AMMAN, EKOIN.CO – Yordania tengah mempersiapkan langkah strategis di sektor pertahanan dengan mengaktifkan kembali program wajib militer. Keputusan ini datang di tengah meningkatnya ketegangan hubungan dengan Israel, sehingga kebijakan tersebut dipandang sebagai upaya memperkuat kekuatan militer negara. Gabung WA Channel EKOIN
Angkatan Bersenjata Yordania (JAF) mengumumkan akan mulai menerapkan wajib militer kembali pada Februari 2026. Brigjen Mustafa Hiyari, juru bicara JAF, menyatakan kebijakan ini diambil berdasarkan arahan Putra Mahkota Hussain bin Abdullah pada Minggu, 17 Agustus 2025.
Hiyari menjelaskan, tahap pertama rekrutmen akan dimulai pada 1 Januari 2026 dengan target 6.000 pria berusia 18 tahun. Angka tersebut direncanakan meningkat menjadi 10.000 pada putaran berikutnya.
Yordania Siapkan Sistem Baru Wajib Militer
Program wajib militer ini akan memberikan gaji sebesar 100 Dinar Yordania per bulan kepada setiap peserta. Selain itu, mereka akan mendapatkan pelatihan dasar militer yang dianggap penting dalam menghadapi tantangan keamanan kawasan.
Pemerintah Yordania menegaskan, aturan wajib militer akan bersifat mengikat. Mereka yang menolak mengikuti kewajiban tersebut akan dikenakan hukuman pidana, dengan ancaman penjara mulai dari tiga bulan hingga satu tahun.
Kebijakan ini menandai perubahan besar, mengingat Yordania terakhir kali memberlakukan wajib militer pada 1992. Penghentian kala itu dilakukan sebelum ditandatanganinya perjanjian damai dengan Israel pada 1994.
Para analis menilai langkah ini bukan hanya sekadar pembaruan sistem pertahanan, melainkan juga pesan tegas terkait posisi Yordania terhadap kondisi politik regional. Situasi geopolitik yang dinamis membuat kebijakan ini memiliki dampak strategis.
Israel Kecam Kebijakan Wajib Militer Yordania
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merespons keras keputusan Yordania tersebut. Ia menyebut langkah itu sebagai provokasi yang dapat memicu ketegangan baru di Timur Tengah.
Netanyahu menilai, kebijakan wajib militer Yordania berpotensi mengganggu stabilitas kawasan yang saat ini sudah rapuh akibat konflik berkepanjangan di wilayah Palestina. Ia menekankan pentingnya menjaga komitmen damai yang telah terjalin sejak 1994.
Meski demikian, pemerintah Yordania tetap berpegang pada keputusan yang dinilai sebagai kebutuhan mendesak. Putra Mahkota Hussain bin Abdullah menilai, kekuatan pertahanan yang solid akan menjadi penopang stabilitas nasional.
Selain itu, kebijakan ini dipandang relevan untuk menekan tingkat pengangguran pemuda sekaligus menanamkan rasa disiplin dan tanggung jawab terhadap negara. Hal ini menambah dimensi sosial di balik kebijakan pertahanan tersebut.
Ketegangan antara Israel dan Yordania dalam beberapa bulan terakhir memang semakin memanas. Isu seputar keamanan perbatasan hingga hubungan diplomatik menjadi faktor yang memperburuk situasi.
Kebijakan wajib militer pun dipandang sebagian pihak sebagai sinyal bahwa Yordania siap mengambil langkah berani demi menjaga kedaulatannya. Namun, potensi dampak diplomatik terhadap Israel tetap menjadi sorotan utama.
Banyak kalangan internasional kini menunggu bagaimana dinamika hubungan kedua negara berkembang setelah keputusan ini diambil. Apakah kebijakan tersebut akan menjadi titik balik atau justru memperuncing ketegangan masih menjadi pertanyaan besar.
Dengan adanya langkah baru ini, Yordania memperlihatkan bahwa keamanan nasional tetap menjadi prioritas utama. Hubungan yang memanas dengan Israel pun kemungkinan besar akan memasuki babak baru.
Yordania secara resmi bersiap mengaktifkan kembali wajib militer mulai Februari 2026. Kebijakan ini dipandang sebagai upaya memperkuat pertahanan nasional sekaligus menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan keamanan.
Sikap tegas Yordania direspons negatif oleh Israel, yang menilai kebijakan ini bisa merusak stabilitas regional. Namun, pemerintah Yordania menegaskan keputusan ini diambil demi kepentingan strategis dalam negeri.
Langkah tersebut juga menandai perubahan arah kebijakan sejak perjanjian damai 1994, sekaligus memperlihatkan adanya pergeseran geopolitik di kawasan.
Dampak sosial ekonomi dari kebijakan ini diprediksi cukup signifikan, termasuk membuka lapangan kerja baru bagi generasi muda.
Ke depan, situasi hubungan Yordania-Israel akan sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan wajib militer ini, yang kini menjadi titik fokus baru di Timur Tengah. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
