Jakarta EKOIN.CO – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN 2026) resmi dipaparkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers tentang RAPBN dan Nota Keuangan di Jakarta pada Jumat (25/8). Postur RAPBN 2026 menunjukkan proyeksi pendapatan negara mencapai Rp3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8 persen dibanding tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan penerimaan pajak serta optimalisasi penerimaan dari kepabeanan dan cukai. Meski demikian, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru mengalami sedikit penurunan. Hal itu disampaikan langsung oleh Menkeu dalam paparannya.
Baca juga : APBN 2026 Jadi Instrumen Utama Layanan Publik
Menurut Sri Mulyani, target penerimaan pajak 2026 ditetapkan sebesar Rp2.357,7 triliun. Angka tersebut mengharuskan pertumbuhan mencapai 13,5 persen dari tahun sebelumnya, yang dinilai ambisius. “Untuk penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun itu artinya harus tumbuh 13,5%. Itu cukup tinggi dan ambisius,” ungkapnya.
Selain dari pajak, pemerintah menargetkan penerimaan kepabeanan dan cukai hingga Rp334,3 triliun. Kenaikan ini setara dengan 7,7 persen dari target sebelumnya. Di sisi lain, PNBP diproyeksikan turun 4,7 persen menjadi Rp455 triliun karena hilangnya dividen dari BUMN.
Belanja Negara Naik untuk Program Prioritas
Dalam RAPBN 2026, belanja negara tercatat tumbuh 7,3 persen dari outlook 2025, sehingga total menjadi Rp3.786,5 triliun. Anggaran besar ini diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, mulai dari ketahanan pangan hingga pembangunan desa.
Belanja kementerian dan lembaga (KL) turut naik signifikan sebesar 17,5 persen menjadi Rp1.498,3 triliun. Sementara itu, belanja non-KL diperkirakan mencapai Rp1.638,2 triliun, naik 18 persen. Sri Mulyani menegaskan bahwa peningkatan ini selaras dengan agenda Presiden.
“Agenda prioritas Presiden, ketahanan pangan, energi, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa koperasi, pertahanan semesta dan percepatan investasi dan perdagangan global, itu semuanya sudah masuk di dalam APBN, kecuali yang tadi dilakukan oleh Danantara secara terpisah,” jelas Menkeu.
Alokasi anggaran tersebut diproyeksikan akan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Pemerintah juga menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang lebih efektif.
Defisit dan Keseimbangan Primer
Di sisi pembiayaan, RAPBN 2026 memperlihatkan defisit anggaran sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih rendah 3,5 persen dibandingkan defisit tahun 2025, yang menunjukkan perbaikan kesehatan fiskal.
Keseimbangan primer juga semakin mendekati nol. Dengan desain defisit primer di angka Rp39,4 triliun, RAPBN 2026 diharapkan bisa memperkuat daya tahan fiskal nasional. Sri Mulyani menegaskan pentingnya disiplin anggaran di tengah tantangan ekonomi global.
“Kita akan terus menjaga agar APBN tetap bisa sehat,” pungkas Menkeu dalam keterangan persnya.
Pemerintah menilai, kombinasi antara peningkatan penerimaan pajak, penguatan belanja prioritas, serta pengelolaan defisit yang terkendali menjadi kunci utama menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
Dengan begitu, RAPBN 2026 diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam mendorong pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, serta pro rakyat. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan fiskal.
Pemerintah terus menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan fiskal yang dituangkan dalam RAPBN 2026. Selain itu, koordinasi lintas sektor diharapkan bisa semakin memperkuat implementasi kebijakan anggaran.
Kebijakan fiskal 2026 juga diarahkan untuk mengantisipasi risiko ketidakpastian global yang bisa memengaruhi perekonomian domestik. Dalam kerangka besar ini, RAPBN 2026 menjadi dokumen penting yang mencerminkan arah pembangunan ekonomi Indonesia.
Seluruh alokasi dan kebijakan dalam RAPBN diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan, sekaligus memastikan keberlanjutan fiskal. Dengan desain tersebut, RAPBN 2026 akan menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan pembangunan ekonomi nasional.
RAPBN 2026 menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal. Anggaran ini diproyeksikan tidak hanya menjadi instrumen fiskal, melainkan juga sebagai alat penggerak pembangunan. Pemerintah berharap RAPBN 2026 dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
Alokasi yang jelas dan terukur menjadi kunci dalam mengoptimalkan manfaat dari anggaran tersebut. Dengan demikian, RAPBN 2026 diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi Indonesia di tahun-tahun mendatang.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
