Berlin EKOIN.CO – Jerman menegaskan kembali penolakannya untuk mengakui negara Palestina, meskipun mayoritas rakyat mendukung langkah tersebut. Kanselir Friedrich Merz pada Selasa (26/8/2025) menyatakan bahwa pemerintah federal tidak akan mengikuti sejumlah negara Barat lain yang berencana membawa isu pengakuan Palestina ke Majelis Umum PBB bulan depan. Ikuti update berita terkini di WA Channel EKOIN.
Merz menegaskan hal itu dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Kanada Mark Carney di Berlin, menekankan posisi Jerman yang tetap konsisten sejak lama. “Pemerintah Kanada dan Perdana Menteri Kanada mengetahui dengan jelas posisi pemerintah federal Jerman terkait kemungkinan pengakuan Palestina sebagai negara. Kami tidak akan mendukung inisiatif tersebut,” kata Merz.
Penolakan Pengakuan Palestina
Dalam pernyataannya, Merz menegaskan bahwa peristiwa baru-baru ini di Gaza, termasuk serangan militer Israel yang menewaskan warga sipil dan tenaga kemanusiaan, tidak mengubah sikap Berlin. “Saat ini, kami tidak melihat adanya kondisi yang memungkinkan untuk mengakui negara (Palestina), dan karena itu, kami tetap berseberangan dalam isu ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Merz menyampaikan bahwa Jerman tidak akan mendukung langkah tersebut jika muncul dalam agenda Majelis Umum PBB akhir musim gugur nanti. Ia menambahkan, “Namun sekali lagi, kedua pemerintahan sudah mengetahui perbedaan pandangan kami terkait hal ini.”
Sikap ini membuat Jerman berbeda arah dengan Kanada, Australia, dan Prancis yang telah menyatakan kesiapan mendukung pengakuan Palestina dalam forum internasional.
Desakan Publik dan Sikap Pemerintah
Pemerintah Jerman sendiri telah mengkritik blokade bantuan kemanusiaan yang dilakukan Israel di Gaza. Bahkan, sebagian ekspor senjata Jerman ke Israel sempat dibekukan, meski Merz menolak memberi tekanan politik lebih keras terhadap pemerintahan Benjamin Netanyahu.
Usulan sejumlah negara Uni Eropa untuk menangguhkan perjanjian dagang penting dengan Israel ataupun menjatuhkan sanksi pada menteri sayap kanan Israel juga ditolak Berlin. Menurut pemerintah, jalur diplomasi harus menjadi dasar penyelesaian konflik.
Jerman tetap berpegang pada solusi dua-negara yang diyakini sebagai jalan damai. Namun, Berlin berpendapat bahwa pengakuan resmi Palestina hanya bisa dilakukan setelah adanya perundingan damai, bukan melalui keputusan sepihak di PBB.
Di sisi lain, para pengkritik menyebutkan bahwa operasi militer Israel di Gaza, rencana aneksasi, serta pembangunan permukiman ilegal sudah menutup peluang negosiasi politik. Karena itu, mereka mendorong pengakuan Palestina sebagai bentuk tekanan terhadap Israel.
Sebuah survei terbaru dari ZDF menunjukkan, 60 persen warga Jerman mendukung pengakuan negara Palestina. Hanya 22 persen yang menolak, sementara 18 persen memilih tidak menjawab. Hasil ini menegaskan jurang perbedaan antara pandangan publik dengan kebijakan resmi pemerintah.
Keputusan Merz untuk tetap menolak dinilai akan memunculkan perdebatan politik yang lebih intens di dalam negeri. Dukungan publik yang besar terhadap pengakuan Palestina diprediksi menjadi tantangan bagi pemerintah ke depan.
Dengan sikapnya, Jerman berpotensi menghadapi tekanan diplomatik, baik dari sekutu Eropa maupun kelompok masyarakat sipil yang menuntut konsistensi terhadap nilai kemanusiaan. Isu ini diperkirakan akan terus menjadi sorotan menjelang sidang Majelis Umum PBB bulan depan.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
