Brasilia EKOIN.CO – Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menolak membuka jalur komunikasi langsung dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, menyusul kenaikan tarif impor AS terhadap produk Brasil hingga 50 persen. Keputusan tersebut diumumkan dalam wawancara eksklusif bersama Reuters yang berlangsung di kediaman resmi Lula di Brasilia, Rabu (6/8/2025).
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Dalam pernyataannya, Lula menyampaikan bahwa ia tidak merasa perlu segera menghubungi Gedung Putih. “Kalau intuisi saya bilang Trump siap bicara, saya akan menghubunginya tanpa ragu. Tapi hari ini, intuisi saya mengatakan dia tidak mau bicara. Dan saya tidak akan mempermalukan diri sendiri,” ujarnya seperti dikutip dari Reuters.
Pemerintah Brasil mengambil sikap untuk tidak membalas kebijakan tarif AS dengan menerapkan tarif serupa. Lula menegaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga stabilitas dalam negeri, khususnya sektor ekonomi yang terdampak kebijakan tersebut.
Brasil fokus ke ekonomi domestik
Menurut Lula, para menteri di kabinetnya bahkan mengalami kesulitan menjalin komunikasi diplomatik dengan rekan mereka di pemerintahan AS. Akibatnya, Brasil memilih untuk menerapkan kebijakan fiskal yang bertanggung jawab dan menyusun program bantuan bagi pelaku usaha lokal.
Langkah tersebut mencerminkan pilihan strategis Brasil untuk menanggulangi tekanan ekonomi dengan cara mandiri, tanpa harus bergantung pada respons dari luar negeri. “Kami memilih tetap fokus pada kemampuan internal, memperkuat sektor domestik,” ujarnya.
Walaupun tarif dari AS tergolong tinggi dan menjadi salah satu beban terbesar bagi ekspor Brasil, Lula tampak tenang. Ia menyatakan bahwa perekonomian negaranya cukup kuat untuk menghadapi situasi ini tanpa harus bergantung pada kompromi politik dengan Washington.
Lula menyebut bahwa dirinya memiliki keleluasaan yang lebih besar dibandingkan dengan para pemimpin negara Barat lainnya dalam merespons tekanan dari Trump. Kepercayaan diri ini muncul dari pengalaman politik panjang dan daya tahan ekonomi Brasil.
Hubungan AS-Brasil memburuk
Lebih lanjut, Lula menilai bahwa hubungan antara Brasil dan Amerika Serikat saat ini berada di titik terendah dalam sejarah 200 tahun interaksi kedua negara. Ia secara terbuka mengkritik pendekatan Trump yang cenderung konfrontatif.
Ia bahkan menyebut bahwa tarif yang diberlakukan AS merupakan bagian dari tekanan agar Brasil menghentikan proses hukum terhadap mantan Presiden Jair Bolsonaro. Namun, Lula menyatakan bahwa sistem hukum Brasil bersifat independen.
“Mahkamah Agung kami tidak akan peduli dengan apa yang dikatakan Trump, dan memang seharusnya begitu,” ujar Lula tegas. Ia juga mengecam tindakan Bolsonaro, yang menurutnya patut diadili ulang karena melibatkan pihak asing dalam upaya penggulingan kekuasaan.
Lula menyebut Bolsonaro sebagai “pengkhianat tanah air” dan menegaskan bahwa tindakan hukum terhadapnya harus tetap dilanjutkan tanpa campur tangan politik, apalagi dari negara lain. Hal ini menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar.
Dalam wawancara tersebut, Lula juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap sejarah panjang intervensi AS di Brasil. “Kami sudah memaafkan intervensi AS dalam kudeta 1964,” katanya, mengingat masa lalunya sebagai aktivis buruh yang menentang rezim militer.
Meski menyiratkan ketegangan, Lula menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki masalah pribadi dengan Trump. Ia bahkan menyatakan kesediaan untuk bertemu dalam forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau konferensi iklim mendatang.
Namun demikian, ia mengkritik cara Trump memperlakukan pemimpin negara lain secara terbuka, termasuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Menurutnya, Trump kerap menunjukkan sikap yang tidak pantas dalam hubungan diplomatik.
Lula menilai, jika memang ada niat baik dari Trump untuk berdialog, ia akan membuka komunikasi. Namun saat ini, ia menilai waktu dan kondisi belum tepat, dan memilih untuk tidak menunjukkan gestur politik yang sia-sia.
Kebijakan tarif tinggi dari Trump menjadi bagian dari strategi proteksionis yang diperluas terhadap berbagai negara mitra dagang AS. Brasil menjadi salah satu target utama setelah mengalami peningkatan volume ekspor komoditas utama seperti baja dan daging.
Langkah sepihak Washington menuai kritik luas dari berbagai kalangan di Brasil, termasuk para pengusaha dan asosiasi industri. Mereka mendesak pemerintah agar segera mengambil langkah antisipatif untuk menjaga daya saing di pasar global.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Brasil masih berusaha menjalin komunikasi melalui jalur diplomasi tingkat rendah. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak AS mengenai kemungkinan perundingan dagang bilateral.
Dampak tarif ini mulai terasa di beberapa sektor, terutama industri baja dan pertanian. Pemerintah Brasil berencana meluncurkan insentif pajak dan kredit lunak untuk membantu perusahaan menstabilkan produksi dan ekspor.
Meskipun situasi ini menjadi tantangan besar bagi ekonomi nasional, Lula tetap optimistis bahwa Brasil dapat bertahan. Ia juga menyebut bahwa perubahan kebijakan AS bersifat sementara dan bisa berubah tergantung hasil pemilu presiden AS mendatang.
Situasi ini mencerminkan kondisi geopolitik yang semakin tidak stabil, dengan banyak negara memilih untuk memperkuat ketahanan domestik dibanding mengejar kompromi dengan kekuatan besar seperti Amerika Serikat.
ketegangan dagang antara Brasil dan Amerika Serikat menunjukkan bagaimana kebijakan proteksionis bisa berdampak luas terhadap hubungan bilateral. Presiden Lula mengambil pendekatan hati-hati dan fokus pada penanganan ekonomi internal, alih-alih mengejar diplomasi tinggi yang tidak menjanjikan hasil konkret.
Sikap Lula yang enggan bernegosiasi langsung menunjukkan kehati-hatian politik dalam menghadapi pemimpin dunia seperti Trump yang dikenal sulit diprediksi. Ini juga menjadi cerminan bahwa diplomasi tidak selalu menjadi pilihan utama, terutama bila kondisi politik tidak kondusif.
Penting bagi Brasil untuk terus memperkuat fondasi ekonomi agar mampu menyerap dampak dari kebijakan luar negeri yang tidak menguntungkan. Selain itu, transparansi hukum dan ketegasan pemerintah dalam menghadapi tekanan luar menjadi modal penting dalam mempertahankan kedaulatan nasional.
Dengan tidak adanya respons dari AS, fokus pemerintah untuk menyiapkan insentif dan dukungan bagi sektor swasta menjadi langkah taktis yang relevan. Pendekatan ini juga bisa memperkuat daya saing jangka panjang di pasar global.
Jika ketegangan tidak mereda dalam waktu dekat, Brasil tetap memiliki peluang untuk mengalihkan perdagangan ke pasar lain dan memperluas kerja sama dengan negara yang bersedia menjalin hubungan setara dan saling menguntungkan. (*)
