Madrid, EKOIN.CO – Pemerintah Spanyol melancarkan kritik tajam terhadap Uni Eropa atas respons yang dinilai terlalu lambat dan kurang tegas dalam menghadapi krisis kemanusiaan di Gaza. Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, dalam wawancara dengan Radio Onda Cero pada Kamis (7/8/2025), menyampaikan kekecewaannya terhadap sikap Uni Eropa yang tidak menunjukkan tindakan nyata untuk menghentikan penderitaan rakyat Palestina.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Dalam wawancara tersebut, Albares menegaskan bahwa Spanyol tidak akan pernah mengakui pencaplokan wilayah Gaza maupun Tepi Barat oleh Israel. Menurutnya, tindakan Israel itu merupakan bentuk aneksasi ilegal dan brutal terhadap tanah Palestina yang telah berlangsung lama.
“Kami tidak akan pernah mengakui aneksasi ilegal Gaza dan Tepi Barat,” tegasnya. Ia juga menyebut bahwa tindakan Israel sudah mengarah pada kejahatan kemanusiaan, termasuk pengusiran paksa, serangan terhadap warga sipil, dan pembunuhan di tengah antrean bantuan.
Kecaman Spanyol terhadap Israel dan Uni Eropa
Albares menyatakan bahwa Israel telah melakukan invasi de facto terhadap Gaza melalui metode yang sistematis. Ia menyoroti cara Israel menghalangi masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah yang sedang menghadapi krisis parah tersebut.
Lebih lanjut, dia menilai kegagalan Uni Eropa untuk segera bertindak sebagai sesuatu yang sangat memprihatinkan. “Yang paling menyakitkan adalah kurangnya tindakan nyata dari Uni Eropa,” kata Albares.
Menteri Luar Negeri Spanyol itu mengklaim bahwa negaranya merupakan negara Uni Eropa yang paling aktif dalam membela hak-hak warga Palestina. “Spanyol adalah negara yang paling banyak berbuat untuk Palestina,” ujarnya.
Kritik tersebut muncul di tengah situasi darurat kemanusiaan di Gaza, di mana masyarakat menghadapi kekurangan makanan, obat-obatan, dan bahan bakar. Laporan terbaru menunjukkan bahwa sejak 27 Juli, hanya 674 truk bantuan yang berhasil memasuki Gaza.
Jumlah itu hanya mencakup sekitar 14 persen dari kebutuhan harian bagi 2,2 juta penduduk Gaza. Padahal, menurut data kemanusiaan, sekitar 600 truk seharusnya diizinkan masuk ke Gaza setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan dasar warga.
Kelaparan dan Desakan Sanksi Internasional
Kondisi yang memburuk tersebut mendapat perhatian dari Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk. Ia menggambarkan situasi di Gaza sebagai pemandangan memilukan yang mencerminkan kegagalan komunitas internasional.
Menurut Turk, tindakan Israel yang menolak akses bantuan makanan ke Gaza bisa dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia menekankan bahwa hak untuk mendapatkan makanan adalah hak fundamental yang tidak boleh dilanggar dalam kondisi apapun.
Spanyol melalui Albares juga mendesak agar Uni Eropa dan masyarakat internasional segera mengambil langkah lebih tegas. Termasuk di antaranya adalah sanksi terhadap Israel atau langkah diplomatik yang nyata untuk menghentikan penderitaan warga Palestina.
“Uni Eropa tidak bisa lagi berdiam diri. Harus ada tindakan nyata untuk menghentikan kejahatan ini,” ujar Albares. Ia menekankan pentingnya keberanian politik untuk bertindak, bukan sekadar mengeluarkan pernyataan.
Dalam beberapa bulan terakhir, Spanyol memang menunjukkan pendekatan yang lebih terbuka dalam membela Palestina. Sebelumnya, pemerintah Spanyol juga sempat memimpin seruan untuk mengakui negara Palestina secara resmi di forum internasional.
