Jakarta EKOIN.CO – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa APBN 2026 dirancang untuk membiayai seluruh program prioritas Presiden sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia. Penegasan ini disampaikan dalam wawancara bersama Kompas TV pada Jumat (15/8).
Menurut Suahasil, APBN 2026 tidak bisa dipandang hanya sebagai pemisahan antara belanja pusat dan belanja daerah, melainkan sebagai satu kesatuan belanja negara yang diarahkan untuk rakyat. “Seluruh APBN itu adalah belanja untuk masyarakat Indonesia. Ada yang masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tapi belanja pemerintah pusat pun ditujukan untuk masyarakat di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya dalam Pidato Pengantar RAPBN 2026 dan Nota Keuangan menekankan bahwa APBN harus menjadi instrumen utama untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menyediakan layanan publik terbaik. Ia menegaskan bahwa seluruh rakyat Indonesia akan merasakan manfaat dari kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah.
Wamenkeu menjelaskan, dalam 8 agenda prioritas APBN 2026 terdapat berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai (BPNT), subsidi energi, kompensasi, hingga revitalisasi sekolah dan rumah sakit. Program ini diharapkan menjangkau masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.
“Penerima manfaat dari APBN, baik itu belanja pusat maupun transfer ke daerah, ada di seluruh Indonesia. Jadi APBN ini bekerja dan menyelenggarakan pembangunan di seluruh Indonesia,” kata Suahasil.
Pemerataan Manfaat dan Kesejahteraan
Belanja negara dalam APBN 2026 diarahkan untuk menciptakan pemerataan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui alokasi anggaran yang komprehensif, pemerintah menargetkan terciptanya lapangan kerja, peningkatan daya beli, serta perbaikan kualitas layanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Suahasil menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat, dunia usaha, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen bangsa. “Kita membangun bangsa ini bersama-sama, masyarakat, dunia usaha, pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Kombinasi belanja pusat dan transfer ke daerah semuanya kita arahkan untuk masyarakat di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Kementerian Keuangan menyebutkan, mekanisme pengelolaan APBN 2026 dirancang tetap fleksibel, adaptif, dan responsif terhadap berbagai tantangan, baik global maupun domestik. Pemerintah berupaya menjaga kesehatan fiskal melalui optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, serta inovasi pembiayaan yang berkelanjutan.
Dalam konteks ini, APBN 2026 tidak hanya difokuskan pada keberlanjutan pembangunan jangka pendek, melainkan juga diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.
Menopang Ketahanan Ekonomi Nasional
Program prioritas dalam APBN 2026 diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Selain menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan sosial dan subsidi, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas melalui pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, serta dukungan bagi sektor strategis.
Prabowo menekankan bahwa kebijakan fiskal tidak boleh sekadar administratif, tetapi harus menjadi alat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, RAPBN 2026 diproyeksikan tidak hanya menopang belanja rutin, melainkan juga diarahkan untuk mendorong transformasi struktural perekonomian Indonesia.
Suahasil juga menambahkan bahwa setiap rupiah belanja negara harus dipastikan memberi manfaat langsung. Belanja pusat maupun transfer ke daerah sama-sama memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat luas, tanpa terkecuali.
Dengan perencanaan yang terukur, APBN 2026 diproyeksikan dapat menjaga stabilitas perekonomian nasional, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika global.
Selain itu, pemerintah berkomitmen menjaga disiplin fiskal. Belanja negara harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tetap efektif sekaligus efisien. Hal ini diharapkan mampu menekan risiko defisit dan menjaga keberlanjutan pembangunan jangka panjang.
Penerapan APBN 2026 harus terus dipantau agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, yaitu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Transparansi serta akuntabilitas perlu diperkuat agar setiap program berjalan sesuai dengan peruntukannya.
Keterlibatan masyarakat menjadi penting dalam pengawasan realisasi anggaran. Partisipasi publik diharapkan mampu memastikan setiap program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
Keberhasilan implementasi APBN 2026 juga sangat bergantung pada sinergi antar-lembaga dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Semakin baik sinerginya, semakin optimal pula hasil yang dirasakan rakyat.
Selain itu, langkah inovatif dalam pembiayaan perlu terus diperluas. Hal ini tidak hanya akan menambah ruang fiskal, tetapi juga menciptakan peluang pembiayaan yang berkelanjutan tanpa membebani generasi mendatang.
Dengan desain yang adaptif dan responsif, APBN 2026 diharapkan mampu menjadi instrumen utama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, berdaya saing, serta memiliki daya tahan terhadap berbagai tantangan global. ( * )
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
