jurnalis internasional masuk ke Gaza, sehingga publik tidak memperoleh gambaran jelas mengenai situasi lapangan.
Pernyataan keras Albanese ini merupakan respons terhadap unggahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Senin, 28 Juli 2025, yang menyebut tidak ada kelaparan maupun kebijakan kelaparan yang diterapkan di Gaza. Klaim itu mendapat tanggapan luas dari komunitas internasional, termasuk pemerintah Australia.
Respons Albanese atas Pernyataan Israel
Albanese mengatakan secara eksplisit bahwa klaim Israel bertolak belakang dengan laporan-laporan dari berbagai lembaga kemanusiaan. “Klaim bahwa tidak ada kelaparan di Gaza itu tidak masuk akal,” ujarnya tegas di hadapan anggota Partai Buruh.
Wakil Duta Besar Israel untuk Australia, Amir Meron, turut menyampaikan pernyataan serupa pada kesempatan terpisah. Ia menganggap laporan tentang kelaparan di Gaza sebagai bagian dari “kampanye palsu” yang dijalankan oleh kelompok Hamas. Meron juga menuduh pihak-pihak tertentu memanipulasi informasi untuk merusak reputasi Israel di mata internasional.
Namun, tuduhan tersebut dibantah oleh berbagai organisasi non-pemerintah yang telah lama memantau krisis di Gaza. Mereka menyatakan bahwa pembatasan bantuan kemanusiaan oleh Israel telah memperburuk kondisi penduduk sipil, terutama anak-anak dan perempuan.
Dalam wawancara dengan Australian Broadcasting Corporation (ABC) pada Minggu, 27 Juli 2025, Albanese menegaskan kembali bahwa Israel telah melanggar hukum internasional. Ia mengacu pada blokade dan pembatasan distribusi bantuan yang dilakukan di wilayah konflik tersebut.
Posisi Australia dalam Isu Gaza dan Palestina
Lebih lanjut, pada Jumat, 25 Juli 2025, Albanese menyampaikan bahwa tindakan Israel dalam menolak bantuan kemanusiaan dan melakukan pembunuhan terhadap warga sipil merupakan tindakan yang “tidak dapat dibela atau diabaikan”. Ia menyerukan agar masyarakat internasional bertindak tegas terhadap pelanggaran tersebut.
Terkait isu pengakuan negara Palestina, Albanese menyebut bahwa pemerintah Australia masih memantau perkembangan politik di wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa pengakuan kenegaraan akan dipertimbangkan setelah otoritas Palestina memenuhi sejumlah syarat, termasuk reformasi demokratis.
Albanese juga menyoroti pentingnya penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Ia mendorong agar semua pihak kembali ke meja perundingan untuk mencari solusi damai yang adil bagi kedua belah pihak.
Pernyataan Albanese mendapat dukungan dari sejumlah anggota parlemen Australia, terutama dari kalangan Partai Buruh. Mereka menyatakan keprihatinan mendalam terhadap krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di Gaza dan menyerukan penghentian segera aksi kekerasan.
Sebaliknya, pihak oposisi menilai bahwa pernyataan Albanese dapat memperburuk hubungan diplomatik antara Australia dan Israel. Namun, kantor perdana menteri menegaskan bahwa posisi Australia tetap konsisten dalam menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Media-media lokal Australia seperti ABC dan The Guardian Australia mencatat bahwa ini bukan kali pertama Albanese mengecam tindakan Israel. Sebelumnya, ia juga mengkritik operasi militer Israel yang mengakibatkan korban jiwa di kalangan warga sipil.
Pemerintah Australia menyatakan bahwa mereka akan terus mendesak agar jalur distribusi bantuan dibuka sepenuhnya oleh Israel untuk mencegah krisis yang lebih buruk. Mereka juga akan mendukung resolusi-resolusi PBB yang bertujuan menyelesaikan konflik Gaza.
Dalam beberapa pekan terakhir, organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah dan World Food Programme melaporkan meningkatnya jumlah penderita gizi buruk di Gaza. Mereka menyebut kelaparan sebagai ancaman nyata yang mengancam populasi rentan.
Pemerintah Australia telah mengirimkan bantuan kemanusiaan senilai jutaan dolar ke Gaza sejak awal tahun 2025. Bantuan tersebut disalurkan melalui organisasi internasional dan tidak melalui otoritas Israel maupun Hamas.
Kritik Albanese terhadap Israel juga mencerminkan perubahan sikap Australia yang lebih aktif dalam menanggapi konflik internasional. Australia berkomitmen untuk terlibat dalam diplomasi global guna mengatasi isu kemanusiaan dan menjaga perdamaian.
dari pernyataan Albanese adalah adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat perlindungan terhadap warga sipil di Gaza dan memastikan akses bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Ia menekankan pentingnya transparansi dari semua pihak yang terlibat dalam konflik.
Langkah tegas yang diambil oleh Australia dinilai sebagai upaya untuk mendorong pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia di wilayah konflik. Albanese menyebut tindakan Israel tidak sejalan dengan norma hukum internasional yang berlaku.
Pemerintah Australia juga terus mendesak Dewan Keamanan PBB agar mengambil langkah konkret dalam menyikapi situasi di Gaza. Albanese menyerukan agar penyelidikan internasional dilakukan terhadap dugaan pelanggaran kemanusiaan.
yang diajukan antara lain adalah pentingnya koordinasi lebih erat antara negara-negara donor dan organisasi kemanusiaan. Hal ini agar bantuan dapat diterima masyarakat Gaza dengan cepat dan tepat sasaran.
Peran media juga dianggap penting untuk membongkar kebenaran kondisi di Gaza, terutama karena larangan terhadap jurnalis yang diberlakukan Israel. Albanese mendesak Israel mencabut pembatasan tersebut demi keterbukaan informasi.
Diplomasi yang aktif dan berkelanjutan diperlukan agar solusi jangka panjang dapat tercapai. Australia menegaskan komitmennya untuk berperan dalam setiap upaya perdamaian yang melibatkan Israel dan Palestina.
Pemerintah Australia akan terus memantau situasi di Gaza dan mengambil langkah-langkah diplomatik bila diperlukan. Fokus utama tetap pada perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum internasional.
Langkah ke depan akan mencakup dukungan pada reformasi demokratis di wilayah Palestina serta dorongan pada solusi dua negara sebagai jalan keluar dari konflik berkepanjangan. (*)
