Jakarta, EKOIN.CO – Hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Brasil kembali memanas setelah pemerintah AS di bawah kepemimpinan Donald Trump memberlakukan tarif impor hingga 50% terhadap barang-barang dari Brasil. Kebijakan yang mulai berlaku pada Rabu (6/8/2025) ini mendapat respons keras dari Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva. Ia menegaskan bahwa tidak ada peluang untuk berbicara langsung dengan Trump saat ini. Menurutnya, langkah tersebut justru akan menjadi sebuah “penghinaan” bagi Brasil.
Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Reuters di kediaman resminya di Brasilia, Lula menyatakan bahwa pemerintahannya tidak akan segera mengumumkan tindakan balasan berupa tarif serupa. Ia lebih memilih mengandalkan dialog tingkat menteri untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Namun, secara pribadi, Lula menolak untuk mengulurkan tangan lebih dulu kepada Trump.
“Saat intuisi saya mengatakan Trump siap berbicara, saya tak akan ragu untuk meneleponnya,” kata Lula. “Tapi hari ini, intuisi saya mengatakan dia tidak ingin berbicara. Dan saya tidak akan menghina diri saya sendiri.” Sikap tenang dan tak gentar ini didasari oleh ketangguhan ekonomi Brasil, yang dinilai mampu menahan guncangan akibat kebijakan tersebut.
Situasi diplomatik semakin rumit karena Trump mengaitkan tarif baru ini dengan tuntutan agar Brasil menghentikan proses hukum terhadap mantan presiden sayap kanan Jair Bolsonaro. Bolsonaro kini diadili atas dugaan keterlibatannya dalam upaya kudeta pasca pemilu 2022. Menanggapi hal ini, Lula dengan tegas mengatakan bahwa Mahkamah Agung Brasil “tidak peduli dengan apa yang dikatakan Trump dan memang tidak seharusnya peduli.” Ia juga mendesak agar Bolsonaro diadili dalam perkara terpisah karena upayanya memancing campur tangan Trump.
Lula membandingkan situasi ini dengan peristiwa bersejarah. “Kami telah memaafkan intervensi AS dalam kudeta 1964,” kata Lula, yang memulai karier politiknya sebagai pemimpin serikat buruh. “Tapi yang ini bukan intervensi kecil. Ini adalah presiden Amerika Serikat yang merasa bisa mendikte aturan kepada negara berdaulat seperti Brasil. Itu tidak bisa diterima.”
Meskipun demikian, Lula menegaskan bahwa ia tidak memiliki masalah pribadi dengan Trump. Ia membuka kemungkinan pertemuan di forum internasional, seperti Majelis Umum PBB bulan depan atau Konferensi Iklim PBB (COP) pada November mendatang. Namun, ia juga mengkritik tajam gaya diplomasi Trump. “Apa yang dilakukan Trump terhadap Zelensky adalah penghinaan. Itu tidak normal. Apa yang dia lakukan terhadap Ramaphosa juga penghinaan,” kata Lula, mengacu pada Presiden Ukraina dan Presiden Afrika Selatan. “Seorang presiden tidak boleh menghina presiden lain. Saya menghormati semua orang dan saya menuntut dihormati.”
Di tengah kebuntuan diplomatik, Lula mengakui para menterinya kesulitan membuka jalur dialog dengan mitra AS. Untuk mengatasi dampak ekonomi dari tarif ini, pemerintahannya kini fokus pada kebijakan dalam negeri, seperti memberikan dukungan berupa jalur kredit dan insentif ekspor kepada perusahaan Brasil. Lula juga berencana menghubungi negara-negara mitra di kelompok BRICS untuk membahas respons bersama. “Saat ini belum ada koordinasi antar-BRICS, tapi itu akan ada,” katanya.
Ia membandingkan potensi kekuatan kolektif BRICS dengan kekuatan negosiasi serikat buruh yang pernah ia pimpin. “Apa daya tawar satu negara kecil terhadap Amerika Serikat? Tidak ada.” Selain itu, Brasil juga mempertimbangkan kemungkinan mengajukan keluhan bersama dengan negara lain ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). “Saya lahir sebagai negosiator,” ujar Lula, sembari menambahkan bahwa ia tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan retaliasi.
Terkait kemungkinan tindakan terhadap perusahaan-perusahaan AS, seperti peningkatan pajak, Lula menyebut bahwa pemerintahannya tengah mengkaji cara untuk menyamakan perlakuan pajak antara perusahaan AS dan perusahaan domestik Brasil. Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan rencana pemerintahnya untuk merumuskan kebijakan nasional baru terkait sumber daya mineral strategis. Menurutnya, kebijakan ini harus berlandaskan prinsip “kedaulatan nasional” agar Brasil tidak terus-menerus hanya mengekspor bahan mentah tanpa nilai tambah.
