Tangerang, EKOIN.CO- Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam forum resmi di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8/2025), ia menyebut ada sejumlah direksi yang berperilaku layaknya “raja” dan memperlakukan perusahaan pelat merah seakan milik pribadi. Kritik keras ini menjadi sorotan karena disampaikan langsung di hadapan para menteri, kepala daerah, hingga tokoh nasional. Gabung WA Channel EKOIN.
Prabowo menegaskan, perilaku semacam itu tidak dapat ditoleransi karena bertentangan dengan semangat reformasi dan tata kelola perusahaan yang baik. Ia menyebut sebagian direksi lupa bahwa BUMN adalah aset negara yang harus dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan kelompok tertentu.
“Ada itu direksi-direksi BUMN merasa kayak jadi raja saja, kayak perusahaannya punya neneknya sendiri,” ujar Prabowo dengan nada geram. Pernyataan ini sontak membuat suasana forum hening sesaat.
Prabowo Sentil Jaksa Agung Soal BUMN
Tak berhenti di situ, Prabowo secara gamblang menyinggung Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin. Ia mengisyaratkan bahwa Kejaksaan Agung memiliki peran penting dalam mengawasi dan menindak penyimpangan yang terjadi di tubuh BUMN.
“Jaksa Agung ada Jaksa Agung? Jaksa Agung banyak pekerjaan ini,” tandasnya. Ungkapan tersebut langsung ditafsirkan sebagai dorongan agar aparat penegak hukum lebih aktif melakukan investigasi.
Prabowo mengingatkan bahwa jika dibiarkan, perilaku direksi yang merasa sebagai penguasa bisa menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara. Ia menekankan, BUMN harus dijalankan dengan prinsip transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas.
Selain itu, ia menilai langkah pengawasan hukum sangat diperlukan agar manajemen BUMN tidak menyimpang dari tujuan awal pembentukannya. Menurutnya, keberadaan aparat hukum yang tegas akan memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang mencoba menyalahgunakan kewenangan.
Dorongan Perubahan Tata Kelola BUMN
Kritik Prabowo ini diperkirakan akan memicu gelombang perubahan di internal perusahaan pelat merah. Pemerintah disebut tengah memantau serius agar praktik yang merugikan rakyat bisa segera diberantas.
Dalam pandangannya, BUMN memiliki posisi strategis sebagai penggerak ekonomi nasional. Karena itu, setiap direksi yang duduk di kursi pimpinan dituntut menjaga integritas sekaligus berorientasi pada kepentingan publik.
Prabowo juga mengingatkan bahwa jabatan direksi hanyalah amanah. Mereka diminta tidak menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan, melainkan mengoptimalkan peran BUMN demi kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tegas ini dinilai sebagai sinyal kuat adanya pembenahan besar-besaran. Sejumlah kalangan memandang, apa yang dilontarkan Prabowo adalah langkah awal untuk membersihkan praktik-praktik tidak sehat di BUMN.
Di sisi lain, pesan kepada Jaksa Agung menunjukkan bahwa pemerintah pusat membuka ruang lebih luas bagi aparat hukum untuk memperkuat pengawasan. Harapannya, sinergi antara penegak hukum dan pemerintah mampu menciptakan tata kelola perusahaan negara yang lebih bersih dan profesional.
Langkah ini dianggap penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap BUMN. Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan pelat merah diharapkan bisa lebih produktif dan memberikan manfaat maksimal bagi negara.
Pada akhirnya, sorotan Prabowo di forum nasional ini bukan hanya kritik, tetapi juga sebuah peringatan keras agar direksi BUMN tidak lagi memposisikan diri seperti penguasa. Pesan itu menegaskan, perusahaan negara adalah milik seluruh rakyat Indonesia. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
