TEL AVIV, EKOIN.CO – Rencana pendudukan Gaza kembali memicu ketegangan politik di tubuh pemerintahan koalisi sayap kanan Israel. Perbedaan pandangan mencuat antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan dua sekutu utamanya, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir.
(Baca Juga : Konflik di Gaza Memanas)
Menurut analis politik Israel Yoav Stern, perbedaan itu kini mengancam keberlangsungan pemerintahan. Netanyahu memilih strategi menduduki dan mengepung Kota Gaza tanpa menguasai seluruh Jalur Gaza, sementara Smotrich dan Ben-Gvir mendorong rencana pengusiran massal warga dan pemukiman ulang wilayah tersebut.
(Baca Juga : Koalisi Israel Retak)
Koalisi Sayap Kanan Terancam Runtuh
Stern menilai langkah Netanyahu adalah upaya menghindari tekanan internal, namun justru menimbulkan gesekan yang semakin dalam. “Pemerintah sedang berada di hari-hari terakhirnya,” ujar Stern kepada program Track of Events Aljazeera, Selasa (12/8/2025).
Netanyahu, yang kini berstatus buronan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), disebut kehilangan kepercayaan publik. Begitu pula Smotrich dan Ben-Gvir, yang mulai sadar tidak ada kemenangan mutlak di Gaza, terutama jika Netanyahu terus mengulur waktu dan memilih jalur diplomatik untuk mengakhiri perang.
(Baca Juga : Netanyahu di Bawah Tekanan)
Sementara itu, Smotrich dan Ben-Gvir tetap menuntut strategi militer penuh, bahkan jika itu berarti benturan dengan komunitas internasional. Perbedaan sikap ini dinilai memperlemah legitimasi pemerintahan di mata publik dan parlemen Israel.
Netanyahu Fokus Pemilu, Bukan Perang
Di tengah konflik internal tersebut, Netanyahu dikabarkan tengah menyiapkan langkah membubarkan pemerintahan dan mengalihkan fokus pada pemilihan umum. Agenda perang dan pembebasan tahanan diperkirakan tidak lagi menjadi prioritas utamanya.
Strategi ini disebut sebagai upaya Netanyahu memasarkan citra dirinya sebagai pelindung Israel, dengan klaim mampu membawa negara itu pada tujuan strategis tanpa harus terjebak perang berkepanjangan di Gaza.
(Baca Juga : Pemilu Israel Dipercepat)
Dalam pernyataannya, Netanyahu membela rencana pendudukan Kota Gaza sebagai “cara terbaik untuk mengakhiri perang dengan cepat.” Namun, pengamat menilai langkah ini tidak akan memuaskan kalangan garis keras yang ingin penyelesaian total.
Konflik politik ini juga terjadi di tengah tekanan internasional yang semakin besar terhadap Israel. Banyak negara menilai langkah militer Israel di Gaza telah memperburuk krisis kemanusiaan.
Pertarungan wacana antara jalur diplomasi dan operasi militer penuh membuat masa depan koalisi sayap kanan semakin tidak menentu. Jika konflik ini berlanjut, pemerintahan Netanyahu berpotensi runtuh sebelum pemilu digelar.
Pengamat menilai bahwa perpecahan ini tidak hanya melemahkan stabilitas politik Israel, tetapi juga mempengaruhi strategi militernya di lapangan. Situasi ini memberi ruang lebih besar bagi Hamas untuk bertahan.
(Baca Juga : Hamas Bertahan di Gaza)
Jika koalisi benar-benar bubar, Israel akan menghadapi transisi politik yang sulit di tengah perang yang belum usai. Hal ini berpotensi membuat kebijakan terhadap Gaza berubah drastis tergantung pemerintahan baru.
Sementara itu, warga Israel kian terbelah antara mendukung diplomasi atau operasi militer penuh. Perbedaan pandangan ini memperdalam krisis politik di dalam negeri.
Netanyahu dihadapkan pada dilema besar: mempertahankan kekuasaan atau memuaskan tuntutan sayap kanan yang menginginkan langkah ekstrem di Gaza.
Meski publik Israel semakin skeptis, Netanyahu tetap berusaha mengendalikan narasi bahwa strateginya adalah jalan tengah terbaik. Namun, skeptisisme ini bisa menjadi bumerang dalam kontestasi politik mendatang.
Bagi para pengamat, titik krisis ini akan menjadi penentu apakah Israel akan melanjutkan pendekatan militer penuh atau beralih pada perundingan damai.
(Baca Juga : Perundingan Damai Gaza)
Koalisi sayap kanan yang dulu solid kini retak. Pertanyaannya, apakah retakan ini akan menjadi jurang yang menjatuhkan Netanyahu lebih cepat dari yang diperkirakan.
Situasi politik di Israel kini berada di persimpangan tajam. Konflik internal dalam koalisi sayap kanan menjadi faktor utama yang melemahkan stabilitas pemerintahan Netanyahu.
Pendekatan berbeda terhadap Gaza menjadi pemicu utama perpecahan ini. Netanyahu memilih strategi terbatas, sementara sekutunya mendorong langkah ekstrem.
Tekanan publik dan internasional membuat manuver politik Netanyahu semakin rumit. Keputusan yang diambilnya akan berdampak langsung pada masa depan konflik.
Jika koalisi bubar, Israel akan menghadapi ketidakpastian kebijakan yang dapat mengubah arah perang di Gaza.
Situasi ini menunjukkan bahwa perbedaan visi politik dapat mengguncang kekuasaan, bahkan di tengah ancaman eksternal yang besar.
Pemerintah Israel perlu mengedepankan dialog internal untuk menghindari keruntuhan politik.
Strategi di Gaza sebaiknya mempertimbangkan aspek kemanusiaan untuk mengurangi tekanan internasional.
Pemilu mendatang harus menjadi momentum evaluasi kebijakan perang, bukan sekadar ajang perebutan kekuasaan.
Masyarakat internasional dapat mendorong mediasi guna mempercepat penyelesaian konflik.
Stabilitas politik internal menjadi kunci keberhasilan Israel dalam menghadapi tantangan di Gaza.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
