JAKARTA, EKOIN.CO – Polemik kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mencuat ke ruang publik usai pernyataan kontroversial yang memicu kritik keras. Di tengah perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Indonesia ke-80, gaji anggota DPR disebut menembus Rp100 juta per bulan atau setara Rp3 juta per hari. Kondisi ini menuai sorotan, terutama karena rakyat masih dibebani kenaikan pajak yang signifikan. Gabung WA Channel EKOIN di sini.
Pajak dan Gaji DPR Jadi Sorotan
Pegiat media sosial Herwin Sudikta melontarkan kritik tajam atas fenomena ini. Ia menegaskan bahwa pertanyaan utama yang harus dijawab para wakil rakyat adalah apa yang didapatkan masyarakat dari investasi besar melalui pajak yang dibayar.
“Pertanyaan sederhana, apa yang rakyat dapat dari investasi ini?” ujarnya kepada fajar.co.id, Minggu (17/8/2025).
Herwin menyinggung situasi rakyat yang semakin sulit, dengan beban pajak yang terus meningkat sementara akses pekerjaan kian sempit akibat maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya, kondisi ini menimbulkan ketidakadilan karena kesejahteraan anggota DPR justru melonjak tajam.
Ia menambahkan, kenaikan pajak berimbas langsung pada harga kebutuhan pokok yang melonjak, sementara layanan publik yang seharusnya ditingkatkan masih jauh dari harapan. “Rakyat dipaksa bayar pajak makin tinggi yang bikin harga kebutuhan meroket tapi layanan publik compang-camping,” tegasnya.
Kinerja DPR Dipertanyakan
Selain soal pajak, Herwin juga menyoroti produktivitas DPR yang dinilainya jauh dari maksimal. Menurutnya, kondisi kursi rapat yang sering kosong serta minimnya produk legislasi yang dihasilkan menjadi masalah mendasar.
“Kursi rapat kosong. Produk legislasi minim. UU yang lahir sering kontroversial,” ungkapnya. Ia bahkan menegaskan bahwa jika anggota DPR bekerja di perusahaan swasta, maka kinerja mereka sudah lama tidak bisa ditoleransi.
“Kalau ini perusahaan swasta, ini contoh karyawan yang sudah lama di-PHK,” ucap Herwin.
Sebelumnya, perdebatan tentang gaji DPR ini makin ramai setelah Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, secara terbuka menyebutkan besaran take home pay anggota dewan kini lebih dari Rp100 juta per bulan. Menurutnya, kenaikan ini terjadi karena adanya tunjangan tambahan sekitar Rp50 juta sebagai pengganti rumah dinas yang sudah tidak lagi disediakan.
“Kan, tidak dapat rumah. Dapat rumah itu tambah Rp50 juta. Jadi take home pay itu lebih dari Rp100 juta, so what gitu loh,” katanya pada Minggu (17/8/2025).
Pernyataan tersebut diungkapkan Hasanuddin sebagai respons atas komentar Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, yang menyinggung sulitnya mencari uang halal di dunia politik.
Hasanuddin menyatakan penghasilan anggota DPR saat ini sudah lebih dari cukup, bahkan jika dihitung harian bisa mencapai Rp3 juta. “Bayangkan aja kalau dibagi Rp3 juta, bayangkan kalau dengan, mohon maaf ya, dengan wartawan sehari berapa ya? Iya. Saya sudah bersyukur saya, buat saya. Bersyukur sekali,” ucapnya.
Lebih jauh, Hasanuddin menegaskan bahwa tidak ada yang perlu ditutupi soal gaji DPR. Baginya, apa yang diterima para anggota dewan sepenuhnya bersumber dari uang rakyat. “Terus disebut, wah buka rahasia, ya enggak lah, uang duit kalian juga itu,” tambahnya.
Pernyataan terbuka ini sekaligus menguak betapa besar kontras antara beban rakyat yang semakin tinggi dengan kenyamanan yang diperoleh wakil rakyat. Polemik pajak dan gaji DPR pun diperkirakan akan terus memicu perdebatan panjang, terutama menjelang agenda politik nasional berikutnya.
Kenaikan gaji DPR hingga Rp100 juta per bulan atau Rp3 juta per hari menimbulkan sorotan tajam karena bersamaan dengan kenaikan pajak yang memberatkan rakyat.
Kritik keras datang dari Herwin Sudikta yang menuntut akuntabilitas wakil rakyat terkait manfaat nyata bagi masyarakat.
Kinerja DPR yang dinilai lemah dalam legislasi dan sering kosong saat rapat menambah ketidakpuasan publik.
Di sisi lain, pernyataan TB Hasanuddin mempertegas bahwa gaji besar itu memang nyata adanya, dan berasal dari pajak rakyat.
Kesenjangan antara beban rakyat dan kenyamanan DPR diprediksi akan menjadi isu panas ke depan. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
