Jakarta, Ekoin.co – Polisi menghalau sekitar 120 pelajar yang diduga hendak mengikuti aksi unjuk rasa buruh di Gedung DPR RI, Kamis (28/8/2025). Para pelajar tersebut diamankan dari berbagai wilayah di Jabodetabek dan sekitarnya untuk mencegah mereka bergabung dalam aksi yang dipusatkan di Senayan.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam menyampaikan, para pelajar diamankan oleh polres di sejumlah titik. “Ada 120 pelajar yang disekat, dicegah. Kenapa dicegah? Karena mereka mau bergerak ke sini, ke Gedung DPR RI untuk ikut berunjuk rasa,” ujarnya kepada wartawan, Kamis.
Ade Ary menjelaskan, Polres Kabupaten Bekasi mengamankan 48 pelajar yang berasal dari Bekasi, Indramayu, dan Cirebon. Sementara itu, Polres Metro Kota Bekasi mencegah 29 pelajar dari wilayah Cirebon dan Purwakarta yang hendak menuju Jakarta.
Selain itu, Polres Metro Tangerang Kota mengamankan 11 pelajar asal Serang, Banten. Dari Depok, Polres Metro Depok mencegah tujuh pelajar yang hendak berangkat ke Senayan. Sementara Polres Metro Jakarta Pusat menghentikan perjalanan 25 pelajar dari Indramayu dan Cianjur.
“Itu laporan terakhir pukul 8.30 WIB ya, bayangkan jam berapa mereka berangkat dari rumahnya masing-masing,” ujar Ade Ary. Menurutnya, sebagian besar pelajar diamankan saat berada di pinggir jalan ketika polisi melakukan patroli pengawasan.
Polisi Cegah Pelajar Gabung Aksi
Hasil pendalaman sementara menunjukkan, para pelajar mendapat informasi mengenai aksi buruh dari media sosial. Mereka lantas berinisiatif untuk ikut bergerak ke Jakarta. “Mereka ini kan berseragam, anak sekolah, harusnya mereka belajar di sekolah dong. Apalagi ini jam pelajaran,” tegas Ade.
Pihak kepolisian masih menelusuri lebih lanjut apakah ada di antara pelajar yang membawa benda berbahaya saat hendak bergabung dengan massa buruh. Hingga siang hari, aparat masih melakukan penyisiran untuk memastikan lebih banyak pelajar tidak terlibat dalam unjuk rasa di sekitar Gedung DPR RI.
Selain menjaga ketertiban, langkah pengamanan ini juga dimaksudkan agar unjuk rasa tetap berjalan sesuai koridor hukum. Polisi memastikan massa aksi hanya terdiri dari kelompok buruh yang memang memiliki agenda penyampaian aspirasi.
Aksi Buruh Bertajuk HOSTUM
Sementara itu, sejumlah elemen buruh tetap menggelar aksi di depan Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan. Demonstrasi bertajuk HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah) diikuti ribuan buruh dari berbagai wilayah, termasuk Karawang, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang.
Presiden Partai Buruh sekaligus Ketua KSPI, Said Iqbal, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari perjuangan buruh untuk memperjuangkan kesejahteraan pekerja. “Aksi ini murni perjuangan buruh agar pemerintah berpihak kepada rakyat pekerja,” katanya dalam keterangan pers.
Dalam aksinya, buruh menyampaikan enam tuntutan utama. Pertama, menghapus sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja. Kedua, menolak kebijakan upah murah yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak.
Ketiga, buruh mendesak kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen. Tuntutan ini disuarakan agar daya beli buruh tetap terjaga di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.
Keempat, buruh meminta pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 terkait aturan outsourcing. Kelima, pemerintah diminta menghentikan gelombang pemutusan hubungan kerja dengan membentuk satuan tugas khusus.
Tuntutan terakhir adalah reformasi pajak. Para buruh meminta adanya kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7,5 juta per bulan agar beban pajak tidak terlalu memberatkan pekerja berpenghasilan rendah.
Sejumlah aparat keamanan telah dikerahkan untuk menjaga jalannya aksi di sekitar Gedung DPR dan Istana. Polisi memastikan pengamanan dilakukan dengan pendekatan persuasif agar aksi berlangsung damai.
Di sisi lain, para buruh menegaskan bahwa mereka menolak segala bentuk provokasi yang bisa menimbulkan kericuhan. Mereka berharap tuntutan yang disampaikan mendapat perhatian serius dari pemerintah dan parlemen.
Aksi ini juga menjadi momentum konsolidasi serikat pekerja dari berbagai daerah. Kehadiran buruh dari luar Jakarta menunjukkan adanya solidaritas nasional dalam memperjuangkan hak-hak pekerja.
Dengan banyaknya massa yang berkumpul, kepolisian tetap melakukan koordinasi intensif agar arus lalu lintas di sekitar Senayan tidak lumpuh total. Sejumlah jalur alternatif juga disiapkan untuk mengurangi kemacetan.
