Bali EKOIN.CO – Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi desa melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Langkah ini ditegaskan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara saat menghadiri Rapat Koordinasi Gabungan (Rakorgab) KDMP di Bali pada Jumat (8/8).
KDMP bukan sekadar wadah koperasi biasa, melainkan gerakan pemberdayaan ekonomi desa yang memberikan akses langsung bagi masyarakat untuk mengelola berbagai usaha penunjang kebutuhan sehari-hari. Mulai dari penyediaan pupuk, LPG, sembako, hingga layanan kesehatan, koperasi ini dirancang menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi desa.
Program ini menjadi strategi pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi di tingkat desa. Pemerintah menargetkan setiap daerah memiliki koperasi yang tangguh dan mampu memenuhi kebutuhan warganya tanpa bergantung pada pihak luar.
Baca juga : Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Sekolah
Wamenkeu Suahasil Nazara menegaskan bahwa kolaborasi lintas pihak menjadi penentu keberhasilan program. “Sinergi ini adalah kunci untuk menjadikan desa sebagai pusat perekonomian yang mandiri dan berkelanjutan, menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya dalam sambutannya.
Selain pembentukan koperasi, pemerintah juga fokus memperkuat regulasi yang mengatur operasional KDMP. Proses percepatan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) KDMP di berbagai daerah sedang dilakukan agar pelaksanaan di lapangan berjalan lebih efektif.
Fokus Penguatan SDM dan Regulasi
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama. Melalui pelatihan yang terarah, diharapkan pengurus KDMP mampu mengelola koperasi secara profesional. Langkah ini diyakini akan menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang.
Kementerian Keuangan memberikan dukungan penuh melalui skema pembiayaan yang diatur dalam PMK 49/2025. Skema tersebut memberikan keleluasaan bagi koperasi untuk mengembangkan lini usaha sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
Dengan pendanaan yang memadai, KDMP berpotensi menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi lokal. Manfaatnya diharapkan dapat dirasakan langsung oleh warga desa, baik melalui penciptaan lapangan kerja maupun penguatan usaha mikro dan kecil.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah membangun ekonomi inklusif. Pemerataan kesejahteraan tidak hanya menyasar kota besar, tetapi juga wilayah pedesaan yang memiliki potensi besar untuk berkembang.
Dalam Rakorgab, Wamenkeu juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dan BUMN untuk mendukung implementasi program. Kolaborasi diharapkan mampu mempercepat pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
Dukungan Lintas Kementerian dan BUMN
Sejumlah kementerian dilibatkan dalam program ini, termasuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kementerian Perdagangan. Masing-masing memiliki peran dalam memperkuat operasional KDMP di lapangan.
BUMN juga didorong untuk berkontribusi melalui penyaluran modal, penyediaan teknologi, dan pendampingan usaha. Dukungan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi serta daya saing koperasi desa.
Pemerintah daerah diminta menjadi fasilitator dalam mempertemukan KDMP dengan pelaku usaha lokal. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi desa yang saling menguatkan.
Suahasil menyebut bahwa program KDMP adalah bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045. Peningkatan kualitas ekonomi desa diyakini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, keberadaan KDMP diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Dengan pengelolaan yang baik, koperasi dapat menjadi pusat ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga.
Pelaksanaan program ini akan terus dievaluasi secara berkala. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memberikan hasil optimal bagi masyarakat desa.
Ke depan, targetnya adalah membentuk jaringan KDMP yang terhubung satu sama lain. Jaringan ini akan memudahkan distribusi barang dan jasa, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas.
Dengan dukungan kebijakan, pembiayaan, dan pendampingan, pemerintah optimistis KDMP mampu menjadi pilar ekonomi desa yang kokoh. Sinergi yang terjalin diharapkan dapat terus berkembang hingga tercapainya kemandirian ekonomi desa.
Penguatan koperasi desa juga akan berdampak positif pada sektor pertanian, perdagangan, dan jasa di wilayah pedesaan. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi desa akan berjalan lebih merata.
Pemerintah berharap setiap desa mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki. KDMP diharapkan menjadi wadah bagi inovasi usaha yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah akan terus mendorong penguatan kapasitas manajerial dan finansial koperasi. Hal ini penting untuk menjaga keberlangsungan program di masa mendatang.
Dukungan masyarakat menjadi faktor penting keberhasilan KDMP. Partisipasi aktif warga desa akan memperkuat pondasi ekonomi dan menciptakan rasa memiliki terhadap koperasi.
Dengan seluruh upaya tersebut, KDMP diharapkan menjadi simbol kebangkitan ekonomi desa di Indonesia. Pemerintah berkomitmen menjaga momentum ini demi tercapainya kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok negeri.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
