PATI, EKOIN.CO – Bupati Pati, Sudewo, menanggapi secara terbuka langkah DPRD Pati yang resmi menggulirkan hak angket melalui rapat paripurna pada Rabu (13/8/2025). Langkah politik ini muncul di tengah tekanan massa yang mendesaknya mundur, meski Sudewo menegaskan tidak akan berhenti di luar mekanisme yang sah.
Gabung WA Channel EKOIN di sini
Sudewo menegaskan bahwa dirinya menghormati kewenangan DPRD dalam mengajukan hak angket, dan siap menjalani seluruh proses yang diatur. “Itu kan hak angket yang dimiliki DPRD, jadi saya menghormati hak angket tersebut,” ujarnya kepada wartawan.
Meski mengakui adanya kekurangan dalam kepemimpinannya, ia berkomitmen melakukan perbaikan. “Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya. Masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan,” kata Sudewo.
Sudewo Tegaskan Mekanisme Demokratis
Menanggapi tuntutan pengunduran diri dari massa, Sudewo menolak mundur di luar mekanisme hukum dan konstitusional. Ia menegaskan bahwa posisinya diperoleh dari hasil pemilihan langsung oleh rakyat.
“Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Semua ada mekanismenya,” tegasnya.
Pernyataan ini disampaikan setelah DPRD Pati menggelar rapat paripurna pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut dugaan pelanggaran yang menjadi dasar pengajuan hak angket. Rapat digelar pada pukul 13.00 WIB di gedung DPRD Pati.
Aksi Massa dan Situasi Lapangan
Ketegangan politik ini tak lepas dari demonstrasi besar yang terjadi sebelumnya. Ribuan massa memadati pusat pemerintahan Pati, membawa tuntutan agar Bupati Sudewo segera mundur.
Situasi sempat memanas ketika mobil rantis polisi mendapat lemparan sandal dan botol air mineral. Massa juga mendorong pagar kantor bupati, berupaya memaksa masuk, bahkan membakar mobil provos Polres Grobogan.
Gelombang ketidakpuasan tersebut dipicu kebijakan kenaikan PBB-P2 yang meski sudah dicabut, tetap memicu kemarahan publik. Di tengah kerumunan, teriakan “Bupati harus lengser!” menggema dari panggung orasi.
“Kita di sini mengikuti tantangan Bupati Sudewo. Kita datang 50.000 orang bahkan lebih, tapi kenapa Sudewo tidak menampakkan diri. Bupati pengecut!” seru salah satu orator.
Evaluasi dan Langkah ke Depan
Sudewo menegaskan bahwa kondisi yang terjadi menjadi bahan introspeksi bagi pemerintahannya. Ia mengajak semua pihak menjaga kondusivitas di tengah proses hak angket yang berjalan.
“Kami bisa memahami emosi mereka, karena orang banyak. Tapi yang terpenting ini sudah berjalan, ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatunya,” tuturnya.
Meski tekanan politik semakin besar, ia berharap seluruh pihak mematuhi jalur hukum dan prosedur resmi. “Yang jelas, saya menghormati hak DPRD. Semoga semua bisa tetap menjaga suasana kondusif demi Pati,” pungkasnya.
- DPRD Pati resmi menggulirkan hak angket terhadap Bupati Sudewo, memicu dinamika politik lokal yang panas.
- Sudewo menyatakan menghormati proses tersebut dan siap menghadapinya secara terbuka.
- Demonstrasi besar yang diikuti puluhan ribu orang memicu eskalasi ketegangan di lapangan.
- Tuntutan pengunduran diri ditolak Sudewo dengan alasan ia terpilih secara sah melalui mekanisme demokrasi.
- Pemerintah daerah mengajak semua pihak menjaga kondusivitas selama proses hukum berjalan.
- Masyarakat sebaiknya mengikuti perkembangan proses hak angket melalui sumber resmi.
- Aparat keamanan diharapkan meningkatkan pengamanan agar situasi tetap kondusif.
- DPRD Pati diminta menjalankan proses dengan transparan dan sesuai peraturan.
- Pemkab Pati perlu melakukan evaluasi kebijakan publik agar selaras dengan aspirasi warga.
- Dialog terbuka antara pemimpin daerah dan masyarakat dapat mengurangi ketegangan politik.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
.
