JAKARTA, EKOIN.CO – Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (CELIOS) mengungkap skandal pajak di Indonesia yang dinilai timpang dan sarat ketidakadilan. Dalam laporan berjudul “Dengan Hormat, Pejabat Negara: Jangan Menarik Pajak Seperti Berburu di Kebun Binatang” yang diluncurkan pada Selasa, 12 Agustus 2025, CELIOS menyoroti bahwa rakyat kecil justru menjadi sasaran utama, sementara konglomerat super kaya sering lolos dari kewajiban negara.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Ketidakadilan Pajak Membebani Rakyat Kecil
Menurut CELIOS, pemerintah lebih mudah menagih pajak dari kelompok masyarakat yang sudah tercatat resmi, seperti pegawai negeri, dosen, buruh, karyawan swasta, hingga pelaku UMKM formal. Mereka dianalogikan seperti “hewan di kebun binatang” yang mudah dijangkau dan tidak bisa menghindar.
Sebaliknya, kelompok konglomerat, triliuner, hingga korporasi besar sering kali pandai menyembunyikan kekayaan dan memanfaatkan celah hukum. CELIOS menyebut mereka sebagai “hewan liar di hutan” yang sulit disentuh aparat perpajakan.
Media Wahyudi Askar, Direktur Keadilan Fiskal CELIOS, menilai kondisi ini sebagai bentuk ketidakadilan fiskal yang nyata. “Pajak seharusnya menjadi alat keadilan sosial, bukan hanya beban bagi kelompok yang sudah patuh,” tegasnya.
Rasio Pajak Jatuh ke Titik Kritis
CELIOS juga memaparkan data terbaru yang mengkhawatirkan. Pada kuartal I 2025, rasio pajak Indonesia hanya mencapai 7,95 persen dari PDB. Angka ini anjlok dari 10,8 persen pada 2024 dan jauh tertinggal dari target pemerintah yang mematok 23 persen.
Penurunan tajam tersebut bukan sekadar catatan statistik. Menurut Jaya Darmawan, Peneliti CELIOS, rendahnya penerimaan pajak berpotensi melemahkan ketahanan fiskal negara. “Jika kondisi ini dibiarkan, rakyat kecil akan terus menanggung beban sementara kelompok kaya tetap menikmati kelonggaran,” ujarnya.
CELIOS menilai bahwa penurunan rasio pajak akan memperbesar defisit anggaran, membatasi ruang fiskal pemerintah, serta mengganggu alokasi belanja untuk sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.
Studi ini mengingatkan bahwa beban berlebihan kepada rakyat kecil dapat memperburuk kesenjangan ekonomi. Pemerintah dinilai harus mengambil langkah serius untuk memastikan konglomerat dan perusahaan besar membayar pajak sesuai kewajibannya.
CELIOS mendorong reformasi sistem perpajakan agar tidak lagi “seperti berburu di kebun binatang”. Dibutuhkan strategi yang lebih adil, termasuk memperkuat pengawasan terhadap kekayaan tersembunyi dan mengurangi ketergantungan pada kelompok masyarakat yang sudah patuh
Skandal pajak yang diungkap CELIOS menjadi alarm bagi pemerintah agar tidak menutup mata terhadap praktik penghindaran kewajiban oleh kelompok super kaya.
Rendahnya rasio pajak telah menunjukkan bahwa sistem perpajakan Indonesia perlu pembenahan mendesak.
Beban rakyat kecil yang terus diperas tanpa diimbangi kontribusi sepadan dari konglomerat dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik.
Pemerintah harus menata ulang kebijakan fiskal agar benar-benar berfungsi sebagai alat pemerataan, bukan sekadar instrumen penarikan dana.
Dengan langkah tegas, sistem pajak bisa kembali menjadi pilar keadilan sosial yang melindungi kepentingan seluruh warga negara. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
