Tangerang, EKOIN.CO- Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan langkah tegas dalam memperbaiki tata kelola BUMN dengan menghapus pemberian bonus atau tantiem kepada para komisaris. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Prabowo saat menghadiri Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Kamis (28/8).
Gabung WA Channel EKOIN di sini
Prabowo menilai praktik pembagian bonus kepada komisaris BUMN tidak sesuai dengan semangat keadilan. Menurutnya, keuntungan BUMN seharusnya lebih dirasakan rakyat, bukan hanya segelintir pejabat yang duduk di kursi komisaris.
Prabowo Tegaskan Tata Kelola BUMN
Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan bahwa aset BUMN Indonesia kini telah mencapai 1.000 miliar dolar. Dengan nilai sebesar itu, ia menekankan perlunya pengelolaan yang transparan dan akuntabel agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat luas.
“Enak di lo, ga enak di rakyat. Itu tidak boleh. Kita harus adil,” ujar Prabowo menegaskan di hadapan para kepala daerah yang hadir dalam acara tersebut.
Kebijakan penghapusan bonus ini disebut sebagai salah satu langkah awal untuk memastikan tata kelola BUMN berjalan lebih sehat. Prabowo menilai bahwa komisaris sudah mendapat imbalan yang layak sehingga tambahan tantiem tidak lagi relevan.
Selain itu, ia juga menyinggung pentingnya para komisaris untuk benar-benar menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, bukan sekadar menikmati fasilitas dan tunjangan.
Dukungan Reformasi BUMN
Langkah Presiden ini dipandang sebagai upaya besar mempercepat reformasi BUMN. Dengan menghapus bonus, diharapkan perusahaan negara dapat lebih fokus pada peningkatan pelayanan dan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Prabowo juga menekankan bahwa semangat pengabdian harus menjadi nilai utama bagi pejabat di lingkungan BUMN. “Jangan hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi pikirkan rakyat yang menunggu hasil dari kerja keras kita,” tegasnya.
Kebijakan ini mendapatkan perhatian luas karena dianggap menyentuh akar persoalan di tubuh BUMN, yaitu tata kelola yang belum sepenuhnya efisien.
Para pengamat menilai langkah ini dapat mendorong perusahaan negara lebih bertanggung jawab, sekaligus mengurangi potensi pemborosan anggaran.
Dengan reformasi yang ditekankan Presiden, masyarakat diharapkan bisa merasakan manfaat nyata dari kinerja BUMN, baik dalam bentuk layanan maupun keuntungan yang dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat.
( * )
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
