Jakarta, EKOIN.CO – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, Abraham Samad, dipastikan akan memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di Polda Metro Jaya pada Rabu (13/8). Informasi ini disampaikan langsung oleh Kuasa Hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, pada Senin (11/8).
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Menurut Khozinudin, Abraham Samad akan diperiksa bersamaan dengan saksi lain, Rustam Efendi. Kedua saksi tersebut telah dikonfirmasi menerima surat panggilan resmi dari penyidik. “Abraham Samad terkonfirmasi akan diperiksa dan akan hadir. Hari Rabu berarti tanggal 13 Agustus ya, bersamaan dengan Rustam Effendi,” ujarnya.
Sementara itu, pihak pelapor utama dalam perkara ini, Roy Suryo beserta tim, batal hadir memenuhi panggilan pemeriksaan yang seharusnya dilakukan pada Senin (11/8).
BACA JUGA
Roy Suryo Ungkap Data Ijazah Jokowi, Tunjukkan Kaos ‘Raja Jawa’
Khozinudin menegaskan bahwa ketidakhadiran kliennya tidak berarti mangkir. Pihaknya memiliki alasan jelas dan sudah menyiapkan surat pemberitahuan resmi kepada Polda Metro Jaya. “Sehubungan dengan panggilan tersebut belum bisa dipenuhi klien kami,” ucapnya di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya.
Ia menjelaskan, alasan utama batalnya kehadiran Roy Suryo cs adalah karena adanya agenda lain yang sudah terjadwal jauh hari, khususnya dalam rangka menyambut perayaan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2025.
Pemeriksaan Saksi Kasus Ijazah Palsu
Kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo dilaporkan oleh Insinyur HJW dan telah menjadi perhatian publik. Polda Metro Jaya telah memproses laporan tersebut sejak tahap penyelidikan, sebelum akhirnya dinaikkan ke tahap penyidikan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi, menyampaikan bahwa keputusan peningkatan status perkara diambil setelah dilakukan gelar perkara. “Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam maka terhadap laporan polisi yang pertama pelapornya adalah saudara Insinyur HJW disimpulkan ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan,” katanya pada Jumat (11/7) lalu.
Hingga kini, penyidik telah memanggil sejumlah pihak sebagai saksi, termasuk tokoh publik. Abraham Samad menjadi salah satu di antaranya, dan pemeriksaannya dianggap penting untuk menguatkan keterangan yang telah diperoleh sebelumnya.
Rustam Efendi, yang dijadwalkan hadir bersamaan dengan Abraham Samad, juga akan memberikan keterangan di hadapan penyidik.
Agenda Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pihak penyidik akan menggali informasi terkait kebenaran dokumen ijazah yang menjadi objek laporan. Pemeriksaan para saksi ini diharapkan dapat memberi gambaran yang lebih jelas untuk mengurai fakta yang ada.
Menurut penjelasan kuasa hukum, meski Roy Suryo cs belum memenuhi panggilan pertama, pihaknya memastikan akan kooperatif pada panggilan berikutnya. Surat resmi ketidakhadiran akan menjadi bukti bahwa mereka tetap menghormati proses hukum.
Kasus ini mendapat sorotan luas karena menyangkut figur Presiden. Peningkatan status perkara ke penyidikan menunjukkan adanya dugaan pelanggaran pidana yang perlu dibuktikan lebih lanjut melalui proses hukum.
Polda Metro Jaya menegaskan bahwa penyidikan dilakukan secara profesional dan sesuai prosedur. Semua pihak yang dipanggil diharapkan dapat memberikan keterangan secara objektif.
Abraham Samad sendiri dikenal sebagai mantan pimpinan KPK yang tegas dalam penegakan hukum. Kehadirannya di pemeriksaan saksi ini dinilai dapat memberi kontribusi pada pembuktian perkara.
Rustam Efendi, saksi lain yang dijadwalkan hadir, juga akan memberikan klarifikasi terkait informasi yang diketahuinya. Keterangan kedua saksi ini diharapkan menjadi pelengkap dari data dan dokumen yang telah dikumpulkan.
Kasus ijazah palsu ini sebelumnya telah menimbulkan perdebatan publik. Namun, penyidik menekankan bahwa proses hukum harus mengacu pada fakta dan bukti, bukan opini atau asumsi.
Dengan tahapan yang kini memasuki penyidikan, Polda Metro Jaya akan segera menentukan langkah selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan barang bukti yang tersedia.
Penyidik juga mengingatkan seluruh pihak untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, guna menghindari kesalahpahaman di masyarakat.
Dalam waktu dekat, setelah pemeriksaan saksi-saksi kunci selesai, penyidik akan memutuskan langkah lanjutan termasuk kemungkinan pemanggilan pihak lain yang terkait dengan perkara ini.
Kepolisian memastikan bahwa proses ini akan berjalan transparan demi menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Dalam konteks kasus ini, seluruh pihak diminta untuk menghormati asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap.
Saran dari berbagai kalangan hukum juga mengemuka, agar penanganan kasus sensitif seperti ini dilakukan dengan hati-hati, mengingat dampak sosial dan politiknya yang cukup besar.
Menutup rangkaian informasi ini, publik diharapkan tetap tenang dan menunggu perkembangan resmi dari pihak berwenang, sembari terus mengawasi jalannya proses hukum secara obyektif.
Sebagai langkah yang membangun, pihak-pihak terkait disarankan menjaga komunikasi yang baik dengan penyidik demi kelancaran pemeriksaan. Penyelesaian kasus ini secara tuntas akan menghindarkan munculnya spekulasi dan disinformasi yang merugikan semua pihak.
Upaya menjaga integritas dokumen resmi negara harus diperkuat melalui sistem verifikasi yang ketat. Ke depan, kasus seperti dugaan ijazah palsu ini dapat diminimalisir bila pengawasan administrasi pendidikan ditingkatkan.
Transparansi informasi dari aparat penegak hukum sangat penting untuk meredam isu liar. Oleh karena itu, publikasi hasil penyidikan yang jelas dan faktual menjadi bagian dari akuntabilitas lembaga.
Pemeriksaan Abraham Samad dan saksi lainnya menjadi momentum penting dalam penyidikan kasus ini. Kejelasan hasilnya akan sangat menentukan arah penanganan selanjutnya.
Pada akhirnya, keberhasilan mengungkap fakta dalam perkara ini akan menjadi bukti bahwa hukum di Indonesia tetap berjalan tanpa pandang bulu. Hal ini sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.
Dengan demikian, masyarakat perlu terus mendukung proses ini dengan sikap kritis namun proporsional, serta tetap berpegang pada informasi yang terverifikasi dari sumber resmi. ( * )