Seiring dengan meningkatnya tekanan internasional, sejumlah negara mulai mempertimbangkan langkah yang sama. Namun, mayoritas negara Uni Eropa dinilai masih berhati-hati, mengingat hubungan politik dan ekonomi dengan Israel.
Pemerintah Spanyol menilai situasi ini harus segera diakhiri dan komunitas internasional harus memilih berpihak pada kemanusiaan. “Kita tidak bisa membiarkan kelaparan menjadi senjata,” ujar Albares menegaskan.
Dari sisi lapangan, laporan-laporan menyebutkan bahwa kondisi di Gaza terus memburuk setiap harinya. Warga Gaza kini terpaksa bertahan hidup dengan pasokan makanan yang sangat minim, air bersih yang terbatas, dan akses kesehatan yang hampir lumpuh total.
Spanyol menyerukan agar semua pihak memberikan tekanan maksimal kepada Israel untuk membuka akses bantuan kemanusiaan. Hal ini dianggap sebagai langkah minimum yang harus segera dilakukan demi menyelamatkan jutaan nyawa.
Dalam konteks ini, Spanyol juga meminta adanya pengawasan ketat dari badan internasional agar bantuan yang dikirim benar-benar sampai ke tangan warga sipil, bukan disalahgunakan untuk kepentingan politik atau militer.
Sebagai negara anggota Uni Eropa, Spanyol menyayangkan kurangnya solidaritas antarnegara dalam menanggapi tragedi kemanusiaan ini. Mereka mendesak Eropa agar keluar dari sikap netral yang pasif dan mulai menunjukkan keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Kesimpulan dari kritik Spanyol ini menggambarkan semakin dalamnya ketegangan politik antara beberapa negara Eropa dengan Israel, serta meningkatnya tuntutan kepada Uni Eropa untuk menunjukkan sikap yang lebih proaktif terhadap konflik Gaza.
Jika Uni Eropa tetap bersikap pasif, kekhawatiran bahwa krisis Gaza akan menjadi tragedi kemanusiaan yang jauh lebih besar bisa menjadi kenyataan. Oleh karena itu, waktu untuk bertindak dinilai sangat mendesak.
Penting bagi masyarakat internasional untuk memahami bahwa penderitaan warga sipil bukanlah bagian dari strategi geopolitik. Akses bantuan kemanusiaan harus dibuka dan dijamin tanpa syarat oleh pihak manapun.
Spanyol telah menunjukkan langkah konkret melalui kecaman terbuka dan seruan untuk bertindak. Negara-negara lain diharapkan bisa mengikuti langkah tersebut demi kemanusiaan yang universal.
Krisis Gaza tidak bisa diselesaikan hanya dengan pernyataan. Dibutuhkan langkah nyata, termasuk kemungkinan pemberian sanksi internasional yang tegas terhadap pihak yang menghalangi bantuan kemanusiaan.
Sebagai pernyataan keras dari Spanyol terhadap Uni Eropa dan Israel menjadi pengingat penting bahwa konflik ini telah melampaui batas dan harus segera dihentikan. Pendekatan pasif sudah tidak lagi memadai dalam menghadapi krisis kemanusiaan ini.
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka jalur bantuan secara penuh dan tanpa hambatan. Ini adalah kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda lagi jika dunia tidak ingin melihat bencana kelaparan massal yang lebih parah di Gaza.
Selanjutnya, tekanan diplomatik dan hukum internasional perlu ditingkatkan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak dibiarkan begitu saja.
Solidaritas global seharusnya tidak hanya berhenti pada wacana, namun ditindaklanjuti dengan tindakan nyata. Di tengah penderitaan yang semakin parah, keberpihakan terhadap korban menjadi kebutuhan moral yang tak bisa dihindari.
Penting pula agar organisasi internasional dan negara-negara di luar Eropa tidak hanya mengandalkan Uni Eropa, tetapi juga mengambil inisiatif sendiri dalam membantu menyelesaikan krisis Gaza secara damai dan berkeadilan. (*)
