Jakarta, EKOIN.CO – Greenpeace Indonesia secara resmi menyerukan pemerintah untuk menerapkan kebijakan pajak progresif kepada individu super kaya dan perusahaan perusak lingkungan. Seruan ini disampaikan melalui surat resmi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 31 Juli 2025, menjelang Konvensi Pajak PBB (UN Tax Convention) yang berlangsung dari Agustus hingga November mendatang.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Organisasi lingkungan ini mendorong Indonesia memimpin dorongan global dalam menerapkan pajak terhadap perusahaan pencemar besar dan kelompok “super polluters”. Mereka yang meraup keuntungan besar di tengah krisis dinilai memberikan dampak signifikan terhadap kerusakan lingkungan akibat emisi yang ditinggalkan.
Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak menyatakan, “Ini saatnya memanfaatkan momentum global untuk menuntut kontribusi nyata dan adil dari industri ekstraktif dan kelompok super-kaya, mereka yang terus meraup keuntungan masif di tengah krisis yang justru memperburuk penderitaan masyarakat dan kerusakan lingkungan.”
Pajak Progresif untuk Keadilan Iklim
Greenpeace menekankan hubungan erat antara ketimpangan ekonomi dan krisis iklim yang semakin parah. Dalam laporannya, Greenpeace merujuk data Oxfam 2023 yang menunjukkan bahwa 1% orang terkaya di dunia menguasai kekayaan senilai USD 33,9 triliun. Jumlah ini disebut 22 kali lipat lebih besar dibanding kebutuhan tahunan untuk menghapus kemiskinan global.
Selain itu, kelompok elite global tersebut turut menyumbang 16% dari total emisi karbon dunia. Jumlah ini setara dengan gabungan emisi dari 5 miliar penduduk termiskin di dunia, menunjukkan adanya ketimpangan kontribusi terhadap krisis iklim.
Sebaliknya, negara berpendapatan rendah diperkirakan mengalami kerugian hingga USD 300 miliar per tahun akibat dampak langsung dari krisis iklim. Greenpeace menyebut bahwa jika tidak ada kebijakan konkret, kerugian ekonomi global akibat perubahan iklim bisa mencapai USD 38 triliun setiap tahun pada 2050.
Melalui suratnya, Greenpeace mendesak pemerintah Indonesia untuk menunjukkan sikap tegas dalam mendukung prinsip “polluter pays” atau pencemar membayar. Prinsip ini dianggap sebagai fondasi penting dalam sistem perpajakan global demi membiayai solusi iklim yang adil dan berkelanjutan.
Dukungan Global dan Survei Publik
Greenpeace juga mendorong dukungan terhadap Pajak Kekayaan Minimum Global yang akan dibahas dalam forum G20 tahun ini, dipimpin oleh Afrika Selatan. Pajak ini ditujukan kepada individu ultra-kaya dan perusahaan multinasional sektor ekstraktif sebagai sumber pendanaan transisi energi dan pembangunan berkelanjutan.
Leonard Simanjuntak menegaskan, “Pajak bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi alat perjuangan untuk masa depan bumi dan generasi mendatang.” Greenpeace menilai pentingnya kebijakan fiskal progresif sebagai langkah nyata menangani darurat iklim.
Survei terbaru yang dilakukan Greenpeace bersama Oxfam di 13 negara menunjukkan dukungan publik yang kuat terhadap kebijakan ini. Sebanyak 86% responden menyatakan setuju jika perusahaan minyak dan gas dikenakan pajak lebih tinggi.
Lebih jauh, 90% responden juga mendukung pajak yang lebih besar untuk individu super kaya. Tujuan dari kebijakan ini adalah membantu masyarakat paling terdampak oleh bencana iklim yang kian sering terjadi.
Selain menyerukan penerapan pajak, Greenpeace juga menyatakan kesiapannya untuk berdiskusi langsung dengan pemerintah Indonesia. Diskusi ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi potensi penerapan pajak progresif sebagai solusi konkret atas krisis iklim.
Surat resmi yang dikirimkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut juga ditembuskan ke beberapa kementerian terkait. Di antaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Luar Negeri, serta instansi terkait lainnya.
Greenpeace berharap Indonesia mengambil peran aktif dalam forum internasional, terutama dalam memperjuangkan keadilan iklim melalui kebijakan fiskal. Menurut Greenpeace, keterlibatan Indonesia akan memperkuat posisi negara berkembang dalam mendorong sistem perpajakan global yang adil.
Sebagai salah satu negara dengan potensi besar dalam transisi energi, Indonesia dinilai memiliki kepentingan strategis untuk mendukung pembiayaan iklim yang berkeadilan. Oleh karena itu, kontribusi fiskal dari pihak-pihak yang paling bertanggung jawab terhadap krisis dinilai menjadi hal mendesak.
Greenpeace menutup seruannya dengan mengajak semua pihak untuk mengambil bagian dalam perjuangan kolektif melindungi bumi. Kebijakan pajak progresif menurut Greenpeace adalah langkah awal untuk memastikan masa depan yang layak bagi generasi mendatang.
Greenpeace menggarisbawahi bahwa penerapan pajak terhadap perusak lingkungan dan super kaya bukan hanya keharusan moral, tetapi juga tanggung jawab global bersama. Terlebih di tengah ketimpangan yang kian nyata dan dampak iklim yang semakin luas dirasakan.
Langkah ini, menurut Greenpeace, tidak hanya memberikan solusi fiskal, tetapi juga menciptakan perubahan struktural dalam sistem ekonomi global yang lebih adil dan berkelanjutan.
Kebijakan pajak progresif terhadap individu super kaya dan perusahaan perusak lingkungan menjadi penting demi menciptakan keadilan ekonomi dan iklim global. Greenpeace mengingatkan bahwa mereka yang paling banyak merusak lingkungan harus turut menanggung biaya pemulihannya.
Indonesia diharapkan memanfaatkan forum internasional sebagai momentum memperkuat posisi dalam mendorong prinsip “polluter pays”. Sikap tegas pemerintah akan membawa dampak besar terhadap perbaikan sistem fiskal global.
Dukungan publik yang kuat menjadi bukti bahwa masyarakat menginginkan tindakan nyata dari para pemimpin dunia. Oleh karena itu, langkah pemerintah menjadi sangat krusial dalam merespon aspirasi global ini.
Pajak progresif bukan sekadar kebijakan fiskal, tetapi wujud keadilan sosial dan perlindungan lingkungan. Implementasi kebijakan ini dapat menjadi solusi nyata atas kerusakan lingkungan dan krisis iklim yang terus memburuk.
Dengan bergabung dalam gerakan global menuntut keadilan iklim, Indonesia akan menunjukkan kepemimpinan moral sekaligus memperkuat komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan yang adil dan inklusif. (*)
