Jakarta, EKOIN.CO – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) secara resmi membatalkan rencana pembukaan kantor cabang di Timor Leste. Keputusan ini diambil setelah evaluasi mendalam yang menunjukkan potensi bisnis di sana dinilai tidak terlalu menarik. Sebaliknya, BTN kini melirik kemungkinan untuk berekspansi ke Malaysia.
Pembatalan ini disampaikan oleh Direktur Network & Retail Funding BTN, Rully Setiawan, saat acara Media Briefing di Penang Bistro, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada hari Rabu (6/8/2025). Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat rencana tersebut urung terlaksana. “Jadi kalau saya dibilang saat ini BTN buka di Timur Leste, No. Nggak dulu deh. Nggak duduk di sana. Gini, di sana itu aturan atau hukum agrarianya belum jelas,” kata Rully.
Pemikiran tersebut didasarkan pada pengalaman Rully saat ia menjabat sebagai pengelola kantor cabang di wilayah yang mencakup Timor Leste. Selain itu, ia juga menyoroti persaingan ketat dalam menghimpun dana pihak ketiga (DPK) valuta asing di sana. “Kalau ngomongin valas doang di sana banyak bank-bank yang dari luar, bank-bank asing. Jadi kalau pun himbara juga mesti bersaing. Di sana kan udah ada bank himbara nggak terlalu menarik lah potensinya kalau menurut saya,” tambahnya.
Meskipun demikian, Rully menekankan bahwa BTN tetap berupaya melakukan ekspansi ke luar negeri. Saat ini, mereka tengah mengkaji wilayah yang memiliki kesesuaian dengan segmen bisnis utama bank, yaitu Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Salah satu target potensial yang kini sedang menjadi pertimbangan ialah Malaysia, dengan sasaran utama para Tenaga Kerja Indonesia (TKI). “Contoh BTN kan banyak di subsidi ya, subsidi itu rata-rata segmen yang mana segmen misalnya salah satunya TKI, TKW. Lebih mungkin sih buka di Malaysia, daripada di Timor Leste,” imbuh Rully.
Sebelumnya, pada tahun 2024, Direktur Distribution & Funding BTN Jasmin pernah menyatakan bahwa bank perumahan ini sedang mengkaji pembukaan kantor cabang di Timor Leste atas keinginan Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu. Saat itu, rencana tersebut diharapkan dapat mendongkrak penghimpunan DPK.
