BPOM Cabut Izin 21 Produk Kosmetik, Isi Tak Sesuai Klaim

BPOM mencabut izin edar 21 produk kosmetik yang terbukti tidak sesuai dengan data notifikasi yang didaftarkan. Hal ini dilakukan karena ketidaksesuaian komposisi dapat membahayakan kesehatan konsumen, seperti memicu alergi dan membuat manfaat produk tidak sesuai klaim. Tindakan tegas ini merupakan langkah perlindungan terhadap masyarakat serta penegakan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022.

Jakarta, EKOIN.CO – Pengecekan intensif yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membuahkan hasil. Lembaga itu menarik izin edar sebanyak 21 produk kosmetik di pasaran, per Kamis (7/8/2025). Hal ini menyusul ditemukannya ketidaksesuaian antara komposisi produk yang diproduksi dengan data yang didaftarkan ke BPOM.

Selain pengawasan rutin, tindakan ini merupakan respons BPOM terhadap isu yang berkembang di masyarakat, termasuk pemberitaan di media sosial. “Belakangan ini merebak kosmetik beredar dengan komposisi yang tidak sesuai dengan yang tercantum pada kemasan. Untuk itu, kami lakukan intensifikasi pengawasan untuk menindaklanjuti hal tersebut,” ujar Kepala BPOM, Taruna Ikrar, dalam siaran pers yang diterima CNBC Indonesia.

Ketidaksesuaian yang ditemukan pada sejumlah produk ini berupa perbedaan jenis bahan, kadar bahan, atau bahkan keduanya. Pelanggaran serupa, terutama terkait komposisi, seringkali terjadi pada produk kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi.

Adanya ketidaksesuaian komposisi bahan yang diproduksi dengan yang tercantum pada penandaan kemasan dapat berpotensi menimbulkan risiko kesehatan. Salah satunya adalah reaksi alergi bagi pengguna yang memiliki sensitivitas terhadap bahan-bahan tertentu yang tidak dicantumkan pada label produk. Selain itu, manfaat produk bisa saja tidak sesuai dengan klaim yang tertera di kemasan.

Oleh sebab itu, BPOM mengambil tindakan tegas berupa sanksi administratif berupa pencabutan izin edar dan notifikasi terhadap 21 produk tersebut. Selanjutnya, pelaku usaha diperintahkan untuk segera menarik dan memusnahkan produk-produk tersebut. Tindakan tegas ini berdasarkan pada Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika yang menyatakan bahwa memproduksi atau mengedarkan kosmetik yang tidak sesuai dengan data notifikasi adalah sebuah pelanggaran.