Jakarta Selatan EKOIN.CO – Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyoroti kondisi kemiskinan global dan nasional dalam pidatonya yang bertajuk “World Disorder and The Future of Our Civilization” di Menara Bank Mega, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Rabu, 30 Juli 2025. Ia menekankan bahwa sebanyak 24 juta warga Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Dalam pidato tersebut, SBY menyebut bahwa kemiskinan bukan hanya permasalahan sosial dan ekonomi, tetapi sudah menjadi krisis keadilan global. “Dan jika di Indonesia sekitar 24 juta orang hidup dalam kemiskinan, ini bukan sekadar tantangan sosial-ekonomi, ini adalah krisis keadilan global,” ujar SBY.
Lebih lanjut, SBY juga menyoroti kondisi di tingkat regional dan global. Menurutnya, di kawasan Asia Tenggara tercatat sebanyak 88,3 juta orang hidup dalam kemiskinan. Sedangkan secara global, angka orang yang mengalami kelaparan mencapai 838 juta jiwa.
Ketimpangan Sosial dan Ancaman Konflik Kelas
SBY menegaskan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi menjadi faktor utama penyebab kemiskinan. Ia menilai ketimpangan ini jika terus dibiarkan dapat memicu berbagai bentuk instabilitas sosial. “Jika ketimpangan ini dibiarkan, maka akan memicu instabilitas sosial, ekstremisme, bahkan konflik antarkelas,” jelasnya.
Ia memberikan contoh mengenai pola konsumsi golongan kaya dunia yang menurutnya sangat timpang. Para hartawan menghabiskan dana sangat besar untuk proyek ambisius seperti misi ke luar angkasa, sementara sebagian besar penduduk dunia masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.
Dalam pandangan SBY, ketimpangan tersebut bukan hanya persoalan ekonomi semata, melainkan mencerminkan ketidakadilan sistemik yang bisa merusak tatanan sosial global. Ia menegaskan perlunya kesadaran kolektif untuk mengatasi jurang pemisah antara golongan kaya dan miskin.
Solusi Ekonomi Inklusif dan Pajak Berkeadilan
SBY menawarkan sejumlah solusi untuk mengatasi persoalan ketimpangan dan kemiskinan tersebut. Menurutnya, sistem ekonomi inklusif harus menjadi prioritas. Selain itu, sistem pajak yang adil dan merata, serta peningkatan akses pendidikan dan digitalisasi bagi seluruh lapisan masyarakat, menjadi kunci menuju keseimbangan sosial.
“Kita dapat merenungkan gagasan Sun Yat Sen, bahwa mungkin sudah saatnya kita mencari jalan tengah dalam sistem ekonomi dunia agar daya cipta kapitalisme juga mengangkat keadilan sosial,” kata SBY dalam pidatonya.
Ia menyatakan bahwa dengan kebijakan yang tepat, Indonesia bisa mengubah tantangan kemiskinan menjadi kekuatan nasional. Hal ini hanya bisa dicapai jika semua pihak bekerja sama dan mengedepankan keadilan dalam pembangunan.
SBY menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan akan memperkuat stabilitas nasional. Dia menekankan pentingnya peran negara dalam menciptakan sistem yang mendukung kemajuan masyarakat miskin.
Data Kemiskinan dari BPS Terbaru
Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025. Berdasarkan data resmi, tingkat kemiskinan turun menjadi 8,47 persen, atau sekitar 23,85 juta jiwa. Angka ini mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya.
BPS juga melaporkan bahwa rata-rata garis kemiskinan nasional pada Maret 2025 berada pada angka Rp 609.160 per kapita per bulan. Angka ini digunakan sebagai acuan untuk menentukan status kemiskinan di tingkat nasional.
Meski mencatat adanya penurunan, BPS menekankan bahwa tantangan utama masih tetap pada ketimpangan distribusi pendapatan dan akses ekonomi. BPS menyebut perlunya pendekatan kebijakan yang fokus pada pemerataan dan penguatan sektor informal.
Dengan demikian, meski angka statistik mengalami perbaikan, SBY mengingatkan pentingnya fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin. Ia menilai bahwa ukuran kemiskinan tidak hanya dilihat dari data ekonomi, melainkan juga dari keadilan sosial dan akses terhadap kebutuhan dasar.
Pidato SBY tersebut mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan, mengingat masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia maupun dunia. Ia berharap seluruh pemangku kepentingan, baik nasional maupun internasional, bersinergi mencari solusi.
SBY menutup pidatonya dengan ajakan moral kepada masyarakat dunia untuk lebih peduli terhadap kemanusiaan. Ia menekankan pentingnya solidaritas global di tengah ketidakpastian ekonomi dan politik internasional.
Dalam konteks tersebut, ia menyebut krisis kemiskinan sebagai tantangan terbesar umat manusia yang harus diatasi dengan semangat kolaborasi dan keadilan. Ia mengajak para pemimpin dunia untuk bertindak nyata, bukan sekadar menyusun agenda global.
dari pidato SBY menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari struktur global yang timpang. Ia menegaskan perlunya reformasi sistem internasional agar lebih inklusif dan berkeadilan.
Penting untuk menyadari bahwa masalah kemiskinan tidak hanya menyangkut angka statistik, tetapi juga menyangkut harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi tidak boleh hanya fokus pada pertumbuhan, melainkan harus berdampak langsung pada pengurangan kesenjangan.
Langkah strategis yang harus diambil antara lain adalah memperkuat sistem perlindungan sosial, memberdayakan ekonomi rakyat, dan memperluas akses pendidikan dan kesehatan secara merata. Hal ini sejalan dengan solusi yang diajukan oleh SBY dalam pidatonya.
Selain itu, sistem pajak yang adil harus menjadi pilar dalam upaya menyeimbangkan pendapatan antar kelompok masyarakat. Pajak harus digunakan secara efektif untuk mendanai program-program yang menyentuh masyarakat miskin.
Akhirnya, SBY mengajak semua pihak untuk menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan, di mana tidak ada lagi orang yang tertinggal karena kemiskinan atau ketimpangan. Keadilan sosial menjadi fondasi utama dari masa depan peradaban yang lebih baik. (*)
