Tel Aviv, EKOIN.CO – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka mengecam rencana Inggris dan sejumlah negara Barat yang akan mengakui negara Palestina pada September 2025 mendatang. Netanyahu menyebut langkah tersebut sebagai bentuk pemberian hadiah kepada Hamas dan memperingatkan bahwa keputusan itu berisiko mengancam keamanan negara-negara yang mendukungnya.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Netanyahu menyampaikan pernyataan tersebut melalui media sosial X pada Rabu (30/7/2025), seperti dilansir dari The Times of Israel. Ia menyatakan bahwa penenangan terhadap kelompok teroris jihad tidak akan berhasil, dan hal yang sama akan terjadi pada negara-negara Barat yang mendukung pengakuan terhadap negara Palestina.
Menurutnya, jika negara Palestina berdiri, Inggris dan sekutu lainnya akan menghadapi ancaman yang serupa. Netanyahu juga mengisyaratkan bahwa Israel akan berupaya menggagalkan rencana Inggris dalam sidang Majelis Umum PBB yang akan berlangsung pada September mendatang.
Pernyataan Netanyahu tersebut sebagai tanggapan atas pengumuman Perdana Menteri Inggris Keir Starmer yang menyatakan niatnya untuk mendukung pengakuan negara Palestina di PBB. Starmer menyampaikan rencana ini kepada kabinetnya, namun juga menyatakan bahwa keputusan itu akan ditinjau kembali jika Israel menghentikan serangan ke Gaza dan menyetujui gencatan senjata.
Langkah Inggris ini juga mengikuti keputusan serupa yang sebelumnya diumumkan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Macron menegaskan bahwa Prancis akan secara resmi mengakui negara Palestina pada sidang PBB mendatang, terlepas dari situasi militer di Gaza.
Negara Barat Serentak Rancang Pengakuan Palestina
Sikap Macron mendapat dukungan dari Malta, negara kecil di kawasan Laut Mediterania, yang turut menyatakan niat untuk memberikan pengakuan diplomatik terhadap negara Palestina. Dengan demikian, terdapat semakin banyak negara Eropa yang menegaskan posisi mereka dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
Rencana ini muncul di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel untuk segera menghentikan serangan militer di Gaza, yang telah menyebabkan ribuan korban jiwa di pihak sipil. Banyak negara menilai bahwa pengakuan negara Palestina menjadi langkah konkret untuk mendorong solusi damai di kawasan.
Namun, bagi Israel, langkah tersebut dianggap membahayakan proses perdamaian dan melemahkan posisi Israel dalam perundingan, karena dinilai memberikan legitimasi kepada Hamas. Netanyahu dalam berbagai kesempatan menyebut Hamas sebagai organisasi teroris dan menolak pengakuan terhadap negara Palestina selama Hamas masih memiliki pengaruh di Gaza.
Netanyahu juga menyampaikan bahwa pengakuan negara Palestina justru akan memperpanjang konflik dan menciptakan ketidakstabilan di kawasan. Ia menekankan bahwa keputusan tersebut berpotensi memicu gelombang kekerasan baru dan tidak akan menyelesaikan masalah.
Israel Berupaya Cegah Dukungan Internasional bagi Palestina
Menanggapi gelombang dukungan bagi Palestina dari negara-negara Barat, Israel berupaya meningkatkan diplomasi dengan sekutunya, terutama Amerika Serikat dan Jerman. Netanyahu berharap negara-negara ini tidak mengikuti langkah Inggris dan Prancis yang dinilai terlalu tergesa-gesa.
Dikabarkan bahwa Israel sedang mempertimbangkan langkah diplomatik untuk merespons negara-negara yang mengakui Palestina, termasuk kemungkinan menarik duta besar dari negara-negara tersebut. Pemerintah Israel juga berencana mengintensifkan komunikasi dengan Dewan Keamanan PBB untuk menghalangi pengakuan Palestina sebagai negara anggota penuh.
Pengakuan negara Palestina akan memberikan hak diplomatik yang lebih luas di PBB dan kemungkinan membuka akses terhadap lembaga-lembaga internasional lainnya. Namun, pengakuan penuh masih bisa terganjal oleh hak veto dari negara anggota tetap Dewan Keamanan, terutama Amerika Serikat.
Sementara itu, situasi di Gaza tetap memanas dengan operasi militer Israel yang masih berlangsung. Perundingan gencatan senjata yang dimediasi oleh Mesir dan Qatar masih mengalami kebuntuan, sementara korban jiwa terus bertambah.
Organisasi kemanusiaan internasional telah menyerukan penghentian kekerasan dan menuntut akses bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza. Namun, pemerintah Israel menyatakan bahwa operasi militer akan terus dilanjutkan hingga Hamas dinyatakan tidak lagi menjadi ancaman.
Dalam waktu dekat, semua mata tertuju pada sidang Majelis Umum PBB yang akan digelar September 2025. Sidang ini menjadi momen krusial bagi masa depan hubungan Israel dengan negara-negara Barat dan arah penyelesaian konflik Palestina-Israel.
Upaya diplomasi Israel diperkirakan akan semakin gencar menjelang sidang PBB, guna membendung pengaruh dari negara-negara yang mendukung pengakuan Palestina. Di sisi lain, Palestina mendapatkan momentum politik baru untuk meningkatkan legitimasi internasional.
Netanyahu juga diperkirakan akan mempergunakan pengaruh Israel di sektor ekonomi dan teknologi untuk menekan negara-negara mitra agar tidak mendukung pengakuan tersebut. Langkah ini termasuk kemungkinan pembekuan kerja sama bilateral dan pengurangan investasi.
Sebagai penutup dari dinamika ini, pengakuan terhadap negara Palestina oleh negara Barat menjadi isu krusial yang bukan hanya menyangkut geopolitik kawasan Timur Tengah, tetapi juga hubungan global yang lebih luas.
Rencana pengakuan negara Palestina pada September mendatang memicu ketegangan diplomatik yang besar antara Israel dan sekutu-sekutunya. Netanyahu berusaha keras menggagalkan pengakuan tersebut, dengan dalih bahwa langkah itu membahayakan stabilitas regional.
Israel tetap bersikukuh bahwa setiap pengakuan terhadap Palestina harus melalui proses perundingan langsung dan bukan keputusan sepihak oleh negara asing. Negara-negara pendukung Palestina berpendapat sebaliknya, bahwa tindakan ini diperlukan untuk mempercepat perdamaian.
Gagasan pengakuan Palestina mendapatkan dukungan luas di forum internasional, tetapi kemungkinan menghadapi veto dari Dewan Keamanan PBB masih menjadi tantangan utama. Proses ini akan menyoroti keseimbangan diplomatik antara kekuatan besar dunia dan kepentingan regional.
Kondisi ini akan menjadi ujian bagi komunitas internasional, apakah mampu mendorong penyelesaian damai atau justru memperburuk konflik melalui langkah-langkah politis yang kontroversial. Israel dan Palestina kini kembali dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa perdamaian belum juga tercapai.(*)
