JAKARTA, EKOIN.CO – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah melontarkan kritik tajam terhadap Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang dinilainya terlalu mendominasi pengaturan program perumahan, bahkan melampaui peran kementeriannya sendiri. Kritik tersebut disampaikan Fahri di sela kunjungan kerjanya di Kantor Kemenko IPK pada Rabu (13/8/2025).
Gabung WA Channel EKOIN di sini
Menurut Fahri, BP Tapera seharusnya hanya menjalankan fungsi sebagai penyalur program perumahan, khususnya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan bukan membuat kuota atau mengatur calon penerima manfaat. Ia menilai lembaga tersebut kerap bertindak seolah menjadi pengambil keputusan utama.
“Terus terang saja, kayak Tapera, saya mohon Tapera ini. Kayaknya Tapera ini kebanyakan bohongin Pak Menteri (PKP), salah terus. Kok kayak dia yang dominan,” ujarnya.
Kritik Tajam Soal Peran Tapera
Fahri menjelaskan bahwa Kementerian PKP memiliki tugas membantu proses pencairan anggaran FLPP dari Kementerian Keuangan. Namun, menurutnya, BP Tapera justru kerap salah memahami mekanisme tersebut dengan meminta anggaran langsung ke Kementerian PKP.
Ia menilai langkah itu berpotensi mengaburkan peran kementeriannya, mengingat wewenang utama berada pada Kementerian Keuangan dan hanya difasilitasi oleh Kementerian PKP. “Tugas kami jelas, membantu agar anggaran cepat cair, bukan menentukan siapa yang berhak menerima,” jelasnya.
Kritik Fahri ini menyoroti masalah koordinasi antar-lembaga yang semestinya berjalan harmonis. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program perumahan, termasuk Tapera, bergantung pada pembagian peran yang jelas.
Sorotan pada Mekanisme Penyaluran Tapera
Dalam paparannya, Fahri menyebut perlunya perbaikan menyeluruh pada tata kelola BP Tapera. Salah satunya adalah memperjelas alur distribusi dana FLPP agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antar-pihak.
Menurutnya, jika Tapera fokus pada tugas penyaluran dan pengelolaan tabungan, sementara kementerian mengurus pencairan anggaran, maka target penyaluran rumah subsidi akan lebih cepat tercapai.
Fahri menilai bahwa masalah ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga menyangkut transparansi. Ia berharap ke depan, komunikasi antar-lembaga diperkuat agar publik tidak dirugikan.
Pernyataan ini mendapat perhatian karena disampaikan secara terbuka dan tegas. Publik pun menilai bahwa hubungan antara kementerian dan BP Tapera perlu dievaluasi demi efektivitas program perumahan nasional.
Selain itu, Fahri juga menegaskan bahwa pihaknya siap duduk bersama BP Tapera untuk merumuskan mekanisme kerja yang tidak tumpang tindih. Ia percaya koordinasi yang baik akan mempercepat realisasi rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Program Tapera, yang digadang-gadang sebagai solusi jangka panjang bagi perumahan rakyat, selama ini kerap menuai kritik, terutama terkait realisasi target dan proses penyaluran dana. Beberapa pihak menilai progresnya masih jauh dari harapan.
Kementerian PKP, menurut Fahri, tetap berkomitmen memastikan dana FLPP sampai tepat sasaran. Namun, ia mengingatkan bahwa semua pihak yang terlibat harus mematuhi batas kewenangan masing-masing.
Bagi Fahri, Tapera adalah instrumen penting dalam pembangunan perumahan nasional, tetapi hanya akan efektif jika dijalankan sesuai mandat. “Kalau semua menjalankan perannya dengan benar, manfaatnya akan terasa bagi masyarakat,” pungkasnya.
- Kritik Fahri Hamzah terhadap BP Tapera menyoroti dominasi yang melebihi kewenangan.
- Tapera dinilai perlu fokus pada penyaluran, bukan pengaturan kuota penerima manfaat.
- Kementerian PKP bertugas memfasilitasi pencairan anggaran dari Kementerian Keuangan.
- Masalah koordinasi dan transparansi menjadi kunci perbaikan.
- Reformasi mekanisme kerja Tapera diharapkan mempercepat realisasi rumah rakyat.
- BP Tapera perlu evaluasi internal demi penyesuaian fungsi.
- Komunikasi antar-lembaga harus diperkuat untuk menghindari salah persepsi.
- Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan distribusi dana.
- Kementerian PKP dan Tapera sebaiknya membuat kesepakatan tertulis tentang peran masing-masing.
- Pemerintah harus memastikan target Tapera sejalan dengan kebutuhan rakyat. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
