New York, EKOIN.CO – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) kembali menjadi pusat perhatian dunia dengan digelarnya sidang darurat menanggapi rencana Israel merebut Kota Gaza. Rencana ini memicu kecaman luas dari hampir seluruh anggota DK PBB, kecuali Amerika Serikat yang tetap membela kebijakan Israel. Ketegangan diplomatik semakin meningkat di tengah situasi kemanusiaan yang kian memburuk di Jalur Gaza.
Rencana pencaplokan Kota Gaza ini berpotensi menimbulkan bencana kemanusiaan baru yang sangat serius, menurut peringatan dari Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Eropa, Asia Tengah, dan Amerika, Miroslav Jenca. Ia mengungkapkan bahwa tindakan Israel dapat menyebabkan pengungsian massal, pembunuhan, dan kehancuran, menambah penderitaan masyarakat Palestina yang sudah sulit.
Baca Juga : Krisis Gaza Terus Meningkat
Di Kota Gaza saat ini terdapat sekitar 800.000 penduduk, termasuk banyak pengungsi yang sudah menjadi korban konflik sebelumnya. Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, mengecam keras rencana Israel tersebut dengan mengatakan, “Israel bertujuan untuk menghancurkan rakyat Palestina melalui pemindahan paksa dan pembantaian untuk memfasilitasi pencaplokan tanah kami.”
Ancaman Bencana dan Pengungsian Massal
Berbagai negara sekutu Israel yang biasanya bersikap lebih hati-hati kali ini menyatakan keprihatinan dan menuntut agar Israel membatalkan rencana pencaplokan Kota Gaza. Inggris, sebagai salah satu penginisiasi sidang darurat, bersama Denmark, Perancis, Yunani, dan Slovenia secara tegas menyerukan pembatalan rencana tersebut karena dianggap melanggar hukum internasional.
James Kariuki, wakil tetap Inggris di PBB, mengatakan, “Memperluas operasi militer tidak akan mengakhiri konflik ini. Ini tidak akan menjamin pembebasan para sandera. Itu hanya akan memperdalam penderitaan warga sipil Palestina di Gaza.” Ia menambahkan bahwa rencana tersebut akan memaksa hampir satu juta warga Palestina untuk mengungsi dan memperparah krisis kemanusiaan.
Baca Juga : Konflik Militer di Tengah Gaza
Sikap ini didukung oleh beberapa menteri luar negeri dari negara-negara Eropa seperti Spanyol, Islandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Norwegia, Portugal, dan Slovenia. Mereka mengingatkan bahwa pencaplokan Kota Gaza akan menjadi hambatan besar dalam upaya penerapan solusi dua negara, yang dianggap satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
Tekanan Internasional dan Bantuan Kemanusiaan
Selain kecaman atas rencana pencaplokan, isu akses bantuan kemanusiaan juga menjadi sorotan utama. James Kariuki menegaskan, “Ketidakmanusiawian ini tidak dapat dibenarkan,” merujuk pada pembatasan bantuan yang diberlakukan Israel di Jalur Gaza. Ia mendesak agar Israel segera dan secara permanen mencabut semua pembatasan pengiriman bantuan agar masyarakat yang terdampak bisa menerima bantuan yang layak.
AS sendiri mempertahankan dukungannya terhadap Israel, walaupun dengan nada yang sedikit lebih berhati-hati. Sikap ini menimbulkan ketegangan tersendiri di DK PBB, di mana sebagian besar anggota lainnya menuntut agar Israel segera menghentikan rencana agresif tersebut.
Baca Juga : Bantuan Kemanusiaan dalam Konflik
Keputusan Israel untuk merebut Kota Gaza tidak hanya membawa ancaman bagi masyarakat setempat, tetapi juga memicu kekhawatiran akan destabilitas yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Rencana ini dinilai akan menimbulkan gelombang pengungsian yang besar dan memperburuk konflik yang sudah lama berlangsung.
Para diplomat dan pejabat internasional mendesak adanya langkah-langkah nyata yang dapat mencegah eskalasi lebih jauh. Mereka mengingatkan bahwa ketegangan yang terus berlanjut akan berujung pada pertumpahan darah dan penderitaan yang lebih mendalam.
Baca Juga : Peran Diplomasi dalam Konflik Gaza
Dengan krisis yang semakin mendekati titik kritis, dunia kini menantikan bagaimana respons Israel dan apakah tekanan internasional bisa memaksa perubahan kebijakan yang membawa perdamaian. Apabila rencana pencaplokan tetap berjalan, dampaknya diyakini tidak hanya meluas di Gaza, tetapi juga bisa mengacaukan tatanan geopolitik kawasan secara keseluruhan.
Artikel ini menegaskan pentingnya solusi damai dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan di Jalur Gaza.
Untuk informasi dan update terbaru, kunjungi terus EKOIN.CO.
