Jakarta, Ekoin.co – Presiden Prabowo Subianto memastikan tidak ada kenaikan gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Hal tersebut disampaikan dalam Pidato Presiden RI pada Penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung DPR, Kamis (15/8).
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan fokus pemerintah pada perbaikan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia memerintahkan Menteri BUMN, Danantara, untuk membenahi sektor ini, mengingat nilai aset BUMN yang telah mencapai US$1.000 triliun.
Menurut Prabowo, potensi aset tersebut seharusnya mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Ia menargetkan BUMN dapat menyumbang hingga US$50 miliar, sehingga APBN tidak mengalami defisit.
“Kalau US$50 miliar, APBN kita nggak defisit. Karena itu saya memberikan tugas kepada Danantara untuk bereskan BUMN kita,” ujar Prabowo.
Soroti Pemborosan di BUMN
Presiden juga menyoroti praktik pemborosan di lingkungan BUMN. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah pemberian tantiem atau bonus kepada komisaris. Menurutnya, terdapat kasus pemberian tantiem yang tidak masuk akal jika dilihat dari kinerja.
“Masak ada komisaris BUMN yang rapat sebulan sekali tantiemnya Rp40 miliar setahun,” ucap Prabowo.
Ia menegaskan bahwa pembenahan ini harus menjadi prioritas agar BUMN benar-benar menjadi penggerak ekonomi nasional dan penyumbang pendapatan negara yang optimal.
Selain pemborosan, Prabowo meminta evaluasi menyeluruh pada seluruh lini operasional BUMN. Reformasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan aset.
Kebijakan Anggaran 2026
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengungkapkan target penerimaan negara untuk tahun 2026 sebesar Rp3.147,7 triliun. Sementara belanja negara diproyeksikan mencapai Rp3.786,5 triliun.
“Arsitektur APBN 2026 dirancang sebagai berikut: belanja negara dialokasikan Rp3.786,5 triliun; pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun,” kata Prabowo.
Selain itu, pemerintah akan meningkatkan anggaran program Makan Bergizi Gratis dari Rp171 triliun pada tahun ini menjadi Rp335 triliun pada 2026. Program tersebut menjadi salah satu prioritas nasional di bidang kesejahteraan rakyat.
Prabowo menilai program ini penting untuk mendukung kualitas sumber daya manusia, khususnya anak-anak di seluruh wilayah Indonesia.
Kenaikan anggaran ini, menurutnya, diharapkan berdampak langsung pada perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat.
Walau fokus pada program prioritas, Presiden menegaskan pengelolaan anggaran harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab agar tidak membebani keuangan negara.
Langkah efisiensi di sektor lain, seperti pembenahan BUMN, menjadi bagian dari strategi untuk menjaga keseimbangan fiskal.
Pemerintah berkomitmen untuk menekan pemborosan dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Tidak adanya kenaikan gaji PNS pada 2026 diambil dengan pertimbangan menjaga stabilitas APBN di tengah fokus pendanaan pada sektor prioritas.
Presiden juga mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk mendukung langkah reformasi ini demi keberlanjutan pembangunan nasional.
