JAKARTA, EKOIN.CO – Istana meminta publik menggunakan data dalam mengkritik pemerintah, bukan sekadar perasaan. Seruan itu disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyusul perdebatan mengenai validitas angka penyerapan tenaga kerja yang dipublikasikan pemerintah.
Gabung WA Channel EKOIN
Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (14/8), Hasan menegaskan pentingnya menghadirkan kritik yang berbasis bukti. Ia menilai, kritik tanpa data sulit untuk didiskusikan lebih lanjut karena tidak memiliki dasar pembanding yang jelas.
Kritik Harus Dibuktikan dengan Data
Hasan menanggapi keraguan Partai Buruh atas laporan pemerintah terkait penyerapan tenaga kerja sebanyak 303 ribu orang. Menurutnya, keraguan itu sebaiknya dibuktikan dengan data tandingan agar dapat diuji secara bersama.
“Kalau tidak percaya atau meragukan, silakan berdebat untuk menyajikan data lain. Jadi tidak pakai perasaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, perdebatan yang sehat hanya bisa dilakukan jika kedua pihak sama-sama menghadirkan data. Jika salah satunya hanya berbasis perasaan, kata dia, pembahasan tidak akan menemukan titik temu.
“Yang tidak bisa dilanjutkan diskusinya itu adalah data dengan perasaan, itu akan sulit. Satunya pakai perasaan, satu pakai data,” tegas Hasan.
Pertumbuhan Ekonomi Didukung Investasi
Lebih lanjut, Hasan mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan sektor industri tumbuh sekitar 5,6%, sedangkan investasi meningkat 6,9%. Menurutnya, dua sektor itu menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, hingga Agustus 2025, tercatat sebanyak 1.259 orang terserap menjadi tenaga kerja dari investasi yang masuk ke Indonesia. Angka tersebut diperoleh dari data Kementerian Investasi dan Hilirisasi.
“Kalau ada yang meragukan, silakan munculkan data yang ada. Jadi bisa kita telusuri titik mana yang harus didiskusikan. Tapi kalau hanya dengan perasaan tentu kami tidak bisa berkomentar lebih jauh,” katanya.
Hasan juga merinci, realisasi investasi hingga pertengahan tahun ini didominasi oleh lima sektor utama, yakni industri logam dasar, transportasi dan telekomunikasi, pertambangan, perumahan, serta kawasan industri. “Artinya, industri tumbuh di situ,” pungkasnya.
Pernyataan Istana menegaskan bahwa kritik yang konstruktif sebaiknya dibangun dengan data, bukan perasaan semata. Dengan begitu, diskusi yang muncul akan lebih terarah dan dapat menghasilkan solusi yang konkret.
Langkah pemerintah mempublikasikan data tenaga kerja dan investasi menunjukkan upaya transparansi. Namun, pemerintah juga membuka ruang agar masyarakat menghadirkan data tandingan jika ada perbedaan pandangan.
Keraguan yang muncul dari Partai Buruh menandakan masih ada kesenjangan persepsi antara laporan resmi pemerintah dengan realitas di lapangan. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama.
Penguatan kualitas data dan keterbukaan akses informasi publik menjadi kunci untuk memperkaya diskusi kebijakan. Tanpa itu, debat berisiko hanya menjadi adu persepsi tanpa arah.
Dengan demikian, membangun ekosistem kritik berbasis data diharapkan mampu memperkuat kebijakan nasional, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
