Teheran,EKOIN.CO – Pemerintah Iran secara tegas mengutuk langkah Amerika Serikat yang kembali menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap jaringan pengiriman minyak Iran. Insiden diplomatik ini terjadi pada pertengahan pekan lalu, saat Washington secara resmi mengumumkan pembatasan terhadap lebih dari 100 entitas dan individu yang terlibat dalam ekspor minyak Iran, termasuk perusahaan dan kapal dagang.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, dalam pernyataan resminya menyebut bahwa sanksi tersebut merupakan tindakan yang mencederai prinsip hukum internasional. Ia juga menuduh Amerika Serikat berusaha menghancurkan perekonomian Iran dan menambah penderitaan bagi rakyatnya melalui sanksi-sanksi yang menurutnya tidak sah secara hukum.
Pihak AS menyatakan sanksi itu menargetkan jaringan pengiriman minyak ilegal yang disebut sebagai “kerajaan pengiriman” milik Mohammad Hossein Shamkhani. Shamkhani adalah putra dari Ali Shamkhani, penasihat senior Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
Pemerintah AS menuduh bahwa jaringan Shamkhani telah mengalirkan puluhan miliar dolar pendapatan minyak ke kas negara Iran secara tidak sah. Menurut Washington, jaringan tersebut melibatkan berbagai perusahaan cangkang dan kapal-kapal yang berlayar di bawah bendera negara ketiga untuk menghindari deteksi.
Menurut Baghaei, tindakan AS ini bukan hanya mencerminkan arogansi politik, namun juga bentuk “penghinaan terhadap hukum internasional.” Ia menekankan bahwa AS tidak memiliki wewenang moral atau hukum untuk menjatuhkan sanksi sepihak terhadap negara lain.
“Sanksi sepihak dan ilegal AS terhadap Iran adalah tindakan kriminal yang melanggar prinsip dan norma dasar hukum internasional serta hak asasi manusia,” ujar Baghaei dalam pernyataan tertulisnya.
Baghaei juga menekankan bahwa efek dari sanksi ini sangat dirasakan rakyat biasa. Ia menuduh bahwa tindakan ini berdampak buruk terhadap akses rakyat Iran terhadap kebutuhan dasar, termasuk pangan dan obat-obatan.
Ia melanjutkan, “Pemerintah AS harus bertanggung jawab atas pelanggaran berat yang diakibatkan oleh sanksi-sanksi ilegal ini.” Menurutnya, Washington harus dihukum oleh komunitas internasional karena menggunakan sanksi ekonomi sebagai “senjata politik.”
Sanksi Dijatuhkan Terhadap Jaringan Perdagangan Minyak
Menurut laporan Departemen Keuangan AS, sanksi ini adalah bagian dari strategi untuk menutup celah pendanaan Iran yang digunakan untuk mendukung aktivitas yang menurut AS “destabilisasi kawasan.” Jaringan Shamkhani diklaim mengoperasikan kapal-kapal tanker dan perusahaan di berbagai negara, termasuk Asia dan Timur Tengah.
Departemen Keuangan AS menyebut bahwa tindakan tersebut bertujuan mencegah Iran dari terus memperoleh keuntungan ekonomi dari ekspor minyak, yang sebagian diklaim digunakan untuk mendanai kelompok militan di kawasan.
Sebagai tambahan, Departemen Luar Negeri AS menyebut bahwa sanksi ini merupakan bagian dari “peningkatan tekanan maksimum” terhadap Teheran agar menghentikan program nuklirnya serta kebijakan luar negeri yang dianggap mengganggu stabilitas kawasan.
Namun Iran membantah seluruh tuduhan tersebut. Pemerintah Iran mengklaim bahwa ekspor minyaknya sepenuhnya sah dan sesuai dengan hukum internasional. Mereka menilai tindakan AS sebagai “perang ekonomi” yang menyasar pendapatan sah negara berdaulat.
Teheran Desak Tanggung Jawab Internasional atas Sanksi
Iran menyerukan komunitas internasional untuk mengecam dan menolak sanksi sepihak tersebut. Baghaei mendesak negara-negara anggota PBB agar tidak tunduk pada tekanan AS dan tetap melanjutkan hubungan ekonomi dengan Iran.
Dalam pernyataan resminya, Iran menyatakan akan mempertahankan haknya untuk melakukan perdagangan minyak dan tidak akan tunduk pada tekanan politik dari negara mana pun. Teheran juga memperingatkan bahwa langkah-langkah balasan bisa diambil jika sanksi terus berlanjut.
Pemerintah Iran menilai bahwa kebijakan sanksi ini adalah alat politik yang digunakan AS untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Mereka menekankan bahwa AS seharusnya menghormati kedaulatan negara lain dan menghentikan penggunaan sanksi sebagai senjata ekonomi.
Teheran menyebutkan bahwa pihaknya akan membawa isu ini ke forum internasional, termasuk PBB dan Mahkamah Internasional. Mereka berharap agar tindakan AS dapat ditinjau dan dihentikan melalui mekanisme hukum internasional.
Saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak AS terhadap pernyataan Iran tersebut. Namun, para pejabat AS sebelumnya telah menegaskan bahwa mereka akan terus menekan Iran hingga memenuhi kewajiban internasionalnya, terutama terkait program nuklir dan pengaruh regionalnya.
Iran telah menjadi target sanksi internasional selama bertahun-tahun, terutama sejak Amerika Serikat keluar dari kesepakatan nuklir JCPOA pada tahun 2018. Sejak saat itu, AS memperketat embargo ekonomi terhadap Iran, khususnya di sektor energi.
dari insiden ini menunjukkan bahwa ketegangan antara AS dan Iran belum mereda, terutama dalam hal kebijakan energi dan perdagangan minyak. Iran berjanji akan tetap melakukan ekspor minyak, meski dihadapkan pada tekanan dan sanksi yang meningkat dari Washington.
Iran berharap agar dunia internasional dapat memberikan respons yang adil terhadap situasi ini. Mereka juga meminta dukungan dari negara-negara yang memiliki hubungan dagang dengan Iran agar tidak terpengaruh oleh tekanan politik AS.
Sementara itu, ekonomi Iran diyakini akan terus menghadapi tantangan besar akibat sanksi ini. Pendapatan dari minyak merupakan sumber devisa utama bagi negara tersebut. Oleh karena itu, setiap sanksi tambahan akan memperberat kondisi ekonomi domestik.
Iran akan berupaya meningkatkan kerja sama ekonomi dengan negara-negara non-Barat guna mengurangi dampak sanksi tersebut. Upaya diplomatik juga akan diperkuat agar sanksi ini tidak berlaku efektif di tingkat internasional.
Diperlukan pendekatan dialog dan diplomasi guna meredakan ketegangan antara Iran dan AS. Sanksi ekonomi bukan solusi jangka panjang dan hanya akan memperburuk penderitaan rakyat Iran serta meningkatkan ketegangan regional. ( * )
